Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Agraria adalah seluruh bumi berupa tanah, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber Agraria terutama tanah yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat;

Penyelenggaraan Reforma Agraria adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat Tujuan Reforma Agraria.

Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Penyelenggaraan Reforma Agraria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Lokasi Prioritas Reforma Agraria yang selanjutnya dipersingkat LPR adalah lokasi atau wilayah yang diprioritaskan untuk pelaksanaan Reforma Agraria.

Objek Reforma Agraria adalah tanah dan sumber Agraria lainnya yang dikuasai oleh negara atau tanah dan sumber Agraria lainnya yang dikuasai, dimiliki, dimanfaatkan, dan dijaga dengan itikad baik atau dipelihara kesuburannya oleh masyarakat untuk didistribusi dan dilegalisasi.

Subjek Reforma Agraria adalah penerima Objek Reforma Agraria yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai penerima Objek Reforma Agraria.

Konflik Agraria adalah pertentangan tumpang tindih penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan sumber Agraria antara perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau masyarakat adat dengan badan usaha/korporasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berdampak luas secara fisik, sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, atau budaya.

Pengadilan Hak atas Tanah adalah pengembalian penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah kepada Subjek Reforma Agraria untuk memberikan pemulihan hak akibat Konflik Agraria atau tindakan lain yang menimbulkan hilangnya hak atas tanah.

10.

Redistribusi Tanah adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penataan ulang, penghapusan, dan/atau pengurangan hak atas tanah kepada Subjek Reforma Agraria yang berbasis sebagai bentuk pengelolaan hak milik dan/atau hak guna atas tanah yang menimbulkan hak atas tanah.

11.

Setiap Orang adalah perseorangan, termasuk korporasi.

12.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

14.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 2

Pengaturan Reforma Agraria berasaskan:

keadilan sosial;

kemanusiaan;

kesejahteraan;

kesetaraan;

kepastian hukum;

transparansi;

fungsi sosial atas tanah;

keberlanjutan; dan

kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan Reforma Agraria bertujuan:

mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia melalui pelaksanaan Reforma Agraria;

melindungi kedaulatan atas sumber Agraria di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

menyelesaikan Konflik Agraria yang berkeadilan, efektif, dan mempunyai kepastian hukum;

mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan;

menjamin hak dan memperluas akses atas tanah dan sumber Agraria lainnya bagi Subjek Reforma Agraria;

memperkuat ekonomi nasional berbasis kerakyatan dalam pemanfaatan sumber Agraria;

mewujudkan kedaulatan pangan;

menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan;

menimbulkan, melestarikan, dan mengelola kualitas lingkungan hidup dan Agraria secara berkelanjutan; dan

mencegah rekonsentrasi penguasaan atau pemilikan tanah, mengembangkan sistem data tunggal serta mengintegrasikan penataan akses, tata ruang, dan lingkungan.

Pasal 4

(1)

Penyelenggaraan Reforma Agraria dilaksanakan melalui hak menguasai negara untuk menjamin pemenuhan, pemulihan, dan penguatan hak rakyat atas tanah dan sumber Agraria lainnya.

(2)

Hak menguasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sesuai dengan sifat dan tujuannya bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

(3)

Penyelenggaraan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan peruntukan pemanfaatan tanah dan sumber Agraria lainnya bagi Subjek Reforma Agraria.

Pasal 5

(1)

Penyelenggaraan Reforma Agraria dilaksanakan berdasarkan perencanaan Reforma Agraria.

(2)

Perencanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk peta jalan Reforma Agraria yang paling sedikit memuat arah kebijakan, target, tahapan, prioritas, strategi pelaksanaan, dan indikator kinerja Reforma Agraria.

