Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

Kredit adalah kredit sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

Properti adalah Rumah Tapak, Rumah Susun, dan Rumah Kantor atau Rumah Toko.

Rumah Tapak adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang merupakan kesatuan antara tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan, sertifikat, atau akta yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, antara lain griya tawang, kondominium, apartemen, dan flat.

Rumah Kantor atau Rumah Toko adalah tanah berikut bangunan yang izin pendiriannya sebagai rumah tinggal sekaligus untuk tujuan komersial antara lain perkantoran, pertokoan, atau gudang.

Kredit Properti yang selanjutnya disingkat KP adalah kredit konsumsi yang terdiri atas:

Kredit yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Tapak, termasuk Kredit konsumsi beragun Rumah Tapak, yang selanjutnya disebut KP Rumah Tapak;

Kredit yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Susun, termasuk Kredit konsumsi beragun Rumah Susun, yang selanjutnya disebut KP Rusun; dan

Kredit yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Toko dan/atau Rumah Kantor, termasuk Kredit konsumsi beragun Rumah Toko dan/atau Rumah Kantor, yang selanjutnya disebut KP Ruko atau KP Rukan.

Pembiayaan Properti yang selanjutnya disebut KP Syariah adalah Pembiayaan konsumsi yang terdiri atas:

Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Tapak, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah Tapak, yang selanjutnya disebut KP Rumah Tapak Syariah;

Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Susun, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah Susun, yang selanjutnya disebut KP Rusun Syariah; dan

Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pembelian Rumah Toko dan/atau Rumah Kantor, termasuk Pembiayaan konsumsi beragun Rumah Toko dan/atau Rumah Kantor, yang selanjutnya disebut KP Ruko Syariah atau KP Rukan Syariah.

10.

Musyarakah Mutanaqisah yang selanjutnya disingkat MMQ adalah musyarakah atau syirkah dalam rangka kepemilikan Properti antara Bank dengan nasabah dengan kondisi penyertaan kepemilikan Properti oleh Bank akan berkurang disebabkan pembelian secara 2015, No.141 4 bertahap oleh nasabah.

11.

Uang Jaminan yang selanjutnya disebut Deposit adalah uang yang harus diserahkan oleh nasabah kepada Bank dalam rangka kepemilikan Properti yang dilakukan dengan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT).

12.

Rasio Loan to Value yang selanjutnya disebut Rasio LTV adalah angka rasio antara nilai Kredit yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan berupa Properti pada saat pemberian Kredit berdasarkan harga penilaian terakhir.

13.

Rasio Financing to Value yang selanjutnya disebut Rasio FTV adalah angka rasio antara nilai Pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank terhadap nilai agunan berupa Properti pada saat pemberian Pembiayaan berdasarkan harga penilaian terakhir.

14.

Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut KKB atau KKB Syariah adalah Kredit atau Pembiayaan yang diberikan Bank untuk pembelian kendaraan bermotor.

15.

Uang Muka adalah pembayaran di muka sebesar persentase tertentu dari harga pembelian Properti atau kendaraan bermotor yang sumber dananya berasal dari debitur atau nasabah.

Pasal 2

(1)

Bank Indonesia menetapkan batasan Rasio LTV atau Rasio FTV KP atau KP Syariah dan batasan Uang Muka KKB atau KKB Syariah.

(2)

Bank wajib memenuhi batasan Rasio LTV atau Rasio FTV KP atau KP Syariah dan batasan Uang Muka KKB atau KKB Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

(1)

Perhitungan Kredit dan nilai agunan dalam perhitungan Rasio LTV untuk Bank Umum ditetapkan sebagai berikut:

Kredit ditetapkan berdasarkan plafon Kredit yang diterima oleh debitur sebagaimana tercantum dalam perjanjian Kredit; dan

nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai taksiran yang dilakukan penilai intern Bank atau penilai independen terhadap Properti yang menjadi agunan.

