Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/pmk.07/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020
Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2.
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosis realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu.
3.
Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosis realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu.
Pasal 2
Penetapan Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
a.
Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Royalti Tahun Anggaran 2016;
b.
Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Provinsi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2017;
c.
Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2019;
d.
Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum diselesaikan; dan
e.
Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2019.
Pasal 3
Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Royalti Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebesar Rp2.770.373,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
Pasal 4
Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Provinsi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b sebesar Rp6.405.903.861,00 (enam miliar empat ratus lima juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) merupakan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam yang tidak dapat ditelusuri daerah penghasilnya, terdiri atas:
a.
Provinsi Sumber Daya Hutan sebesar Rp1.713.237.617,00 (satu miliar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah); dan
b.
Dana Reboisasi sebesar Rp4.692.666.244,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
Pasal 5
Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf c sebesar Rp38.811.041.632.245,00 (tiga puluh delapan triliun delapan ratus sebelas miliar empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas:
a.
Kurang Bayar DBH Pajak Penghasilan sebesar Rp13.710.454.770.375,00 (tiga belas triliun tujuh ratus sepuluh miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:
1.
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan sebesar Rp12.210.835.139.138,00 (dua belas triliun dua ratus sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah); dan
2.
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan dan sebesar Rp1.499.619.631.237,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
b.
Kurang Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp8.459.575.665.524,00 (delapan triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), terdiri atas:
1.
Bagi Rata sebesar Rp587.208.331.853,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
2.
Bagian Daerah sebesar Rp7.603.809.521.890,00 (tujuh triliun enam ratus tiga miliar delapan ratus sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah); dan
3.
Biaya Pemungutan sebesar Rp268.557.811.781,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
c.
Kurang Bayar DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp116.009.746.556,00 (seratus enam belas miliar sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
d.
Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp532.449.289.678,00 (lima ratus tiga puluh dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas:
1.
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar Rp85.186.647.099,00 (delapan puluh lima miliar seratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
2.
Provinsi Sumber Daya Hutan sebesar Rp421.419.336.841,00 (empat ratus dua puluh satu miliar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah); dan
3.
Dana Reboisasi sebesar Rp25.843.305.738,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
e.
Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp7.377.863.559.003,00 (tujuh triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga rupiah), terdiri atas:
1.
Iuran Tetap (landrent) sebesar Rp123.788.357.605,00 (seratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah); dan
2.
Royalti sebesar Rp7.254.075.201.398,00 (tujuh triliun dua ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
f.
Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar Rp1.054.691.241.217,00 (satu triliun lima puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh
belas rupiah), terdiri atas:
1.
Setoran Bagian Pemerintah sebesar Rp1.042.349.211.768,00 (satu triliun empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
2.
Iuran Tetap sebesar Rp11.380.679.077,00 (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh puluh tujuh rupiah); dan
3.
Iuran Produksi sebesar Rp961.350.372,00 (sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh puluh dua rupiah);
g.
Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp7.443.283.523.168,00 (tujuh triliun empat ratus empat puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:
1.
Minyak Bumi sebesar Rp2.728.786.977.331,00 (dua triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh puluh satu rupiah); dan
2.
Gas Bumi sebesar Rp4.714.496.545.837,00 (empat triliun tujuh ratus empat belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
h.
Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp116.713.836.724,00 (seratus enam belas miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu ratus dua puluh empat rupiah).
Pasal 6
Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf d sebesar Rp8.496.616.357.999,00 (delapan
triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
a.
Lebih Bayar DBH Pajak Penghasilan sebesar Rp1.696.757.697.650,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
1.
DBH Pajak Penghasilan sebesar Rp1.280.721.808.931,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah); dan
2.
DBH Pajak Penghasilan dan sebesar Rp416.035.888.719,00 (empat ratus enam belas miliar tiga puluh lima juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
b.
Lebih Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp942.898.018.159,00 (sembilan ratus empat puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
1.
Bagi Rata sebesar Rp3.895.774.024,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh puluh empat ribu dua puluh empat rupiah);
2.
Bagian Daerah sebesar Rp899.990.684.620,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah);
3.
Biaya Pemungutan sebesar Rp37.286.534.294,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah); dan
4.
Insentif Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp1.725.025.221,00 (satu miliar tujuh ratus dua
puluh lima juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);
c.
Lebih Bayar DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp38.246.575.648,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
d.
Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp284.499.796.938,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri atas:
1.
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar Rp189.805.136.769,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus lima juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
2.
Provinsi Sumber Daya Hutan sebesar Rp46.067.787.779,00 (empat puluh enam miliar enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan
3.
Dana Reboisasi sebesar Rp48.626.872.390,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
e.
Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp4.279.276.617.704,00 (empat triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh belas ribu tujuh ratus empat rupiah), terdiri atas:
1.
Iuran Tetap (landrent) sebesar Rp682.822.353.799,00 (enam ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan
2.
Royalti sebesar Rp3.596.454.263.905,00 (tiga triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar
empat ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
f.
Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi sebesar Rp1.369.565.390,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas:
1.
Setoran Bagian Pemerintah sebesar Rp703.634.356,00 (tujuh ratus tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
2.
Iuran Tetap (landrent) sebesar Rp606.373.014,00 (enam ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat belas rupiah); dan
3.
Iuran Produksi sebesar Rp59.558.020,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua puluh rupiah);
g.
Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp1.249.596.680.245,00 (satu triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas:
1.
Minyak Bumi sebesar Rp647.784.063.592,00 (enam ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
2.
Gas Bumi sebesar Rp 601.812.616.653,00 (enam ratus satu miliar delapan ratus dua belas juta enam ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
h.
Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp3.971.406.265,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
Pasal 7
Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf e sebesar
Menampilkan 7 dari 160 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.
