Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu.

Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah.

Pasal 2

(1)

Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk:

pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah;

penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan;

pertimbangan dalam pembentukan dana abadi daerah;

pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah; dan/atau

penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan

Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

(3)

Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)

Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a disusun melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan

tahap II, penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi.

(2)

Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b disusun melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota; dan

tahap II, penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

(1)

Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: KFDprovinsi-i = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu] Keterangan: KFDprovinsi-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi

(2)

Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

pendapatan asli daerah;

pendapatan transfer; dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(3)

Penerimaan pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

(4)

Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

dana otonomi khusus; dan

dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(5)

Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

belanja pegawai;

belanja bunga; dan

belanja bagi hasil.

(6)

Pengeluaran pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah.

Pasal 5

(1)

Penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: $$ \text{RKFD}_{\text{provinsi-i}} = \frac{\text{KFD}_{\text{provinsi-i}}}{\text{Belanja Pegawai}_{\text{provinsi-i}}} $$ Keterangan: RKFDprovinsi-i = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi KFDprovinsi-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi Belanja Pegawaiprovinsi-i = Belanja Pegawai suatu provinsi Berdasarkan hasil penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah provinsi dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

tang RKFD	Kategori s Fiskal Daerah
FD < 1,442	gat rendah
RKFD < 1,756	rendah
RKFD < 2,070	sedang
RKFD < 2,384	tinggi
84 ≤ RKFD	ngat tinggi

Pasal 6

(1)

Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: KFDkabupaten/kota-i = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu] Keterangan: KFDkabupaten/kota-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota

(2)

Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

pendapatan asli daerah;

pendapatan transfer; dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(3)

Penerimaan pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

(4)

Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dana otonomi khusus.

(5)

Belanja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

belanja pegawai;

belanja bunga;

belanja bagi hasil; dan

alokasi dana desa.

(6)

Pengeluaran pembiayaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah.

Pasal 7

(1)

Penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: RKFDkabupaten/kota-i = KFDkabupaten/kota-i / Belanja Pegawaikabupaten/kota-i Keterangan: RKFDkabupaten/kota-i = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota KFDkabupaten/kota-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota Belanja Pegawaikabupaten/kota-i = Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota

(2)

Berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

tang RKFD	Kategori
FD < 1,171	s Fiskal Daerah
RKFD < 1,504	gat rendah
RKFD < 1,838	rendah
RKFD < 2,171	sedang
71 ≤ RKFD	tinggi
	ngat tinggi

Pasal 8

Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi daerah otonom baru yang dibentuk pada tahun 2022 mengikuti kategori Kapasitas Fiskal Daerah bagi daerah otonom induk.

Pasal 9

Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam dan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam menggunakan data anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 991), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Akses Terbatas

Anda melihat 11 dari 19 pasal. Masuk untuk akses penuh.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/pmk.07/2022 Tahun 2022 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah