Justisio
Kembali

Peraturan Pemerintah Nomor 232 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 45 Prp. Tahun 1960 Tentang Dewan Perusahaan

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

(1)
Pada tiap-tiap perusahaan negara sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dibentuk Dewan Perusahaan oleh-Menteri yang bersangkutan setelah mendengar saran-saran Menteri Perburuhan.
(2)
Pada tiap-tiap kesatuan usaha produksi, disitribusi, jasa dan sebagainya yang memenuhi syarat-syarat tersebut dalam ayat (3), oleh Menteri yang bersangkutan dibentuk Dewan Perusahaan setelah mendengar saran-saran Menteri Perburuhan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
a.
seorang wakil pimpinan perusahaan.
b.
dua orang wakil organisasi buruh sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah ini.
c.
seorang wakil organisasi tani yang ada hubungan langsung dengan perusahaan.
d.
seorang wakil daerah.
(3)
Pembentukan Dewan Perusahaan tersebut dalam ayat (2) harus memperhatikan syarat-syarat tentang :
a.
jumlah buruh yang layak.
b.
otonomi yang cukup dalam menentukan pengolahan.
c.
cukup besarnya kegiatan usaha.
d.
cukup besarnya kedudukan ekonomi di daerah.
e.
soal-soal lainnya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan. Dewan Perusahaan Pusat :

Pasal 2

(1)
Dewan Perusahaan Pusat dibentuk pada tiap Badan Pimpinan Umum yang berbentuk badan hukum termaksud pada Undang-Undang Nomor 45 Prp. tahun 1960, oleh Menteri yang bersangkutan dengan mengingat saran-saran Menteri Perburuhan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
(a)
seorang wakil pimpinan perusahaan;
(b)
tiga orang wakil organisasi buruh sebagaimana termasuk dalam Peraturan Pemerintah ini;
(c)
dua orang wakil organisasi tani yang ada hubungan langsung dengan perusahaan;
(d)
seorang ahli sebagaimana dimaksud oleh (d).
(2)
Dalam hal organisasi tani tidak mempunyai hubungan langsung dengan perusahaan karena lapangan pekerjaan perusahaan dan/B.P.U tersebut, maka keanggotaan wakil organisasi tani termaksud pada ayat (1) diberikan kepada organisasi buruh. BAB II. PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERUSAHAAN DAN DEWAN PERUSAHAAN PUSAT.

Pasal 3

(1)
Yang dimaksud dengan organisasi buruh termaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 45 Prp. tahun 1960, adalah organisasi buruh atau pengabungan organisasi buruh yang ada diperusahaan yang bersangkutan, dan mempunyai keanggotaan meliputi jumlah sedikitnya 30% dari jumlah buruh yang bekerja diperusahaan tersebut.
(2)
Penentuan bahwa jumlah keanggotaan sesuatu organisasi atau pengabungan organisasi buruh telah atau tidak memenuhi syarat termaksud pada ayat (1), dilakukan oleh suatu Panitya yang terdiri dari Menteri Perburuhan sebagai Ketua, dengan Menteri/Sekretaris Jenderal Front Nasional, Menteri yang bersangkutan dan seorang anggota Dewan Pertimbangan Agung sebagai anggota.

Pasal 4

Yang berhak mencalonkan seorang atau lebih untuk menjadi Anggota Dewan Perusahaan adalah : (a). Pimpinan Badan Pimpinan Umum yang bersangkutan bagi wakil Pimpinan Perusahaan. (b). Organisasi buruh atau pengabungan organisasi buruh sebagaimana dimaksud oleh . (c). Organisasi tani yang ada hubungan langsung dengan perusahaan bagi wakil tani. (d). Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I bagi wakil unsur Daerah yang dipandang perlu oleh Menteri yang bersangkutan.

Pasal 5

Yang berhak mencalonkan seorang atau lebih untuk menjadi Anggota Dewan Perusahaan Pusat adalah : (a). Pimpinan Badan Pimpinan Umum yang bersangkutan bagi wakil Pimpinan Badan tersebut. (b). Organisasi buruh atau pengabungan organisasi buruh sebagaimana dimaksud oleh . (c). Organisasi tani yang ada hubungan langsung dengan perusahaan, bagi wakil tani.
(d)
Menteri yang bersangkutan dan Menteri Perburuhan bagi ahli yang dipandang perlu.

