Pasal 1

Diadakan Biro Demobilisasi Nasional, disini selanjutnya disebut Biro, serta berkedudukan di Jakarta.

Pasal 2

Pimpinan Biro dipegang oleh seorang Direktur, di bawah pengawasan Dewan Pengawas, yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Keuangan dan perekonomian dari Dewan Menteri, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Presiden No. 95 Tahun 1950, dan Menteri Pertahanan.

Dalam hal-hal penting, maka pengawasan dapat diserahkan kepada seorang atau beberapa orang anggota Dewan Pengawas.

Jika soal-soal yang diperbincangkan di Dewan Pengawas bersangkutan dengan tugas kewajiban Kementerian lain-lain, maka Menteri-Menteri yang bersangkutan diundang dalam perundingan-perundingan di Dewan Pengawas serta mereka menghadiri sidang itu sebagai anggota penuh.

Pasal 3

Direktur Biro diangkat serta diberhentikan oleh Pemerintah atas usul dari Dewan Pengawas tersebut dalam . Gajinya ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Tugas dari pada Biro tersebut adalah memungkinkan kembalinya mereka, yang oleh Menteri Pertahanan ditunjuk untuk didemobilisir ke dalam masyarakat dengan jalan peralihan teratur serta dipandang dari sudut sosial-ekonomis dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas tercantum dalam pasal ini ayat tersebut di atas, dijalankan oleh Biro dengan mengingat instruksi yang dilampirkan pada Peraturan-tanpa Pemerintah ini serta petunjuk-petunjuk yang akan diberikan oleh Dewan Pengawas.

Biro ini berhak pula untuk mengajukan usul-usul sendiri kepada Dewan Pengawas.

Pasal 5

Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan diberi tugas untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diumumkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengumuman Peraturan-tanpa Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.