Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

Akun Pengaturan adalah akun dari suatu Badan Usaha yang dibuat sesuai dengan prinsip ekonomi antara lain memuat penilaian aset dan depresiasi, yang berbeda dengan akun yang dibuat untuk tujuan keuangan dan perpajakan.

Laporan Keuangan adalah laporan mengenai suatu dan informasi keuangan dalam periode tertentu yang disusun berdasarkan suatu pembukuan, baik yang disusun berdasarkan standar laporan keuangan maupun standar laporan keuangan syariah.

Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.

Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem atau yang terintegrasi.

Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan pipa transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi melalui Lelang.

Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha tertentu tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan sebagai pedoman Badan Pengatur dalam tata kelola pelaporan dan verifikasi Akun Pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa secara unbundled, transparan, efisien, dan didukung dengan data yang andal.

Pasal 3

(1)

Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa wajib menyusun dan menyampaikan laporan Akun Pengaturan untuk setiap ruas pipa, jaringan ruas pipa, Access Arrangement, dan/atau wilayah.

(2)

Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Badan Usaha pemegang Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; dan/atau

Badan Usaha pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi yang telah memiliki Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

(3)

Laporan Akun Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menyesuaikan pendapatan, biaya, aset, dan parameter lainnya untuk kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dari kegiatan usaha lainnya dengan mengacu pada Laporan Keuangan tahunan pada periode yang sama yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar.

Pasal 4

(1)

Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akun Publik yang terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib disampaikan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Badan Pengatur.

(2)

Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan dokumen pendukung dalam hal dibutuhkan.

(3)

Bagi Badan Usaha yang merupakan entitas induk usaha, Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

laporan Keuangan konsolidasian tahunan; dan

Laporan Keuangan tahunan entitas induk yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian tahunan.

(4)

Komponen Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

laporan neraca;

laporan laba rugi;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan

catatan atas Laporan Keuangan.

(5)

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, paling sedikit memuat:

informasi umum entitas atau perusahaan;

dasar penyusunan Laporan Keuangan;

kebijakan akuntansi penting;

penjelasan pos-pos Laporan Keuangan;

informasi tambahan dan pengungkapan lain;

informasi tentang peristiwa setelah periode pelaporan dengan ketentuan yang terjadi dengan pengaturan pengungkapan dan pemilihan; dan

informasi tentang pengendalian, biaya, dan aset untuk semua Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa bagi Badan Usaha yang memiliki kegiatan usaha selain kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; dan/atau

informasi tentang pendapatan, biaya, dan aset kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa entitas induk bagi Badan Usaha yang menyampaikan Laporan Keuangan konsolidasian tahunan dengan anak usaha.

(6)

Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Badan Pengatur paling lambat pada tanggal 31 Mei tahun berjalan.

(7)

Dalam hal Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dan huruf h belum dapat disampaikan, Badan Usaha wajib menyampaikan Informasi tersebut paling lambat dalam penyampaian Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku 2020.

Pasal 5

(1)

Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan Laporan Audit Penghitungan kepada Badan Pengatur paling lambat pada tanggal 30 Juni tahun berjalan.

(2)

Dalam hal Laporan Keuangan yang diaudit belum diterbitkan oleh Akuntan Publik yang terdaftar sebagai pemegang registrasi di Bani atau terdaftar di OJK yang dimaksudkan kepada Badan Pengatur sementara berdasarkan keterangan Laporan Keuangan tahunan yang belum diaudit paling lambat tanggal 30 Juni tahun berjalan.

(3)

Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan kembali laporan Audit Penghitungan setelah terbitnya Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun berjalan.

Pasal 6

Penyampaian Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam dan laporan Audit Penghitungan dimaksud dalam dilakukan melalui:

sistem aplikasi informasi daring resmi milik Badan Pengatur; atau

manual berupa salinan fisik dan salinan digital dalam hal sistem aplikasi pada Badan Pengatur mengalami kendala teknis atau belum tersedia.

Pasal 7

(1)

Badan Pengatur melakukan verifikasi atas laporan Akun Pengaturan yang disampaikan Badan Usaha melalui evaluasi dokumen.

(2)

Dalam hal diperlukan, Badan Pengatur dapat melakukan kunjungan lapangan ke fasilitas Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

(3)

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

kesesuaian waktu penyampaian;

kesesuaian format laporan;

kesesuaian pemisahan atas akun yang terkait dengan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dari total akun yang tercatat dalam Laporan Keuangan; dan

kesesuaian peruntukan biaya atau aset kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

(4)

Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pengatur berwenang meminta dokumen pendukung dan/atau klarifikasi kepada Badan Usaha.

(5)

Dalam hal Badan Usaha tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan/atau menemukan dokumen pendukung atas nilai yang dicatatkan pada Akun Pengaturan, Badan Pengatur berwenang melakukan koreksi atas pencatatan pada laporan Akun Pengaturan.

(6)

Hasil verifikasi atas laporan Akun Pengaturan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Direktur Gas Bumi dan Direktur Badan Usaha atau perwakilan Badan Usaha disertai dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh Direktur Badan Usaha.

Pasal 8

Kepala Badan Pengatur menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan dan Verifikasi Akun Pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Pasal 9

(1)

Badan Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat (1), ayat (1) dan dikenai sanksi administratif oleh Badan Pengatur.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

teguran tertulis;

pencabutan Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi; dan

pengusulan pencabutan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.

(3)

Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan Hak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak menghapuskan kewajiban Badan Usaha untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang belum terpenuhi.

Pasal 10

(1)

Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan.

(2)

Dalam hal jangka waktu teguran tertulis ketiga telah terlampaui dan Badan Usaha tetap tidak melaksanakan kewajibannya, Badan Pengatur menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan Hak Khusus dan/atau mengusulkan pencabutan Izin Usaha kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, penyampaian laporan Alur Pengangkutan untuk tahun buku 1 (satu) tahun sebelum Peraturan Badan ini diundangkan tetap disampaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengatur Nomor 21/P/BPH MIGAS/2011 tentang Alur Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 21/P/BPH MIGAS/II/2011 tentang Alur Pengangkutan (Regulatory Accounting Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Akun Pengaturan pada Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa