Justisio

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Peraturan Dan Acara Arbitrase

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
1.
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu Sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang bersengketa.
2.
Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan PUJK yang telah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh PUJK dan disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar, dan secara langsung pada Konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati.
3.
Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat Para Pihak sebelum timbul Sengketa, atau suatu perjanjian Arbitrase tersendiri yang dibuat Para Pihak setelah timbul Sengketa.
4.
Pihak atau Para Pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.
5.
Konsumen adalah setiap pihak yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan PUJK.
6.
Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PUJK
a.
LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan
b.
pelaku usaha jasa keuangan lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
7.
Lembaga Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Indonesia Financial Services Alternative Dispute Resolution Center Gedung Menara Karya Lt. 25 Unit G-H, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Jakarta 12950 Telepon: 021-2527700, Email: info@lapsjk.id, Website: perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.
8.
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat LAPS SJK adalah lembaga yang melakukan penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan.
9.
Pemohon adalah Pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase di LAPS SJK.
10.
Termohon adalah Pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase di LAPS SJK.
11.
Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh Para Pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh LAPS SJK, untuk memberikan putusan mengenai Sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui Arbitrase.
12.
Arbiter Tidak Tetap adalah Arbiter yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Arbiter LAPS SJK namun diangkat oleh Pengurus untuk memberikan putusan hanya untuk Sengketa tertentu.
13.
Daftar Arbiter LAPS SJK adalah daftar nama Arbiter yang diangkat oleh Pengurus sebagai Arbiter LAPS SJK yang dapat menyelesaikan Sengketa di LAPS SJK.
14.
Arbiter Tunggal adalah seorang Arbiter yang ditunjuk dari atau di luar Daftar Arbiter LAPS SJK untuk memberikan putusan mengenai Sengketa yang diselesaikan melalui Arbitrase di LAPS SJK.
15.
Majelis Arbitrase adalah majelis yang terdiri dari beberapa Arbiter dalam jumlah ganjil yang dibentuk berdasarkan penunjukan oleh Para Pihak atau LAPS SJK, untuk memberikan putusan mengenai Sengketa yang diselesaikan melalui Arbitrase di LAPS SJK. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Indonesia Financial Services Alternative Dispute Resolution Center Gedung Menara Karya Lt. 25 Unit G-H, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Jakarta 12950 Telepon: 021-2527700, Email: info@lapsjk.id, Website:
16.
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang difasilitasi oleh Mediator untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
17.
Mediator adalah pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
18.
Sekretaris Sidang adalah pegawai LAPS SJK yang ditunjuk oleh Pengurus untuk membantu Arbiter dalam proses Arbitrase.
19.
Pihak Intervensi adalah Pihak ketiga di luar Perjanjian Arbitrase yang dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses Arbitrase karena ada unsur kepentingan yang terkait.
20.
Pengurus adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan LAPS SJK untuk kepentingan LAPS SJK sesuai maksud dan tujuan LAPS SJK serta mewakili LAPS SJK baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
21.
Pengawas adalah organ pada LAPS SJK yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan pengurusan LAPS SJK.
22.
Pactum de Compromittendo adalah bentuk Perjanjian Arbitrase yang dibuat oleh Para Pihak sebelum timbulnya Sengketa, yang umumnya berupa klausula Arbitrase yang tercantum dalam perjanjian pokok Para Pihak.
23.
Acte Compromise adalah bentuk Perjanjian Arbitrase yang dibuat oleh Para Pihak setelah timbulnya Sengketa.
24.
Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Indonesia Financial Services Alternative Dispute Resolution Center Gedung Menara Karya Lt. 25 Unit G-H, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Jakarta 12950 Telepon: 021-2527700, Email: info@lapssjk.id, Website: adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
25.
Sistem Layanan Konsumen dan Masyarakat Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat SLKT adalah mekanisme dan perangkat yang dikelola oleh OJK untuk melaksanakan layanan Konsumen dan/atau masyarakat di sektor jasa keuangan.
26.
Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan Putusan Arbitrase yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.
27.
Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian Sengketa yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan Mediator.
28.
Putusan Arbitrase adalah putusan yang dijatuhkan oleh Arbiter atas Sengketa Pemohon dan Termohon.
29.
Anggaran Dasar adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan LAPS SJK sebagai sebuah perkumpulan berbadan hukum dan hubungannya dengan para Anggota, Pengawas, Pengurus, Sidang Etik dan para Mediator dan Arbiter untuk terselenggaranya tertib organisasi sebagaimana termaktub dalam akta pendirian LAPS SJK.
30.
Kode Etik adalah pedoman etika perilaku yang berlaku bagi Mediator, Arbiter, Co-Mediator, Mediator Internal dan Arbiter Tidak Tetap LAPS SJK.
31.
Benturan Kepentingan adalah situasi dimana seseorang memiliki atau patut diduga memiliki hubungan dan/atau kepentingan dengan Pemohon, Termohon, kuasa Pemohon/Termohon atau Sengketa yang penyelesaiannya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Indonesia Financial Services Alternative Dispute Resolution Center Gedung Menara Karya Lt. 25 Unit G-H, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Jakarta 12950 Telepon: 021-2527700, Email: info@lapssjk.id, Website: dilakukan melalui Mediasi atau Arbitrase di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, sehingga dianggap tidak dapat bertindak secara bebas atau imparsial dalam menjalankan tugasnya dan/atau memengaruhi kualitas keputusannya.
32.
Sidang Etik adalah persidangan yang diselenggarakan oleh komite etik untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Mediator, Arbiter, CoMediator, Mediator Internal dan/atau Arbiter Tidak Tetap LAPS SJK.
33.
Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
34.
Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat pada kalender nasional yang berlaku di Indonesia kecuali oleh pemerintah ditetapkan sebagai libur nasional, hari libur fakultatif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, atau cuti bersama.
35.
Hari Kalender adalah hari Senin sampai dengan Minggu pada kalender nasional yang berlaku di Indonesia.
36.
Keadaan Kahar adalah adalah keadaan di luar kekuasaan manusia dan/atau di luar kehendak LAPS SJK dan/atau Para Pihak yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya atau tertundanya pelaksanaan Mediasi LAPS SJK, termasuk namun tidak terbatas pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Indonesia Financial Services Alternative Dispute Resolution Center Gedung Menara Karya Lt. 25 Unit G-H, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Jakarta 12950 Telepon: 021-2527700, Email: info@lapssjk.id, Website: bencana alam, kebakaran, perang, kerusuhan, pemberontakan, demonstrasi, sabotase, terorisme, wabah, pandemi, dan/atau keadaan lain yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat tertentu.

