Dalam hal terdapat rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan/atau hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang belum tuntas, tindak lanjut rekomendasi tersebut tetap menjadi tanggung jawab pejabat sebagaimana tercantum dalam rekomendasi.