Justisio

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Konflik Kepentingan adalah kondisi pegawai di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
2.
Pengelolaan Konflik Kepentingan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dalam situasi Konflik Kepentingan oleh pegawai di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
3.
Konflik Kepentingan Aktual adalah kondisi adanya kepentingan pribadi dari pegawai di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain, secara nyata dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan.
4.
Konflik Kepentingan Potensial adalah kondisi adanya kepentingan pribadi pegawai di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain berdasarkan perkembangan kondisi di masa depan, yang dapat mengakibatkan terjadinya Konflik Kepentingan Aktual dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan.
5.
Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan adalah pejabat di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pengelolaan Konflik Kepentingan di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
6.
Atasan Pegawai adalah atasan pegawai langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.
7.
Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
8.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
9.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 2

Jenis Konflik Kepentingan terdiri atas:
a.
Konflik Kepentingan Aktual; dan
b.
Konflik Kepentingan Potensial.

Pasal 3

(1)
Dalam hal terjadi situasi Konflik Kepentingan Aktual sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pegawai wajib mendeklarasikannya kepada Atasan Pegawai.
(2)
Untuk menghindari timbulnya Konflik Kepentingan Aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pegawai wajib mencatatkan daftar kepentingan pribadi terkait dengan Konflik Kepentingan Potensial secara berkala.

Pasal 4

Konflik Kepentingan Pegawai bersumber dari:
a.
kepentingan bisnis atau finansial;
b.
hubungan keluarga dan kerabat;
c.
hubungan afiliasi;
d.
pekerjaan di luar pekerjaan pokok;
e.
hubungan dengan rangkap jabatan;
f.
penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru;
g.
penerimaan hadiah/gratifikasi; dan/atau
h.
sumber Konflik Kepentingan lainnya.

Pasal 5

(1)
Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya kepentingan bisnis atau finansial sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terjadi ketika Pegawai dalam melaksanakan kewenangannya dipengaruhi oleh kepentingan bisnis atau finansial yang dimilikinya.
(2)
Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keuntungan bisnis atau finansial Pegawai.

Pasal 6

(1)
Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan keluarga dan kerabat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat terjadi ketika Pegawai dalam melaksanakan kewenangannya menghadapi pihak yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat.
(2)
Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan oleh Pegawai terhadap pihak sebagai berikut:
a.
orang tua kandung/tiri/angkat;
b.
saudara kandung/tiri/angkat;
c.
suami/istri;
d.
anak kandung/tiri/angkat;
e.
suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
f.
kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
g.
cucu kandung/tiri/angkat;
h.
saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri;
i.
suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat;
j.
saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; dan
k.
mertua.

Pasal 7

(1)
Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat terjadi ketika Pegawai dalam melaksanakan kewenangannya menghadapi pihak yang memiliki hubungan afiliasi.
(2)
Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan oleh Pegawai yang dihadapkan dengan pihak:
a.
mantan atasan;
b.
mantan bawahan;
c.
teman sejawat dan/atau kantor sebelumnya;
d.
seseorang yang memiliki hubungan istimewa; dan
e.
teman pada organisasi/yayasan/lembaga nirlaba yang sama.

Pasal 8

(1)
Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya pekerjaan di luar pekerjaan pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat terjadi ketika Pegawai dalam melaksanakan kewenangannya berhubungan dan/atau berbenturan dengan kepentingan pekerjaan di luar pekerjaan pokok yang dimiliki Pegawai.
(2)
Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan keputusan dan/atau administrasi pemerintahan oleh Pegawai yang dihadapkan dengan adanya kepentingan pribadi terkait pekerjaan di luar pekerjaan pokok yang dimiliki Pegawai.

Pasal 9

(1)
Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan dengan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dapat terjadi ketika Pegawai dalam melaksanakan kewenangannya berhubungan dan/atau berbenturan dengan kepentingannya sebagai pejabat pada jabatan publik lain yang didudukinya.
(2)
Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan oleh Pegawai yang berhubungan dan/atau dihadapkan dengan adanya kepentingan dari jabatannya pada jabatan publik yang lain.

