Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi adalah upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalanagan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan.

Seribu hari pertama kehidupan adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

(1)

Tujuan umum Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dimaksudkan untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan.

(2)

Tujuan khusus Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi adalah:

meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat;

meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi, khususnya koordinasi antar sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi; dan

memperkuat implementasi konsep program gizi yang bersifat langsung dan tidak langsung.

Pasal 3

Strategi utama Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi meliputi:

menjadikan perbaikan gizi sebagai arus utama pembangunan sumber daya manusia, sosial budaya, dan perekonomian;

peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di semua sektor baik pemerintah maupun swasta;

peningkatan intervensi berbasis bukti yang efektif pada berbagai tatanan yang ada di masyarakat; dan

peningkatan partisipasi masyarakat untuk penerapan norma-norma sosial yang mendukung perilaku sadar gizi.

Pasal 4

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi diprioritaskan untuk perbaikan gizi pada seribu hari pertama kehidupan.

Pasal 5

Sasaran Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi meliputi:

masyarakat, khususnya remaja, ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah usia dua tahun;

kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan/atau kader-kader masyarakat yang sejenis; 2013, No.100 4

perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;

Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

media massa;

dunia usaha; dan

lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan internasional.

Pasal 6

(1)

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

kampanye nasional dan daerah;

advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga;

dialog untuk menggalang kerja sama dan kontribusi;

pelatihan;

diskusi;

intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik);

intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif); dan

kegiatan lain.

(2)

Kampanye nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk melakukan perubahan persepsi dan peningkatan pengetahuan dan perilaku masyarakat dan dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa, kegiatan di sekolah, kegiatan di rumah ibadah, permukiman warga, dan ruang publik lain yang strategis.

(3)

Advokasi dan sosialisasi lintas sektor dan lintas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk penggalian dukungan pada Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

(4)

Dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk menggalang kerja sama dan kontribusi Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

(5)

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan partisipasi masyarakat untuk pengembangan dan pengaktifan norma-norma sosial.

(6)

Diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan untuk pengembangan partisipasi masyarakat dan pengembangan norma-norma sosial.

(7)

Intervensi kegiatan gizi langsung (spesifik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditujukan untuk tindakan atau kegiatan untuk menangani masalah gizi, yang pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan.

(8)

Intervensi kegiatan gizi tidak langsung (sensitif) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditujukan untuk tindakan atau kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan yang berperan penting dalam perbaikan gizi masyarakat.

(9)

Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya di daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 7

Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dilakukan oleh:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;

organisasi profesi;

akademisi;

media massa;

dunia usaha;

masyarakat; dan

mitra pembangunan internasional.

Pasal 8

(1)

Dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dibentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan 2013, No.100 6 Gizi, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disingkat Gugus Tugas.

(2)

Gugus Tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 9

Gugus Tugas mempunyai tugas:

mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan rencana dan program kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi pada kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian;

mengoordinasikan penyusunan program prioritas dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;

mengoordinasikan mobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;

mengoordinasikan penyelenggaraan advokasi dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; dan

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

Pasal 10

(1)

Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari Pengarah dan Tim Teknis.

(2)

Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Ketua (merangkap anggota) : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Wakil Ketua I (merangkap anggota) : Menteri Dalam Negeri

Wakil Ketua II (merangkap anggota) : Menteri Kesehatan

Sekretaris (merangkap anggota) : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Anggota : 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Menteri Pertanian;

Menteri Kelautan dan Perikanan;

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

Menteri Perindustrian;

Menteri Perdagangan;

Menteri Sosial;

Menteri Agama;

10.

Menteri Komunikasi dan Informatika;

11.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Per-lindungan Anak; dan

12.

Sekretaris Kabinet.

(3)

Ketua Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekaligus menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas.

(4)

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Ketua : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan

Sekretaris I : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Sekretaris II : Direktur Bina Gizi, Kementerian Kesehatan.

Anggota yang berasal dari unsur pemerintah.

(5)

Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengarah. 2013, No.100 8

Pasal 11

(1)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam , Gugus Tugas dapat membentuk Kelompok Kerja.

(2)

Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi, dan pelaku usaha.

(3)

Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan tata kerja Kelompok Kerja diatur oleh Ketua Tim Teknis dengan persetujuan Ketua Pengarah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam , Gugus Tugas dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

(1)

Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas diperbantukan sebuah Sekretariat.

(2)

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(3)

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 14

Gugus Tugas menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 15

(1)

Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di daerah masing-masing dengan mengacu pada rencana dan program kerja yang disusun oleh Gugus Tugas.

(2)

Dalam melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, pelaku usaha, dan anggota masyarakat.

Pasal 16

Gugus Tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi secara berkala.

Pasal 17

(1)

Ketua Gugus Tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2)

Gubernur, Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di daerah masing-masing kepada Ketua Gugus Tugas dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

Pendanaan bagi pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran 2013, No.100 10 Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi