Justisio

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:
1.
Jabatan fungsional Polisi Kehutanan adalah jabatan dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2.
Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
3.
Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
4.
Kepolisian Khusus Kehutanan yang disebut dengan Kepolisian Kehutanan adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan polisi kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.
Polisi Kehutanan Terampil adalah pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
6.
Polisi Kehutanan Ahli adalah pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
7.
Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Polisi Kehutanan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Polisi Kehutanan.
8.
Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Polisi Kehutanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9.
Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
10.
Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah.
11.
Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang kehutanan dan etika profesi di bidang kepolisian kehutanan.

Pasal 2

Jabatan fungsional Polisi Kehutanan termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif.

Pasal 3

(1)
Polisi Kehutanan merupakan pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
(2)
Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Polisi Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.

Pasal 5

Instansi Pembina jabatan fungsional Polisi Kehutanan adalah Kementerian Kehutanan.

Pasal 6

Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a.
menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
b.
menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
c.
menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
d.
mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
e.
sosialisasi jabatan fungsional Polisi Kehutanan serta petunjuk pelaksanaannya;
f.
menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Polisi Kehutanan;
g.
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Polisi Kehutanan;
h.
mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
i.
fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
j.
fasilitasi pembentukan organisasi profesi Polisi Kehutanan;
k.
fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Polisi Kehutanan; dan
l.
melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

Pasal 7

Unsur dan sub unsur kegiatan Polisi Kehutanan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:
1.
Pendidikan, meliputi:
a.
Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
b.
Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepolisian kehutanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
c.
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan.
2.
Penyiapan prakondisi perlindungan dan pengamanan hutan, peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran, meliputi:
a.
Penyusunan rancangan kebijakan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran);
b.
Evaluasi kebijakan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran);
c.
Penyusunan rancangan strategi kegiatan (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran);
d.
Penyusunan program kerja (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran);
e.
Penyusunan Petunjuk Operasional (perlindungan dan pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran);
f.
Penyusunan Rencana Operasi Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan serta Peredaran Hasil Hutan; dan
g.
Penyusunan Rencana kerja personal Polisi Kehutanan.
3.
Perlindungan dan Pengamanan Kawasan, Peredaran Hasil Hutan serta Pengendalian Kebakaran, meliputi:
a.
pelaksanaan tindakan preemtif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan;
b.
pelaksanaan tindakan preventif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan;
c.
operasi represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan;
d.
operasi yustisif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan;
e.
pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan;
f.
penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat; dan
g.
register perkara dan sistem informasi bidang kepolisian kehutanan.
4.
Monitoring dan Evaluasi, meliputi;
a.
Monitoring; dan
b.
Evaluasi.
5.
Pengembangan profesi, meliputi:
a.
pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepolisian kehutanan;
b.
penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kepolisian kehutanan;
c.
perumusan sistem kepolisian kehutanan;
d.
pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kepolisian kehutanan; dan
e.
peningkatan kegiatan pengembangan diri di bidang kepolisian kehutanan (studi banding, pertukaran Polisi Kehutanan antar regional dan negara, kunjungan kerja, magang).
6.
Penunjang kegiatan Polisi Kehutanan, meliputi:
a.
pengajar/pelatih di bidang kepolisian kehutanan;
b.
peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang kepolisian kehutanan;
c.
keanggotaan dalam organisasi profesi;
d.
keanggotaan dalam satuan khusus perlindungan dan pengamanan hutan (SMART atau SPORC);
e.
keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Polisi Kehutanan;
f.
perolehan piagam kehormatan dan penghargaan;
g.
perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
h.
perolehan gelar kehormatan akademis; dan
i.
kegiatan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan.

Pasal 8

(1)
Jabatan fungsional Polisi Kehutanan, terdiri dari:
a.
Polisi Kehutanan Terampil; dan
b.
Polisi Kehutanan Ahli.
(2)
Jenjang jabatan fungsional Polisi Kehutanan Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
a.
Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula;
b.
Polisi Kehutanan Pelaksana;
c.
Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan; dan
d.
Polisi Kehutanan Penyelia.
(3)
Jenjang jabatan fungsional Polisi Kehutanan Ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
a.
Polisi Kehutanan Pertama;
b.
Polisi Kehutanan Muda; dan
c.
Polisi Kehutanan Madya.
(4)
Jenjang pangkat Polisi Kehutanan Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
a.
Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula: Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
b.
Polisi Kehutanan Pelaksana:
1.
Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
2.
Pengatur, golongan ruang II/c; dan
3.
Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
c.
Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan:
1.
Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2.
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
d.
Polisi Kehutanan Penyelia:
1.
Penata, golongan ruang III/c; dan
2.
Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
(5)
Jenjang pangkat Polisi Kehutanan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
a.
Polisi Kehutanan Pertama:
1.
Penata Muda, golongan ruang II/a; dan
2.
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
b.
Polisi Kehutanan Muda:
1.
Penata, golongan ruang III/c; dan
2.
Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c.
Polisi Kehutanan Madya:
1.
Pembina, golongan ruang IV/a;
2.
Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3.
Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
(6)
Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.

Menampilkan 8 dari 65 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.