Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 2

Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan:

kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA; dan

pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 3

Kebijakan KLA terdiri atas:

Dokumen Nasional Kebijakan KLA; dan

Rencana Aksi Nasional Penyelenggaran KLA.

Pasal 4

(1)

Dokumen Nasional Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan KLA.

(2)

Dokumen Nasional Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3)

Dokumen Nasional Kebijakan KLA dapat dilakukan kaji ulang.

(4)

Menteri mengoordinasikan kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait.

(5)

Hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan perubahan Dokumen Nasional Kebijakan KLA.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kaji ulang Dokumen Nasional Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

(1)

Rencana Aksi Nasional Penyelenggaran KLA sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan penjabaran dari Dokumen Nasional Kebijakan KLA.

(2)

Rencana Aksi Nasional Penyelenggaran KLA terdiri atas kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak.

(3)

Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

hak sipil dan kebebasan;

lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

kesehatan dasar dan kesejahteraan;

pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan

perlindungan khusus.

Pasal 6

(1)

Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(2)

Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 7

(1)

Penyelenggaraan KLA meliputi tahapan perencanaan KLA, Pra-KLA, pelaksanaan KLA, evaluasi KLA, dan penetapan peringkat KLA.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

(1)

Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan KLA.

(2)

Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

(3)

Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

(4)

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA.

Pasal 9

(1)

Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan KLA.

(2)

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

orang perseorangan;

lembaga Perlindungan Anak;

lembaga kesejahteraan sosial;

organisasi kemasyarakatan; dan

lembaga pendidikan.

Pasal 10

(1)

Menteri mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA.

(2)

Gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di provinsi.

(3)

Bupati/walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota.

(4)

Dalam penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota, bupati/walikota membentuk gugus tugas KLA.

Pasal 11

(1)

Menteri melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2)

Gubernur melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya.

(3)

Bupati/walikota melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya.

Pasal 12

Pendanaan Kebijakan KLA bersumber dari:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2021, No.96 -6

Pasal 13

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 14

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Akses Terbatas

Anda melihat 14 dari 128 pasal. Masuk untuk akses penuh.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/kota Layak Anak