Pasal 6

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Perusahaan, selainnya harus memenuhi syarat keanggautaan Front Nasional, keahlian dalam perusahaan yang bersangkutan dan bakat kepemimpinan, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 54 Prp. tahun 1960 tentang Dewan Perusahaan, harus pula dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
(a)
Untuk wakil Pimpinan Perusahaan, harus Pemimpin Perusahaan sendiri atau wakil Pemimpin.
(b)
Untuk wakil buruh, harus seorang yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan dan yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang perusahaannya.
(c)
Untuk wakil tani, ialah seorang wakil organisasi tani yang ada hubungan langsung dengan perusahaan.
(d)
Untuk wakil Daerah, seorang yang mempunyai pengetahuan tentang perusahaan dan mengetahui situasi masyarakat di daerah.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Perusahaan Pusat, selainnya harus memenuhi persyaratan keanggautaan Front Nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 45 Prp. tahun 1960 tentang Dewan Perusahaan Pusat, harus pula dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut :
(a)
Untuk wakil Pimpinan Badan Pimpinan Umum, harus Pemimpin Badan Pimpinan Umum sendiri atau wakil Pemimpin.
(b)
Untuk wakil buruh, seorang yang bekerja pada Badan Pimpinan Umum atau salah satu perusahaan yang tergabung dalam Badan Pimpinan Umum terletak.
(c)
Untuk wakil tani, ialah seorang wakil organisasi tani yang ada hubungan langsung dengan perusahaan.
(d)
Untuk ahli, seorang yang mempunyai keahlian dalam persoalan- persoalan yang diperlukan bagi kepentingan perusahaan yang tergabung dalam Badan Pimpinan Umum yang bersangkutan, baik karena pengalamannya atau pendidikannya. BAB IV. CARA PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERUSAHAAN DAN DEWAN PERUSAHAAN PUSAT.

Pasal 8

Calon-calon untuk masing-masing golongan termaksud dalam dan 5 adalah sebanyak 2 kali jumlah anggota yang disediakan untuk masing-masing golongan.

Pasal 9

Bagi masing-masing calon harus dilampirkan daftar riwayat hidup yang antara lain memuat:
a.
Umur,
b.
pendidikan,
c.
pengalaman bekerja,
d.
pengalaman dalam organisasi buruh/tani dan/atau organisasi sosial dan politik lainnya,
e.
lain-lain keterangan yang dapat lebih menggambarkan akan terdapatnya ketentuan-ketentuan tersebut dalam Undang-undang Nomor 45 Prp. tahun 1960.
f.
jabatan dalam Perusahaan/Badan Pimpinan Umum.

Pasal 10

(1)
Menteri Perburuhan menetapkan cara pencalonan/dan pengangkatan anggota Dewan Perusahaan dan Dewan Perusahaan Pusat.
(2)
Untuk menetapkan cara pencalonan/dan pengangkatan anggota Dewan Perusahaan dan Dewan Perusahaan Pusat dari wakil organisasi tani, Menteri Perburuhan dibantu oleh sebuah Panitya terdiri dari Menteri Perburuhan sebagai Ketua, dengan anggota-anggota Menteri/Sekretaris Jenderal Front Nasional, Menteri yang bersangkutan dan seorang anggota Dewan Pertimbangan Agung.

Pasal 11

Sebelum memangku jabatannya anggota Dewan Perusahaan atau Dewan Perusahaan Pusat dihadapan Menteri yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk olehnya mengucapkan sumpah jabatan (janji) sebagai berikut : "Saya bersumpah (berjanji) untuk senantiasa menjunjung tinggi dan bertindak sesuai dengan jiwa dan semangat Manifesto Politik. Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perusahaan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memelihara kegotong-royongan dalam Dewan Perusahaan dengan sebaik-baiknya, bahwa saya akan merahasiakan segala rahasia Dewan Perusahaan/Dewan Perusahaan Pusat dan saya akan mencurahkan segala tenaga dan pikiran untuk memperbesar produksi dalam menuju masyarakat adil dan makmur." BAB VI. PEMBERHENTIAN SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERUSAHAAN DAN DEWAN PERUSAHAAN PUSAT.

Pasal 12

(1)
Keanggotaan Dewan Perusahaan dan Dewan Pusat berakhir apabila:
a.
masa jabatan anggota Dewan telah berakhir;
b.
anggota Dewan dalam masa jabatannya meninggal dunia;
c.
anggota Dewan dalam masa jabatannya minta berhenti, diberhentikan sebagai pegawai perusahaan negara/Badan Pimpinan Umum yang bersangkutan.
d.
anggota Dewan minta berhenti atau diberhentikan sebagai anggota Dewan karena melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 45 Prp. tahun 1960 dan atau ketentuan-ketentuan lain dari Pemerintah.
(2)
Menteri yang bersangkutan dapat memperlihatkan untuk sementara waktu anggota Dewan karena alasan-alasan tertentu. BAB VII. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN.

Pasal 13

(1)
Tata-tertib dan cara-kerja dari Dewan Perusahaan dan Dewan Perusahaan Pusat ditetapkan oleh Menteri Perburuhan.
(2)
Menteri Perburuhan membimbing pertumbuhan Dewan Perusahaan dan Dewan Perusahaan Pusat ke arah orang pengelolaan yang koperatif dari Perusahaan-perusahaan Negara dan B.P.U. yang efektif, sebagaimana diharapkan oleh Undang-undang Nomor 45 Prp. tahun 1960.
(3)
Keanggotaan dalam Dewan Perusahaan/Dewan Perusahaan Pusat tidak membebaskan anggota itu dari pekerjaan pokok sehari-harinya pada perusahaan atau instansi lainnya.
(4)
Dalam hal-hal yang meragukan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diputuskan oleh Menteri Pertama.

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.