(2)

Perhitungan Pembiayaan dan nilai agunan dalam perhitungan Rasio FTV untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ditetapkan sebagai berikut:

Pembiayaan ditetapkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, yaitu:

Pembiayaan berdasarkan akad murabahah atau akad istishna' ditetapkan berdasarkan harga pokok Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebagaimana tercantum dalam akad Pembiayaan;

Pembiayaan berdasarkan akad MMQ ditetapkan berdasarkan penyertaan Bank dalam rangka kepemilikan Properti sebagaimana tercantum dalam akad Pembiayaan; dan

Pembiayaan berdasarkan akad IMBT ditetapkan berdasarkan hasil pengurangan harga Properti dengan Deposit sebagaimana tercantum dalam akad Pembiayaan.

nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai taksiran yang dilakukan penilai intern Bank atau penilai independen terhadap Properti yang menjadi agunan.

Pasal 4

Tata cara penilaian agunan ditetapkan sebagai berikut:

apabila Kredit atau Pembiayaan untuk 1 (satu) atau beberapa debitur atau nasabah secara keseluruhan pada proyek yang sama sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) maka nilai agunan didasarkan pada taksiran yang dilakukan oleh penilai intern Bank atau penilai independen; dan

apabila Kredit atau Pembiayaan untuk 1 (satu) atau beberapa debitur atau nasabah secara keseluruhan pada proyek yang sama di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) maka nilai agunan didasarkan pada taksiran yang dilakukan oleh penilai independen.

Pasal 5

Penilai independen sebagaimana dimaksud dalam dan adalah kantor jasa penilai publik yang paling kurang memenuhi kriteria:

memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang;

tidak merupakan pihak terkait dengan Bank;

tidak merupakan pihak terafiliasi dengan debitur atau nasabah dan pengembangan yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari kantor jasa penilai publik (KJPP); dan

tercatat sebagai anggota asosiasi penilai independen atau asosiasi penilai publik. 2015, No.141 6

Pasal 6

Rasio LTV atau Rasio FTV untuk Bank yang memberikan KP dan KP Syariah diatur sebagai berikut:

Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Syariah pertama ditetapkan paling tinggi sebesar:

90% (sembilan puluh persen) untuk KP Rusun dan KP Rusun Syariah dengan luas bangunan 22m² (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan 70m² (tujuh puluh meter persegi);

85% (delapan puluh lima persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dan KP Rusun Syariah berdasarkan akad MMQ atau akad IMBT, dengan luas bangunan di atas 70m² (tujuh puluh meter persegi); dan

80% (delapan puluh persen) untuk KP Rusun, KP Rumah Tapak, KP Rusun Syariah, dan KP Rumah Tapak Syariah berdasarkan akad murabahah atau akad istishna' dengan luas bangunan di atas 70m² (tujuh puluh meter persegi).

Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Syariah kedua diatur sebagai berikut:

Untuk KP kedua ditetapkan paling tinggi sebesar:

80% (delapan puluh persen) untuk KP Rumah Tapak dengan luas bangunan 22m² (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan 70m² (tujuh puluh meter persegi);

80% (delapan puluh persen) untuk KP Rusun dengan luas bangunan sampai dengan 70m² (tujuh puluh meter persegi);

80% (delapan puluh persen) untuk KP Ruko atau KP Rukan; dan

70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak dan KP Rusun dengan luas bangunan di atas 70m² (tujuh puluh meter persegi).

Untuk KP Syariah kedua berdasarkan akad murabahah atau akad istishna' ditetapkan paling tinggi sebesar:

80% (delapan puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dengan luas bangunan 22m² (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan 70m² (tujuh puluh meter persegi);

80% (delapan puluh persen) untuk KP Rusun Syariah dengan luas bangunan sampai dengan 70m² (tujuh puluh meter persegi);

80% (delapan puluh persen) untuk KP Ruko Syariah atau KP Rukan Syariah; dan

70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dan KP Rusun Syariah dengan luas bangunan di atas 70m² (tujuh puluh meter persegi).

Untuk KP Syariah kedua berdasarkan akad MMQ dan IMBT ditetapkan paling tinggi sebesar:

80% (delapan puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dengan luas bangunan 22m² (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan 70m² (tujuh puluh meter persegi);

80% (delapan puluh persen) untuk KP Rusun Syariah dengan luas bangunan sampai dengan 70m² (tujuh puluh meter persegi);

80% (delapan puluh persen) untuk KP Ruko Syariah atau KP Rukan Syariah; dan

75% (tujuh puluh lima persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dan KP Rusun Syariah dengan luas bangunan di atas 70m² (tujuh puluh meter persegi).

Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Syariah ketiga dan seterusnya diatur sebagai berikut:

Untuk KP ketiga dan seterusnya ditetapkan paling tinggi sebesar:

70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak dengan luas bangunan 22m² (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan 70m² (tujuh puluh meter persegi);

70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rusun dengan luas bangunan sampai dengan 70m² (tujuh puluh meter persegi);

70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ruko atau KP Rukan; dan

60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah Tapak dan KP Rusun dengan luas bangunan di atas 70m² (tujuh puluh meter persegi).

Untuk KP Syariah ketiga dan seterusnya berdasarkan akad murabahah atau akad istishna' ditetapkan paling tinggi sebesar:

70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dengan luas bangunan 22m² (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan 70m² (tujuh puluh meter persegi);

70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rusun Syariah dengan luas bangunan sampai dengan 70m² (tujuh puluh meter persegi);

70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ruko Syariah atau KP Rukan Syariah; dan

60% (enam puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dan KP Rusun Syariah dengan luas bangunan di atas 70m² (tujuh puluh meter persegi).

Untuk KP Syariah ketiga dan seterusnya berdasarkan akad MMQ dan IMBT ditetapkan paling tinggi sebesar:

70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dengan luas bangunan 22m2 (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan 70m² (tujuh puluh meter persegi);

70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rusun Syariah dengan luas bangunan sampai dengan 70m2 (tujuh puluh meter persegi);

70% (tujuh puluh persen) untuk KP Ruko Syariah atau KP Rukan Syariah; dan

65% (enam puluh lima persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dan KP Rusun Syariah dengan luas bangunan di atas 70m2 (tujuh puluh meter persegi).

Pasal 7

Penentuan urutan Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam wajib memperhitungkan seluruh KP dan KP Syariah yang telah diterima debitur atau nasabah di Bank yang sama maupun Bank lainnya.

Pasal 8

(1)

Ketentuan mengenai Rasio LTV dan/atau Rasio FTV sebagaimana dimaksud dalam berlaku apabila Bank memenuhi persyaratan sebagai berikut:

rasio Kredit atau Pembiayaan bermasalah dari total Kredit atau Pembiayaan secara bruto (gross) kurang dari 5% (lima persen); dan

rasio KP atau KP Syariah bermasalah dari total KP atau KP Syariah secara bruto (gross) kurang dari 5% (lima persen).

(2)

Penghitungan rasio Kredit atau Pembiayaan bermasalah dan rasio KP atau KP Syariah bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan bulanan Bank Umum atau laporan bulanan Bank Umum Syariah periode 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 9

Bagi Bank yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Rasio LTV atau Rasio FTV diatur sebagai berikut:

Rasio LTV atau Rasio FTV untuk KP dan KP Syariah pertama ditetapkan paling tinggi sebesar:

90% (sembilan puluh persen) untuk KP Rusun Syariah berdasarkan akad MMQ atau akad IMBT dengan luas bangunan 22m² (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan 70m² (tujuh puluh meter persegi);

80% (delapan puluh persen) untuk KP Rusun dengan luas bangunan 22m² (dua puluh dua meter persegi) sampai dengan 70m² (tujuh puluh meter persegi);

80% (delapan puluh persen) untuk KP Rumah Tapak Syariah dan KP Rusun Syariah berdasarkan akad MMQ atau akad IMBT dengan luas bangunan di atas 70m² (tujuh puluh meter persegi); dan

70% (tujuh puluh persen) untuk KP Rumah Tapak, KP Rusun, KP Rumah Tapak Syariah, dan KP Rusun Syariah berdasarkan akad murabahah atau akad istishna' dengan luas bangunan di atas 70m² (tujuh puluh meter persegi).