Justisio
Kembali

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1961 Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Alat Pengangkutan

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

(1)
Dengan nama Badan Pimpinan Umum (BPU) Industri Alat Pengangkutan disingkat BPU Pengangkutan didirikan suatu badan Pimpinan Umum yang diserahi tugas mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan-perusahaan Negara serta menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Negara, sebagai tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) sub c dan d, Pasal 23 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59);
(2)
Perusahaan Negara bermaksud dalam ayat (1) adalah perusahaan Negara yang tercantum dalam daftar terlampir dan perusahaan Negara lainnya yang akan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan.
(3)
Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Bank Pembangunan Indonesia disingkat (BAPINDO) dalam lingkungan Industri Alat Pengangkutan dialihkan kepada BPU Pengangkutan.
(4)
Pelaksanaan peleburan termaksud dalam ayat (3), diatur oleh Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan.

Pasal 2

(1)
BPU Pengangkutan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
a.
"Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
b.
"Menteri" ialah Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan;
c.
"Perusahaan" ialah BPU Industri Alat Pengangkutan;
d.
"Direksi" ialah Direksi BPU Industri Alat Pengangkutan.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia. Tempat kedudukan.

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mendirikan Kantor cabang, Kantor perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri, di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah. Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi Nasional sesuai dengan ekonomi terpinpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan bekerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual.

Pasal 6

(1)
Untuk mencapai tujuan termaktub dalam , Perusahaan-mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan-perusahaan Negara yang tercantum dalam daftar terlampir dan perusahaan-perusahaan Negara lainnya yang akan ditunjuk oleh Menteri, serta di samping menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan Negara tersebut, juga mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan Negara, segala sesuatunya menurut petunjuk Menteri.
(2)
Yang dimaksud dengan mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan ialah kerjsama dan kesatuan tindakan dalam lapangan:
1.
penyediaan perlengkapan bagi perusahaan-perusahaan di dalam lingkungannya;
2.
pengurusan hal-hal mengenai pembiayaan;
3.
pengaturan penjualan hasil produksi perusahaan di dalam lingkungannya;
4.
Mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan dalam bidang:
a.
Tehnik;
b.
Organisasi dan Administrasi;
c.
Personalia. Modal.

Pasal 7

(1)
Modal Perusahaan ditetapkan 1 (satu)juta rupiah.
(2)
Jumlah modal termaksud pada ayat (1) pasal ini berobah setelah diadakan penilaian kembali atas harga barang dan alat-alat yang berada di Perusahaan, oleh suatu Panitia yang ditunjuk oleh Pemerintah.
(3)
Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
(4)
Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
(5)
Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia. Pimpinan.

Pasal 8

(1)
Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh tidak lebih dari 4 (empat) orang Direktur.yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
(2)
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat Presiden Direktur bertanggung jawab pada Menteri dan para Direktur bertanggungjawab Pada Presiden Direktur.
(3)
Gaji
(3)
Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 10

(1)
Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.
(2)
Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
(3)
Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pada usaha dagang manapun juga.

Pasal 11

(1)
Anggota Direksi diangkat oleh Presiden atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
(2)
Dalam hal di bawah ini atas usul Menteri, Presiden dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
a.
atas permintaan sendiri;
b.
karena tindakan yang merugikan perusahaan;
c.
karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
d.
karena meninggal dunia.
(3)
Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
(4)
Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan dibeli kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
(5)
Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12

(1)
Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
(2)
Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.
(3)
Direksi dapat menyerahkan penyelenggaraan tugasnya terhadap sesuatu kelompok perusahaan Negara yang bersifat sejenis kepada seorang atau beberapa orang pegawai BPU baik sendiri, maupun bersama-sama.

Pasal 13

(1)
Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
(2)
Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
(3)
Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi. Hubungan Badan Pimpinan Umum dengan Perusahaan Negara di bawahnya.

Pasal 14

(1)
Direksi menetapkan sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara Perusahaan-perusahaan Negara satu sama lain dan antara Perusahaan-perusahaan Negara dengan Perusahaan segala sesuatunya menurut petunjuk Menteri.
(2)
Keputusan Direksi dalam rangka kerja sama dan kesatuan tindakan termaksud dalam ayat (1) mengikat Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 15

Perusahaan Negara termaksud dalam ayat (2) harus memberikan iuran wajib/pembayaran jasa kepada Perusahaan menurut jumlah yang ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai.

Pasal 16

(1)
Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
(2)
Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
(3)
Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat berharga milik Perusahaan dan barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(4)
Pegawai dimaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan-jawab mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan, yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya.
(5)
Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi perusahaan disimpan di tempat perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksaan Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
(6)
Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya dimaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara. Kepegawaian.

Pasal 17

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tahun Buku.

Pasal 18

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim. Anggaran Perusahaan.

Pasal 19

(1)
Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan untuk dimintakan Persetujuan kepada Menteri.
(2)
Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran perusahaan sebelum menginjak tahun-buku baru maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
(3)
Anggaran tambahan atau perubahan anggaran, yang terjadi dalam tahun-buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. Penghasilan Badan Pimpinan Umum Industri Alat Pengangkutan

Pasal 20

Penghasilan Badan Pimpinan Umum Industri dan Alat Listrik terdiri dari:
a.
iuran wajib/pembayaran jasa dari Perusahaan-perusahaan dimaksud dalam ayat (2), menurut jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi BPU dengan persetujuan Menteri;
b.
pembayaran-pembayaran dari fihak perusahaan-perusahaan tersebut pada sub a atau fihak lain sebagai pembayaran jasa atas sesuatu penyelenggaraan pekerjaan khusus oleh BPU. Laporan Perhitungan Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan.

Pasal 21

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri. Laporan Perhitungan Tahunan.

Pasal 22

(1)
Untuk tiap tahun buku, oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)
Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
(3)
Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
(4)
Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri. Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut. Penggunaan Laba.

Pasal 23

(1)
Dan laba bersih yang telah disahkan menurut , disisihkan untuk:
a.
dana pembangunan semesta sebesar 55%;
b.
untuk cadangan umum sebesar 20%, sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan dan untuk ganti rugi sebesar 3% sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan, dan jasa produksi, yang jumlah Persentasenya masing-masing ditetapkan oleh Pemerintah.
(2)
Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
(3)
Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan yang dimaksudkan pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 ditentukan dengan Peraturan Menteri. Pembubaran.

Pasal 24

(1)
Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2)
Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Negara.
(3)
Pertanggungan jawab likuidasi oleh likuidator dilakukan pada Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya. BAB III. KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 26

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut "Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum industri Alat Pengangkutan".

Pasal 27

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.