Pasal 10

(1)
Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat terjadi ketika Pegawai dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan terpengaruh oleh relasinya dengan mantan Pegawai.
(2)
Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggunaan informasi internal atau perlakuan istimewa oleh Pegawai kepada mantan Pegawai untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang berkaitan dengan tempat mantan Pegawai saat ini bekerja.

Pasal 11

(1)
Konflik Kepentingan yang bersumber dari penerimaan hadiah/gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dapat terjadi ketika Pegawai atau keluarga/kerabatnya mendapatkan hadiah/gratifikasi yang telah dikecualikan sebagai suap oleh peraturan perundang-undangan dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan.
(2)
Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan oleh Pegawai yang dipengaruhi oleh pemberian hadiah/gratifikasi yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan dari pihak baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan.

Pasal 12

Bentuk dari sumber Konflik Kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf h dapat berupa:
a.
Pegawai menetapkan kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri;
b.
Pegawai di luar prosedur yang sudah ditentukan dengan sengaja berhubungan, baik langsung atau tidak langsung dengan pihak ketiga yang sedang memiliki kepentingan dengan jabatan dan/atau kewenangannya;
c.
Pegawai memanfaatkan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki untuk mempengaruhi orang lain guna mendapatkan manfaat yang tidak semestinya;
d.
Pegawai menggunakan aset jabatan atau instansi di luar penggunaan untuk tugas dan kewenangannya;
e.
Pegawai memanfaatkan dan/atau memperjualbelikan informasi berkaitan dengan jabatan atau instansi yang diketahui demi kepentingan pribadi, di luar penggunaan untuk tugas dan kewenangannya; dan
f.
Pegawai melakukan hubungan dengan pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengelolaan Konflik Kepentingan dilaksanakan melalui:
a.
pembangunan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan;
b.
pelaksanaan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan;
c.
pengawasan Pengelolaan Konflik Kepentingan dan sanksi;
d.
pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
e.
apresiasi Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Pasal 14

Pembangunan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui:
a.
identifikasi dan manajemen risiko konflik kepentingan;
b.
pembentukan komitmen Pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
c.
penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.

Pasal 15

(1)
Identifikasi dan manajemen risiko Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui penilaian risiko kemungkinan adanya kepentingan pribadi pada jabatan tertentu pada Kementerian.
(2)
Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait tugas dan fungsi yang meliputi:
a.
perencanaan;
b.
pembuatan aturan dan kebijakan;
c.
pengelolaan anggaran dan barang milik negara;
d.
pengadaan barang dan jasa;
e.
perizinan;
f.
pengangkatan, promosi, mutasi dan kebijakan manajemen sumber daya manusia;
g.
pengawasan dan pemeriksaan; dan
h.
penilaian, termasuk sertifikasi dan pengujian.
(3)
Format formulir identifikasi dan manajemen risiko Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1)
Pembentukan komitmen Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus didukung oleh seluruh Pegawai.
(2)
Bentuk komitmen Pengelolaan Konflik Kepentingan di Kementerian meliputi:
a.
setiap unit kerja harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan, dan peningkatan berkelanjutan dari sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan;
b.
pimpinan unit kerja harus memastikan ketersediaan sumber daya manusia dengan kompetensi dan kualifikasi yang cukup untuk mengelola pengaduan dan melakukan pengawasan terhadap Konflik Kepentingan; dan
c.
setiap unit kerja melakukan sosialisasi Pengelolaan Konflik Kepentingan kepada seluruh Pegawai.

