Justisio

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20/PER/M.KOMINFO/10/2005 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1.
Penyelenggaraan jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya;
2.
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan;
3.
Biaya izin Pengusahaan Jasa Titipan adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap penyelenggara jasa titipan dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4.
Penyelenggara Jasa Titipan adalah Badan Hukum yang dibentuk berdasarkan Hukum Indonesia;
5.
Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) adalah sebagai alat bukti penagihan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
6.
Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7.
Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pos;
8.
Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika;
9.
Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen Komunikasi dan Informatika;
10.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
11.
Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 2

(1)
Setiap kantor pusat penyelenggaraan jasa titipan dikenakan biaya izin;
(2)
Besarnya biaya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
(3)
Pemohon membayar biaya izin berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan biaya izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) disetor ke Kas Negara melalui rekening Bendahara Penerima Direktorat Jenderal pada Bank Pemerintah.

Pasal 5

(1)
Pemohon yang telah membayar biaya izin Penyelenggaraan Jasa Titipan wajib mengirimkan bukti pembayaran kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Pos.
(2)
Bukti pembayaran biaya izin penyelenggaraan jasa titipan merupakan salah satu persyaratan izin pengusahaan jasa titipan.

Pasal 6

Bendahara Penerima setiap bulan wajib melaporkan seluruh penerimaan biaya izin penyelenggaraan jasa titipan kepada Menteri paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal.

Pasal 7

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan Peraturan Menteri ini

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Keputusan Perhubungan Nomor 44 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Izin Pengusahaan Jasa Titipan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: JAKARTA pada tanggal : MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, SOFYAN A. DJALIL SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:
1.
Ketua Badan Pemeriksan Keuangan;
2.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3.
Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan;
4.
Menteri Pertahanan;
5.
Menteri Perdagangan;
6.
Menteri Keuangan;
7.
Menteri Sekretaris Negara;
8.
Menteri Hukum dan HAM;
9.
Para Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
10.
Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
11.
Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal, Departemen Komunikasi dan Informatika. Salinan Peraturan ini sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan KLN, INGRID R. PANDJAITAN NIP: 120128980