Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;

Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perusahaan;

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional;

Pembubaran adalah pengakhiran Perusahaan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upaya pemanfaatan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan usaha;

Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemilik modal pada Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor Sumber Daya Air;

Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.

10.

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat Sumber Air dan prasarana Sumber Daya Air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi Sumber Air dan prasarana Sumber Daya Air.

11.

Sumber Daya Air adalah air, Sumber Air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

12.

Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.

13.

Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air.

14.

Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².

15.

Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

16.

Sungai adalah pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

17.

Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.

18.

Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

Pasal 2

Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970 tentang Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatijuhur, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diatur kembali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perum Jasa Tirta II, dilanjutkan berdirinya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

(1)

Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengusahaan sumber daya air wilayah sungai dan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sumber daya air di wilayah kerja Perusahaan.

(2)

Wilayah kerja Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian wilayah Sungai Cidanau, Ciliman, Cijiung, Ciliwung, Cisadane, dan Citarum.

(3)

Sebagian wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi beberapa Daerah Aliran Sungai yang mencakup Sungai Bekasi, Cikeas, Cileungsi, Cikarang, Cijambe, Cisadane, Cikarang-Bekasi-Laut, Cilemahabang, Citarum, Citarik, Ciharus, Ciharuman, Cirasea, Cipamokolan, Cidurian, Cikapundung, Citepus, Cisangkuy, Cijalupang, Ciwideuy, Cibeureum, Cimahi, Cikangkawung, Ciminnyak, Cijeruk, Cilanan, Cijambu, Cihea, Cibodas, Cisokan, Cibalagung, Cikundul, Cibadak, Cilandak, Ciasem, Cibarubus, Cimuja, Cinangka, Cikamiri, Cibolang, Cihujung, Citapen, Cijengkol Asem, Cipunagara, Cipabelah, Cicenang, Cileat, Cikembang, Cineramas, Cijere, Cijurey, Cikandung, Cilamatan, Cigadung, Cilalanang, Cipancuh, Cibinuang, dan anak-anak sungainya, beserta prasarana sumber daya air yang telah diserahoperasikan kepada Perusahaan. DISTRIBUSI II

(4)

Perubahan terhadap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berupa penambahan maupun pengurangan, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)

Tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengusahaan sumber daya air wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

pelayanan dan penjaminan ketersediaan air untuk memenuhi kepentingan pengusahaan sumber daya air dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada;

pemanfaatan sumber daya air permukaan untuk memenuhi kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan pemenuhan kebutuhan pengusahaan lainnya; dan

Pemberian bantuan dalam rangka penerbitan pertimbangan (rekomendasi) pemberian ijin oleh Pemerintah atas penggunaan dan pengusahaan sumber daya air.

(2)

Tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sumber daya air wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

mengoperasikan dan memelihara prasarana Sumber Daya Air yang meliputi upaya pengaturan air termasuk pembuangan airnya dan pengaturan kegiatan membuka dan menutup pintu air, bangunan prasarana Sumber Daya Air, melaksanakan kalibrasi alat pengukur debit/pintu air/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi;

mengoperasikan jaringan irigasi primer pada Daerah Irigasi Utara Jatiluhur dan Selatan Jatiluhur yang meliputi bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya;

mengoperasikan jaringan irigasi sekunder pada Daerah Irigasi Utara Jatiluhur dan Selatan Jatiluhur yang meliputi saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya;

memelihara sumber air yang meliputi upaya menjaga dan mengamankan sumber air untuk mempertahankan kelestariannya;

melakukan pemeliharaan saluran irigasi primer pada Daerah Irigasi Utara Jatiluhur dan Selatan Jatiluhur;

melakukan pemantauan, kalibrasi alat ukur debit, evaluasi kuantitas dan kualitas air pada sumber air yang menjadi tanggung jawab Perusahaan;

menyebarluaskan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada pengguna Sumber Daya Air, masyarakat, dan Pengelola Sumber Daya Air;

membantu pemerintah dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air sesuai dengan kemampuan Perusahaan;

penggelontoran dalam rangka pemeliharaan sungai; dan

memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

(3)

Perusahaan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(4)

Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip pengelolaan yang selaras antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi sumber daya air.

(5)

Pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a sampai dengan huruf f dilakukan sesuai dengan standar operasi yang ditetapkan oleh Menteri Teknis.

(6)

Pembinaan kepada Direksi dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri Teknis. DISTRIBUSI II

Pasal 5

(1)

Aset Pemerintah selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang telah diserahoperasikan oleh Menteri Teknis kepada Perusahaan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, dilaporkan oleh Menteri Teknis kepada Menteri Keuangan.

