Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undangundang
Pasal 9
Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi:
a.
menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
b.
mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;
c.
melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
d.
menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
e.
memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan
f.
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
3.
Di antara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1 sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10
KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:
a.
memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;
b.
menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;
b1. melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;
c.
melaksanakan Keputusan DKPP; dan
d.
melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.
Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
(1)
Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang.
(1a)
seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.
(2)
Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
(3)
Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
(4)
Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)
PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota.
5.
Ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)
Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang.
(2)
Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.
(3)
Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
6.
Ketentuan tetap, dengan perubahan penjelasan huruf c, sehingga penjelasan huruf c menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
7.
Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)
Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1a)
Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
(2)
Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
(3)
Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
(4)
Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
8.
Ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:
a.
menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
b.
menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.
c.
mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
d.
melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
e.
menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
f.
memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang;
g.
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
h.
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
i.
menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan
j.
menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.
9.
Ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:
a.
mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
1.
pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
2.
pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
3.
pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
4.
proses dan penetapan calon;
5.
pelaksanaan Kampanye;
6.
perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
7.
pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
8.
pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
9.
mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
10.
penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
Menampilkan 3 dari 79 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.