Justisio

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Pasal 1

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 725) sebagaimana telah diubah dengan:
a.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pembantuan (Berita Negara Repbulik Indonesia Tahun 2015 Nomor 977); dan
b.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pembantuan (Berita Negara Repbulik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1000), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

(1)
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh kegiatan tugas pembantuan tahun anggaran 2026 yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah tugas pembantuan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, tidak lagi dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah tugas pembantuan.
(2)
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyelenggaraan tugas pembantuan subbidang sumber daya air dan subbidang bina marga tahun anggaran 2026.
(3)
Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada satuan kerja yang berada pada unit pelaksana teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Sumber daya manusia yang berada pada satuan kerja perangkat daerah tugas pembantuan tetap menjadi pegawai pemerintah daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Anggaran kegiatan tugas pembantuan yang tercantum pada daftar isian pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah tugas pembantuan tahun anggaran 2026 yang belum terlaksana dialihkan kepada satuan kerja yang berada pada unit pelaksana teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ketentuan penyelesaian barang milik negara satuan kerja perangkat daerah tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)
Likuidasi satuan kerja perangkat daerah tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Likuidasi satuan kerja perangkat daerah tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah selesainya proses pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 7

Dalam hal terdapat rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan/atau hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang belum tuntas, tindak lanjut rekomendasi tersebut tetap menjadi tanggung jawab pejabat sebagaimana tercantum dalam rekomendasi.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.