Justisio
Kembali

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Lembaga Produktivitas Nasional merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Lembaga Produktivitas Nasional mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam perumusan kebijakan nasional di bidang produktivitas dan peningkatan produktivitas dalam rangka penguatan daya saing nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Produktivitas Nasional mempunyai fungsi :
a.
pengembangan budaya produktif dan etos kerja;
b.
pengembangan jejaring informasi peningkatan produktivitas;
c.
pengembangan sistem dan teknologi peningkatan produktivitas;
d.
peningkatan kerja sama di bidang produktivitas dengan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi Internasional.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam dan , Lembaga Produktivitas Nasional dapat bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi dan lembaga lain yang terkait jika dipandang perlu.

Pasal 5

Susunan keanggotaan Lembaga Produktivitas Nasional terdiri dari :
a.
Ketua merangkap anggota : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
b.
Wakil Ketua merangkap anggota : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Negara Koordinator Bidang Perekonomian
c.
Sekretaris merangkap anggota : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
d.
Anggota :
1.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian;
2.
Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian;
3.
Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan;
4.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan;
5.
Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
6.
Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
7.
Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian;
8.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan;
9.
Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri;
10.
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
11.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan;
12.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan;
13.
Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum;
14.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional;
15.
Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional;
16.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17.
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
18.
Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
19.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
20.
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
21.
Deputi Bidang Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 6

(1)
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Lembaga Produktivitas Nasional dibantu oleh Sekretariat.
(2)
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh salah satu unit kerja yang berada di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 7

(1)
Apabila dipandang perlu, Ketua Lembaga Produktivitas Nasional dapat membentuk kelompok kerja.
(2)
Keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Lembaga Produktivitas Nasional.
(3)
Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Ketua Lembaga Produktivitas Nasional.

Pasal 8

(1)
Lembaga Produktivitas Nasional mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(2)
Dalam pelaksanaan rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Produktivitas Nasional dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, organisasi pekerja/organisasi buruh, perguruan tinggi, asosiasi profesi atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 9

Ketua Lembaga Produktivitas Nasional melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tata kerja Lembaga Produktivitas Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Lembaga Produktivitas Nasional.

Pasal 11

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Lembaga Produktivitas Nasional, dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pusat Produktivitas Nasional, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.