Justisio

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
2.
Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.
3.
Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
4.
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
5.
Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
6.
Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme adalah:
a.
transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; atau
b.
transaksi yang melibatkan Setiap Orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
7.
Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.
8.
Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan Dana untuk jangka waktu tertentu.
9.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
10.
Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah Setiap Orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan, baik secara formal maupun nonformal.
11.
Pengguna Jasa Keuangan adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.
12.
Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap PJK.
13.
Personel Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.
14.
Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a.
tulisan, suara, atau gambar;
b.
peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan
c.
huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 2

(1)
Undang-Undang ini berlaku terhadap:
a.
Setiap Orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
b.
Dana yang terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)
Undang-Undang ini juga berlaku terhadap tindak pidana pendanaan terorisme yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila:
a.
dilakukan oleh warga negara Indonesia;
b.
terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap warga negara Indonesia;
c.
terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap fasilitas pemerintah Indonesia, termasuk perwakilan Indonesia atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari Indonesia;
d.
terkait dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan sebagai upaya untuk memaksa pemerintah Indonesia melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan;
e.
terkait dengan Tindak Pidana Terorisme terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh negara Indonesia;
f.
terkait dengan Tindak Pidana Terorisme di atas kapal yang berbendera Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang Indonesia pada saat tindak pidana itu dilakukan; atau
g.
dilakukan oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Tindak pidana pendanaan terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik yang menghambat proses ekstradisi dan/atau permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Pasal 4

Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 5

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam .

Pasal 6

Setiap Orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam dan , pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 8

(1)
Dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam , , dan dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi.
(2)
Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak pidana pendanaan terorisme:
a.
dilakukan atau diperintahkan oleh Personel Pengendali Korporasi;
b.
dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
c.
dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam Korporasi; atau
d.
dilakukan oleh Personel Pengendali Korporasi dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
(3)
Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap Korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus dan/atau Personel Pengendali Korporasi di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
(4)
Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi berupa pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(5)
Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a.
pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan Korporasi;
b.
pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai Korporasi terlarang;
c.
pembubaran Korporasi;
d.
perampasan aset Korporasi untuk negara;
e.
pengambilalihan Korporasi oleh negara; dan/atau
f.
pengumuman putusan pengadilan.
(6)
Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pidana denda diganti dengan perampasan harta kekayaan milik Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
(7)
Dalam hal penjualan harta kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personel Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pasal 9

(1)
Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, atau Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan berkaitan dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme dalam rangka pelaksanaan tugasnya wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut.
(2)
Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, atau Setiap Orang yang membocorkan rahasia Dokumen atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
(3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, atau Setiap Orang jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)
Direksi, komisaris, pengurus, atau pegawai PJK dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa Keuangan atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada LPP.
(3)
Pejabat atau pegawai LPP dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yang telah atau akan dilaporkan kepada PPATK, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa Keuangan atau pihak lain.
(4)
Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 11

Upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme dilakukan melalui:
a.
penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan;
b.
pelaporan dan pengawasan kepatuhan PJK;
c.
pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui sistem lainnya; dan
d.
pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.

Pasal 12

(1)
LPP menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan, termasuk Pengguna Jasa Keuangan yang terkait tindak pidana pendanaan terorisme.
(2)
Ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh LPP.
(3)
PJK wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan yang ditetapkan oleh setiap LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

(1)
PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme kepada PPATK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme tersebut.
(2)
PJK yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai denda administratif paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3)
Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LPP.
(4)
Penerimaan hasil denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak atau penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengawasan kepatuhan PJK atas kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme dilakukan oleh PPATK dan LPP yang berwenang.

Pasal 15

Dalam hal LPP menemukan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme yang tidak dilaporkan oleh PJK kepada PPATK, LPP segera menyampaikan temuan tersebut kepada PPATK.

Pasal 16

Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme oleh PJK dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi PJK yang bersangkutan.

Pasal 17

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, PJK, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme menurut Undang-Undang ini.

Pasal 18

(1)
Pengguna Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi pengiriman uang melalui sistem transfer wajib memberikan identitas dan informasi yang benar mengenai pengirim asal, alamat pengirim asal, penerima kiriman, jumlah uang, jenis mata uang, tanggal pengiriman uang, sumber dana, dan informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diberikan ke PJK.
(2)
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pengguna Jasa Keuangan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh PJK dengan melampirkan dokumen pendukung.
(3)
Dalam hal Pengguna Jasa Keuangan tidak memberikan informasi yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib menolak pengiriman uang melalui sistem transfer tersebut.

Pasal 19

(1)
PJK wajib meminta informasi yang lengkap kepada Pengguna Jasa Keuangan mengenai pengirim asal, alamat pengirim asal, penerima kiriman, jumlah uang, jenis mata uang, tanggal pengiriman uang, sumber dana, dan informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diminta oleh PJK.
(2)
PJK pengirim wajib menyimpan semua informasi yang diperlukan untuk mengenali semua pengirim asal dan penerima kiriman paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya Transaksi pengiriman uang melalui sistem transfer.
(3)
PJK yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1)
PJK yang menyelenggarakan kegiatan pengiriman uang melalui sistem lainnya wajib memperoleh izin dari dan/atau terdaftar di LPP.

Menampilkan 20 dari 25 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.