Justisio
Kembali

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/pmk.05/2011 Tahun 2011 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta Iii Pada Kementerian Kesehatan

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam , terdiri dari:
a.
Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru);
b.
Tarif Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM);
c.
Tarif Matrikulasi;
d.
Tarif Sumbangan Penyelenggaraan Pembelajaran (SPP);
e.
Tarif Dana Pengembangan Pendidikan (DPP);
f.
Tarif Ucap Janji;
g.
Tarif Praktik Kerja Lapangan (PKL/PBL/PKK);
h.
Tarif Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD);
i.
Tarif Karya Tulis Ilmiah (KTI);
j.
Tarif Penilaian Pencapaian Kompetensi (PPK);
k.
Tarif Studi Kasus;
l.
Tarif Semester Pendek;
m.
Tarif Ujian Akhir Program (UAP);
n.
Tarif Wisuda;
o.
Tarif Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
p.
Tarif Penatausahaan Ijazah dan Transkrip Pengganti;
q.
Tarif Legalisaai Ijazah dan Transkrip;
r.
Tarif Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa (JPKM);
s.
Tarif Perpustakaan;
t.
Tarif Internet;
u.
Tarif Asrama bagi Mahasiswa; dan
v.
Tarif Penggunaan Laboratorium.

Pasal 3

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)
Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.
(2)
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.
(3)
Direktur Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan wajib menyampaikan copy dokumen kontrak kerja sama dengan pihak pengguna jasa kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan.

Pasal 5

(1)
Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2)
Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.
(3)
Direktur Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan wajib menyampaikan copy dokumen kontrak kerja sama dengan pihak lain kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan.
(4)
KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk KSO pemanfaatan aset.

Pasal 6

(1)
Terhadap mahasiswa dari Keluarga Miskin (Gakin) dapat diberikan tarif layanan SPP dan/atau DPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif SPP dan/atau DPP Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan.
(2)
Pemberian tarif layanan sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan.
(3)
Mahasiswa dari Gakin yang dapat diberikan tarif layanan SPP dan/atau DPP sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.