(3)

Peta jalan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Lembaga dan diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 6

Pelaksanaan Reforma Agraria meliputi:

penyusunan LPRA;

penerimaan dan/atau pendaftaran Objek Reforma Agraria dari masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa;

penentuan dan penetapan LPRA;

penyelesaian Konflik Agraria sepanjang terdapat konflik pada Objek Reforma Agraria;

identifikasi, inventarisasi, verifikasi, dan pengukuran Objek Reforma Agraria;

Pemulihan Hak atas Tanah;

Redistribusi Tanah kepada Subjek Reforma Agraria;

pemberian legalitas hak atas tanah kepada Subjek Reforma Agraria; dan

pemberdayaan Subjek Reforma Agraria melalui penyediaan program pendukung dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Subjek Reforma Agraria yang berbasis pada pemanfaatan tanah.

Pasal 7

(1)

Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Reforma Agraria dilaksanakan melalui:

koordinasi dalam pelaksanaan Reforma Agraria secara berkala;

peninjauan lapangan pelaksanaan Reforma Agraria;

penyusunan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reforma Agraria; dan

penyampaian hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reforma Agraria kepada Presiden setiap tahun.

(2)

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai:

capaian pelaksanaan Reforma Agraria;

penyelesaian Konflik Agraria;

dampak Reforma Agraria terhadap pemerataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; dan

dampak Reforma Agraria terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

(3)

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan indikator kinerja, target pelaksanaan, dan dampak Reforma Agraria sebagaimana ditetapkan dalam peta jalan Reforma Agraria. # - 8 -

(4)

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:

penyempurnaan kebijakan dan program Reforma Agraria;

percepatan penyelesaian hambatan pelaksanaan Reforma Agraria;

penguatan koordinasi antar-kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah; dan

penetapan langkah tindak lanjut dalam rangka mencapai tujuan Reforma Agraria.

(5)

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 8

Kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pihak terkait wajib memberikan data, informasi, dan dukungan dalam penyelenggaraan Reforma Agraria sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

Penyelenggaraan Reforma Agraria dilaksanakan oleh Lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang tugas, fungsi, dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 11

Lembaga mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Reforma Agraria.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam , Lembaga menyelenggarakan fungsi:

penyusunan perencanaan dan strategi nasional Reforma Agraria;

pengumpulan, pengelolaan, dan pemutakhiran data Reforma Agraria;

pelaksanaan penetapan target prioritas dan tahapan pelaksanaan Reforma Agraria;

pelaksanaan identifikasi dan penetapan Obyek Reforma Agraria dan Subyek Reforma Agraria;

pelaksanaan penataan aset yang menjadi Obyek Reforma Agraria melalui Redistribusi Tanah dan pemulihan hak; dan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Reforma Agraria. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dan , Lembaga berwenang:

menetapkan kebijakan teknis dan pedoman pelaksanaan Reforma Agraria;

menetapkan LPRA;

menghentikan sementara proses administrasi pertanahan, termasuk penerbitan, peralihan, pembebanan, perpanjangan, pembaruan, dan pendaftaran sesuai pengaturan tentang hak atas tanah, dan/atau perizinan berusaha serta penunjukan dan penetapan kawasan hutan atas Objek Reforma Agraria yang berstatus Konflik Agraria;

meminta penghentian sementara tindakan lapangan yang bersifat kekerasan atau berpotensi menimbulkan kekerasan, baik oleh masyarakat maupun aparat keamanan, di lokasi Konflik Agraria, guna mencegah dan menghentikan eskalasi konflik kekerasan;

melaksanakan verifikasi dan validasi atas Objek Reforma Agraria dan Subjek Reforma Agraria;

melaksanakan penyelesaian Konflik Agraria, penataan aset, pemulihan hak, Redistribusi Tanah, dan pemberdayaan Subjek Reforma Agraria dalam rangka pelaksanaan Reforma Agraria; dan

menetapkan keputusan penyelesaian Konflik Agraria, pemulihan hak, Redistribusi Tanah, dan pemberdayaan Subjek Reforma Agraria yang bersifat mengikat.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, wewenang, dan struktur organisasi Lembaga sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 15

(1)

Untuk menjamin transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas Penyelenggaraan Reforma Agraria dibentuk dewan pengawas.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Menampilkan 14 dari 50 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria