Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, termasuk infrastruktur, sumber daya untuk pembayaran, dan akses ke sumber daya untuk pembayaran, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Data Sistem Pembayaran adalah semua data dan informasi terkait Sistem Pembayaran.

Data Pengguna Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut Data Pengguna Jasa adalah Data Sistem Pembayaran yang berupa data tentang orang perseorangan dan korporasi yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Bank Umum adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri di Indonesia, dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.

Lembaga Selain Bank Umum yang selanjutnya disingkat LSBU adalah badan usaha berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia selain Bank Umum.

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut PJP adalah Bank Umum atau LSBU yang menyelenggarakan kegiatan jasa Sistem Pembayaran dan/atau infrastruktur Sistem Pembayaran.

Infrastruktur Data Sistem Pembayaran adalah infrastruktur data Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Pihak Terhubung adalah pihak yang memperoleh persetujuan dari penyelenggara Infrastruktur Data Sistem Pembayaran untuk terhubung dengan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

Subjek Data Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut Subjek Data adalah orang perseorangan dan korporasi yang pada dirinya melekat Data Pengguna Jasa.

10.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

11.

Self-Regulatory Organization di bidang Sistem Pembayaran yang selanjutnya disingkat SRO adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang memiliki industri dan ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

12.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

13.

Pengenal Data adalah setiap orang, Badan Publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pengguna Jasa.

14.

Pemroses Data adalah setiap orang, Badan Publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pengguna Jasa atas nama Pengenal Data.

Pasal 2

Pengaturan Data Sistem Pembayaran didasarkan pada prinsip antara lain berlaku kebijakan Bank Indonesia yang baik dan berorientasi, yang dilakukan melalui elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia.

Pasal 3

Peraturan Bank Indonesia ini bertujuan untuk:

menjadi acuan bagi Bank Indonesia, PSP, Pihak Terhubung, dan pihak lain dalam melakukan pemrosesan Data Sistem Pembayaran;

menjadi pedoman bagi Bank Indonesia dalam penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran;

menjadi pedoman bagi PSP dan pihak lain dalam menyelenggarakan keterhubungan pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; dan

menjadi acuan dalam pembentukan ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan industri terkait pengaturan Data Sistem Pembayaran dan/atau penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.

Pasal 4

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku bagi:

Bank Indonesia;

PSP;

Pihak Terhubung; dan

pihak lain.

Pasal 5

(1)

Bank Indonesia melakukan pemrosesan Data Sistem Pembayaran.

(2)

Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Data Pengguna Jasa; dan

data lain terkait penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

(3)

Dalam melakukan pemrosesan Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang melakukan kegiatan Data Sistem Pembayaran.

(4)

PSP, Pihak Terhubung, dan pihak lain melakukan pemrosesan Data Sistem Pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bank Indonesia ini meliputi pengaturan mengenai:

elemen Data Sistem Pembayaran;

tata kelola pemrosesan Data Sistem Pembayaran;

infrastruktur Data Sistem Pembayaran;

koordinasi dan kerja sama; dan

pelaporan, pengawasan, dan pemantauan.

Pasal 7

(1)

Sumber Data Sistem Pembayaran dapat berasal dari:

Bank Indonesia;

PSP; dan

pihak lain.

(2)

Mekanisme perolehan Data Sistem Pembayaran dari sumber Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:

infrastruktur Data Sistem Pembayaran;

infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;

penyampaian laporan kepada Bank Indonesia; dan

mekanisme lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3)

Bank Indonesia berwenang meminta PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk menyampaikan Data Sistem Pembayaran menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Berdasarkan permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PSP dan pihak lain menyampaikan Data Sistem Pembayaran menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5)

PSP dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas kebenaran seluruh Data Sistem Pembayaran yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pasal 8

Data Pengguna Jasa meliputi:

data orang perseorangan; dan

data Korporasi.

Pasal 9

(1)

Bank Indonesia menetapkan klasifikasi Data Pengguna Jasa meliputi:

data publik;

data privat; dan/atau

data kontraktual.

(2)

Bank Indonesia dapat melakukan penyesuaian klasifikasi Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pasal 10

Kebijakan tata kelola pemrosesan Data Sistem Pembayaran ditetapkan bagi:

Bank Indonesia sebagai Pengendali Data;

Bank Indonesia sebagai Badan Publik; dan

PSP.

Pasal 11

(1)

Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tata kelola pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh PSP.

(2)

Kebijakan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:

legalitas dari pemrosesan Data Pengguna Jasa;

mekanisme pemberian dan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pengguna Jasa yang telah diberikan kepada Pengendali Data;

standar kontrak;

pelindungan hak Subjek Data; dan

lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3)

Bank Indonesia menetapkan tahapan pemberlakuan penerapan aspek kebijakan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk juga waktu pemberlakuan aspek kebijakan tata kelola.

(4)

PSP wajib memastikan kepatuhan penerapan aspek kebijakan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP.

(5)

Dalam hal Bank Indonesia tidak menetapkan kebijakan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSP menetapkan kebijakan tata kelola pemrosesan Data Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis dan mikro yang diterbitkan oleh SRO.

(6)

Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tata kelola pemrosesan Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengawasan Data Pengguna Jasa oleh Pihak Terhubung dan/atau pihak lain.

Pasal 12

(1)

Pengendali Data memastikan pemenuhan dasar pemrosesan Data Pengguna Jasa.

(2)

Dasar pemrosesan Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

pelaksanaan kepentingan umum (public task);

pemenuhan kewajiban hukum (legal obligation);

pelindungan kepentingan vital (vital interest);

pemenuhan kepentingan yang sah (legitimate interest);

persetujuan (consent) dari Subjek Data; dan/atau

pelaksanaan perjanjian (contract).

Pasal 13

Ketentuan mengenai kebijakan tata kelola pemrosesan Data Sistem Pembayaran diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 14

Subjek Data memiliki hak dalam pemrosesan Data Pengguna Jasa untuk:

mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pengguna Jasa, serta akuntabilitas pihak yang meminta Data Pengguna Jasa terkait Subjek Data dimaksud;

menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pengguna Jasa tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data;

mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan Data Pengguna Jasa secara otomatis, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data; dan

menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1)

Bank Indonesia dapat menetapkan mekanisme pengajuan dan pemrosesan keberatan dari Subjek Data terkait pemrosesan Data Pengguna Jasa.

(2)

Dalam hal Bank Indonesia tidak menetapkan mekanisme pengajuan dan pemrosesan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSP menetapkan mekanisme pengajuan dan pemrosesan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis dan misi yang diterbitkan oleh SRO.

Pasal 16

(1)

Bank Indonesia sebagai Pengendali Data menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pengguna Jasa.

(2)

Bank Indonesia sebagai Pengendali Data bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pengguna Jasa yang dilakukan Bank Indonesia.

(3)

Dalam melakukan pemrosesan Data Pengguna Jasa, Bank Indonesia melakukan pemberitahuan privasi (privacy notice) kepada Subjek Data.

Pasal 17

(1)

Kewajiban Pengendali Data sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi, dikecualikan dalam kegiatan pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan tugas Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Hak subjek data pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi, dikecualikan dalam kegiatan pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan tugas Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi hak Subjek Data sebagaimana diatur dalam untuk Subjek Data berupa Korporasi.

(4)

Ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan, dikecualikan bagi Bank Indonesia dalam kegiatan pemrosesan Data Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan tugas Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Bank Indonesia tidak bertanggung jawab atas pemrosesan Data Sistem Pembayaran setelah Data Sistem Pembayaran ditransfer kepada pihak lain yang menerima dan memanfaatkan Data Sistem Pembayaran.

(6)

Pihak lain yang menerima dan memanfaatkan Data Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertanggung jawab atas pemrosesan Data Sistem Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1)

Bank Indonesia menetapkan pembatasan pemrosesan Data Pengguna Jasa dan mempertimbangkan:

pengembalian Data Pengguna Jasa;

pengendalian Data Pengguna Jasa; dan

aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2)

Pendekatan pemrosesan Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

pendekatan Pengendali Data terpisah; dan

pendekatan Pengendali Data bersama (joint controller).

(3)

Pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh Bank Indonesia dilakukan dengan pendekatan Pengendali Data terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(4)

Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain sebagai Prosesor Data untuk dan atas nama Bank Indonesia sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(5)

Bank Indonesia bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjang pemrosesan Data Pengguna Jasa dilakukan sesuai perintah dan tujuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pemrosesan Data Pengguna Jasa diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 20

(1)

Bank Indonesia sebagai Badan Publik melakukan pengelolaan informasi terkait pemrosesan Data Sistem Pembayaran.

(2)

Dalam melakukan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menyediakan, membuka, dan memberikan informasi publik di bidang Sistem Pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

(3)

Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan jenis informasi publik yang dikelola Bank Indonesia sebagai Badan Publik.

(4)

Proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai keterbukaan informasi publik.

Pasal 21

(1)

Pemrosesan Data Pengguna Jasa oleh Pengendali Data dilakukan sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pengguna Jasa.

(2)

Pemrosesan Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bank Indonesia dilaksanakan dengan tujuan pemrosesan Data Pengguna Jasa dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Mekanisme pemrosesan Data Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan:

secara elektronik dan/atau nonelektronik; dan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1)

Tahapan pemrosesan Data Pengguna Jasa meliputi:

perolehan;

penanganan; dan

pemanfaatan.

(2)

Tahapan pemrosesan Data Pengguna Jasa berupa perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

pemerolehan; dan

pengumpulan.

(3)

Tahapan pemrosesan Data Pengguna Jasa berupa penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

pengolahan dan penganalisisan;

penyimpanan;

perbaikan dan pembaruan; dan

penghapusan atau pemusnahan.

(4)

Tahapan pemrosesan Data Pengguna Jasa berupa pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:

penampilan;

pengumuman;

transfer;

penyebarluasan; dan

pengungkapan.

Pasal 23

Ketentuan mengenai mekanisme dan tahapan pemrosesan Data Pengguna Jasa diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 24

(1)

Bank Indonesia menetapkan jenis fraud dalam Sistem Pembayaran untuk memastikan integritas transaksi pembayaran.

(2)

Jenis fraud dalam Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

transaksi pembayaran yang tidak sah (unauthorized payment transactions);

manipulasi terhadap pihak pembayar untuk melakukan transaksi pembayaran (manipulation of payers to issue payment);

fraud yang menyangkut PJP melalui penyalahgunaan Data Pengguna Jasa atau Sistem Pembayaran (fraud related to the PSP through customer data or payment system); dan

fraud yang berkaitan dengan produk lainnya yang diselenggarakan oleh PSP (fraud related to other PSP's products).

(3)

PSP menetapkan suatu perbuatan merupakan fraud berdasarkan jenis fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Penetapan fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipengaruhi dengan penetapan pelaku fraud.

(5)

Dalam menetapkan suatu perbuatan merupakan fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PSP mempertimbangkan aspek:

tipologi fraud; dan

kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 25

(1)

Dalam pengelolaan fraud dalam Sistem Pembayaran, PSP wajib:

menyusun dan menerapkan kebijakan pengelolaan fraud dalam Sistem Pembayarannya; dan

menerapkan manajemen risiko untuk memastikan pengelolaan fraud dalam Sistem Pembayaran.

(2)

Kebijakan pengelolaan fraud dalam Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

pencegahan;

deteksi;

investigasi dan pelaporan;

penanganan dan evaluasi; dan

diseminasi.

(3)

Manajemen risiko untuk memastikan pengelolaan fraud dalam Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

pengawasan aktif oleh direksi dan dewan komisaris atau yang setara;

ketersediaan kebijakan dan prosedur; dan

kecukupan struktur organisasi dan akuntabilitas.

Pasal 26

Dalam pengelolaan fraud sebagaimana dimaksud dalam , PSP juga melakukan pengelolaan terhadap:

transaksi keuangan terkait anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan

transaksi lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menampilkan 26 dari 45 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Data Sistem Pembayaran