Pasal 17

(1)
Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan oleh Menteri dengan menugaskan pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal sebagai Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.
(2)
Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a.
mendukung implementasi Pengelolaan Konflik Kepentingan termasuk dalam rangka melakukan identifikasi dan manajemen risiko, pencatatan kepentingan pribadi, pengendalian, pengawasan, serta pengaduan;
b.
memfasilitasi pelatihan, asistensi, dan konsultasi kepada Pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengelolaan Konflik Kepentingan; dan
c.
menyusun laporan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan.
(3)
Fasilitasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui koordinasi dengan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 18

(1)
Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam dibantu oleh tim pengelola Konflik Kepentingan pada masing-masing unit kerja eselon I.
(2)
Tim pengelola Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a.
melakukan, mengolah, dan menganalisis hasil identifikasi dan manajemen risiko, pencatatan daftar kepentingan pribadi, pengendalian, pengawasan, dan pengaduan;
b.
memfasilitasi asistensi dan konsultasi kepada Pegawai; dan
c.
menyusun laporan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan.
(3)
Tim pengelola Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya masing-masing unit kerja eselon I.

Pasal 19

Pelaksanaan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri atas:
a.
pencatatan daftar kepentingan pribadi;
b.
deklarasi Konflik Kepentingan;
c.
pengendalian Konflik Kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi Konflik Kepentingan;
d.
pengendalian Konflik Kepentingan melalui masa tunggu mantan Pegawai; dan
e.
pelatihan dan konsultasi Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Pasal 20

(1)
Pencatatan daftar kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dimaksudkan agar unit kerja mengetahui Konflik Kepentingan Potensial Pegawai sebagai dasar pertimbangan penempatan, pemberian tugas, dan/atau kewenangan Pegawai.
(2)
Setiap Pegawai mencatatkan daftar kepentingan pribadi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)
Pencatatan dilakukan dengan mengisi formulir daftar kepentingan pribadi melalui sistem teknologi informasi yang minimal memuat:
a.
identitas diri Pegawai;
b.
jabatan dan unit kerja Pegawai;
c.
daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pegawai;
d.
daftar kepemilikan saham di perusahaan dengan jumlah di atas 1% (satu persen), kepemilikan aset atau investasi lainnya dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pemilik manfaat, atau investasi bisnis dalam bentuk lainnya yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pegawai;
e.
pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok Pegawai;
f.
jabatan publik lain yang sedang diemban Pegawai;
g.
afiliasi/keanggotaan organisasi kemasyarakatan, organisasi nirlaba, dan sejenisnya; dan
h.
rencana kerja pascapensiun yang berpotensi dapat menimbulkan situasi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas dan/atau kewenangan Pegawai yang disampaikan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa pensiun atau pada saat akan berhenti dari Pegawai.
(4)
Informasi terkait daftar kepentingan pribadi yang disampaikan oleh Pegawai merupakan informasi publik dan dipublikasikan, kecuali data pribadi yang tidak dapat dipublikasikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)
Sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan sistem teknologi informasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(6)
Dalam hal sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia, pencatatan daftar kepentingan pribadi dilakukan secara manual.
(7)
Format formulir daftar kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

(1)
Deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan oleh Pegawai saat berada pada situasi Konflik Kepentingan Aktual.
(2)
Deklarasi Konflik Kepentingan Aktual dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh Pegawai yang mengalami Konflik Kepentingan.

Pasal 22

(1)
Deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan mengisi formulir deklarasi.
(2)
Formulir deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
a.
identitas diri Pegawai;
b.
jabatan dan unit kerja Pegawai;
c.
penjelasan mengenai sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki Pegawai;
d.
penjelasan mengenai kaitan antara sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki dengan pengambilan keputusan dan/atau tindakan yang akan dilakukan; dan
e.
pengendalian Konflik Kepentingan yang dapat disarankan oleh Pegawai yang bersangkutan kepada Atasan Pegawai.
(3)
Pegawai menyerahkan formulir deklarasi Konflik Kepentingan yang telah diisi kepada Atasan Pegawai.
(4)
Pegawai mengunggah salinan formulir deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui sistem teknologi informasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(5)
Dalam hal sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, Pegawai mengirimkan salinan formulir deklarasi Konflik Kepentingan kepada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal.

Menampilkan 22 dari 33 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.