Pasal 2

(1)
Apabila perhitungan dari suatu jangka waktu berdasarkan Hari Kerja dan/atau Hari Kalender dalam Peraturan ini berakhir pada hari libur maka akhir dari jangka waktu tersebut adalah Hari Kerja berikutnya.
(2)
Setiap penyebutan waktu dalam korespondensi dan komunikasi antara LAPS SJK, Arbiter, Sekretaris Sidang, dan Para Pihak berdasarkan Peraturan ini adalah menunjuk kepada Waktu Indonesia Barat (WIB).

Pasal 3

Peraturan ini mengikat Para Pihak, Mediator, Arbiter, Sekretaris Sidang, dan LAPS SJK, termasuk Pengurus dan pegawai LAPS SJK, yang terlibat dalam proses Arbitrase.

Pasal 4

(1)
Sengketa yang dapat diajukan penyelesaian melalui Arbitrase di LAPS SJK merupakan Sengketa yang memenuhi kriteria:
a.
telah diupayakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak/Internal Dispute Resolution (IDR), atau Sengketa telah dilakukan upaya penyelesaian namun ditolak atau belum ditanggapi oleh salah satu pihak dalam batas waktu sebagaimana diatur oleh peraturan OJK mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan; Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Indonesia Financial Services Alternative Dispute Resolution Center Gedung Menara Karya Lt. 25 Unit G-H, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Jakarta 12950 Telepon: 021-2527700, Email: info@lapsSjk.id, Website:
b.
bukan merupakan Sengketa yang sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, Arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya;
c.
bersifat keperdataan; dan
d.
diajukan oleh salah satu Pihak atau Para Pihak berdasarkan pemilihan forum penyelesaian Sengketa yang tertuang dalam perjanjian antara Para Pihak atau Perjanjian Arbitrase.
(2)
Dalam hal perjanjian Para Pihak belum menyatakan secara tegas Arbitrase LAPS SJK sebagai forum penyelesaian Sengketa, maka salah satu Pihak atau Para Pihak yang diberikan hak untuk memilih, harus membuat surat pernyataan penegasan kepada LAPS SJK bahwa forum yang dipilih adalah Arbitrase LAPS SJK.
(3)
Pembuatan surat pernyataan penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diikuti oleh kewajiban Para Pihak untuk membuat Perjanjian Arbitrase.
(4)
Perjanjian Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
a.
Pactum de Compromittendo; atau
b.
Acte Compromise.
(5)
Perjanjian Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus secara tegas menyatakan bahwa semua Sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum antara Para Pihak diselesaikan dengan cara Arbitrase di LAPS SJK, serta memuat informasi paling sedikit meliputi:
a.
masalah yang dipersengketakan; Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Indonesia Financial Services Alternative Dispute Resolution Center Gedung Menara Karya Lt. 25 Unit G-H, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Jakarta 12950 Telepon: 021-2527700, Email: info@lapsSjk.id, Website:
b.
nama lengkap dan tempat tinggal Para Pihak;
c.
nama lengkap dan tempat tinggal Arbiter;
d.
tempat Arbiter akan mengambil keputusan;
e.
nama lengkap Sekretaris Sidang;
f.
jangka waktu penyelesaian Sengketa;
g.
pernyataan kesediaan dari Arbiter; dan
h.
pernyataan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase.
(6)
Acte Compromise yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) batal demi hukum.
(7)
Untuk menghindari ancaman batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Para Pihak dapat meminta LAPS SJK untuk membantu penyusunan Acte Compromise tersebut.

Pasal 5

(1)
Suatu Perjanjian Arbitrase tidak menjadi batal karena sebab-sebab berikut:
a.
meninggalnya salah satu Pihak;
b.
bangkrutnya salah satu Pihak;
c.
novasi;
d.
insolvensi salah satu Pihak;
e.
pewarisan;
f.
berlakunya syarat-syarat hapusnya perjanjian pokok;
g.
bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugas kan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan Perjanjian Arbitrase tersebut; atau
h.
berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.
(2)
Perjanjian Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meniadakan hak Para Pihak untuk mengajukan

Menampilkan 5 dari 48 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.