(2)

Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan terhadap aset Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dioperasikan oleh Perusahaan dalam rangka menjalankan pelayanan umum yang menjadi tugas Pemerintah pada Daerah Aliran Sungai di sebagian Wilayah Sungai Cidanau, Ciliman, Ciujung, Ciliwung, Cisadane, dan Citarum.

(3)

Perusahaan diberi kewenangan untuk menarik manfaat atas aset Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang hasilnya dipergunakan oleh Perusahaan untuk biaya pengoperasian dan pemeliharaan aset tersebut.

(4)

Biaya pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh Perusahaan untuk mengelola dan mengoptimalkan manfaat atas aset Pemerintah yang telah diserahoperasikan kepada Perusahaan.

Pasal 6

Terhadap aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta ayat (1) Perusahaan dapat mengajukan keberatan dan/atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 7

(1)

Perusahaan diberi kewenangan memungut, menerima, dan menggunakan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk membiayai seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). DISTRIBUSI II

(2)

Tarif biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk penggunaan air permukaan bagi usaha air minum, usaha industri, dan usaha pembangkitan listrik tenaga air ditetapkan oleh Menteri Teknis atas usulan Direksi.

(3)

Penetapan besarnya tarif selain tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan formulasi biaya pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan pemungutan dan penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi.

Pasal 8

(1)

Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus yang bersifat mendesak kepada Perusahaan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum.

(2)

Apabila penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut kajian secara finansial tidak layak, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan termasuk margin yang diharapkan untuk kompensasi terhadap biaya tidak langsung yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan dimaksud, dengan sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(3)

Penugasan khusus yang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Teknis dalam rangka kegiatan yang berhubungan dengan keselamatan umum.

(4)

Penugasan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri.

(5)

Dalam melaksanakan penugasan khusus Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan.

Pasal 9

(1)

Perusahaan menyelenggarakan kemanfaatan umum atas sumber daya air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak untuk pelayanan sosial, kesejahteraan, dan keselamatan umum di wilayah kerja Perusahaan.

(2)

Pelayanan sosial, kesejahteraan, dan keselamatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

penyediaan air permukaan untuk kebutuhan pokok sehari-hari;

penyediaan air irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada;

pengendalian banjir;

konservasi sumber daya air; dan

menyelenggarakan pengembangan SPAM dan sanitasi untuk keperluan rumah tangga.

(3)

Penyelenggaraan Pengembangan SPAM dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan di luar wilayah pelayanan badan usaha milik daerah penyelenggara SPAM dan berdasarkan persetujuan pemerintah daerah setempat.

(4)

Penetapan tarif penyelenggaraan SPAM dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan Direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.

(5)

Untuk pelayanan sosial, kesejahteraan, dan keselamatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dalam batas-batas tertentu dapat memberikan bantuan biaya pengelolaan kepada Perusahaan yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(6)

Pembiayaan dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan harus secara tegas melakukan pemisahan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Pasal 10

(1)

Perusahaan menyelenggarakan pengembangan SPAM secara lokal dan/atau regional.

(2)

Penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perusahaan sampai dengan unit produksi, beserta perlengkapan dan perangkat operasionalnya bagi pemenuhan kebutuhan air minum curah perusahaan daerah air minum dan/atau penyelenggara SPAM lainnya, dengan didasarkan pada rencana induk pengembangan SPAM yang ditetapkan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(3)

Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perusahaan setelah mengadakan perjanjian kerjasama dengan perusahaan daerah air minum dan/atau penyelenggara SPAM lainnya.

(4)

Penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta pengoperasiannya menjadi tanggung jawab Perusahaan.

(5)

Perusahaan dapat mengelola prasarana SPAM yang dibangun oleh Pemerintah dan/atau dari hasil kerjasama Pemerintah dengan badan usaha.

(6)

Perusahaan dapat melaksanakan pengembangan SPAM untuk pelayanan air minum langsung kepada kelompok pengguna di luar wilayah pelayanan badan usaha milik daerah penyelenggara SPAM, dalam wilayah kerja Perusahaan berdasarkan persetujuan pemerintah daerah setempat.

(7)

Penetapan tarif jasa pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan Direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 11

(1)

Perusahaan ini bernama Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II atau disingkat Perum Jasa Tirta II.

Akses Terbatas

Anda melihat 11 dari 58 pasal. Masuk untuk akses penuh.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta Ii