Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;

pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;

pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Pasal 2

(1)

Penetapan kualitas Kredit dan atau penyediaan dana lain dari Bank bagi nasabah debitur dengan plafon keseluruhan paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga.

(2)

Tata cara penetapan kualitas Kredit dan atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

(3)

Plafon Kredit dan atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik untuk debitur individual maupun debitur grup dan untuk seluruh fasilitas yang diterima dari 1 (satu) Bank.

(4)

Penetapan kualitas Kredit dan atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Kredit dan atau penyediaan dana lain yang telah maupun yang akan disalurkan pada saat berlakunya ketentuan ini.

(5)

Penetapan kualitas Kredit dan atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk Kredit dan atau penyediaan dana lain yang disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Nias dan atau Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

(1)

Kualitas Kredit yang direstrukturisasi ditetapkan Lancar terhitung sejak restrukturisasi sampai dengan akhir Januari 2008.

(2)

Pelaksanaan restrukturisasi Kredit dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

(3)

Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik terhadap Kredit yang telah maupun yang akan diberikan pada saat berlakunya ketentuan ini.

Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam hanya berlaku bagi Kredit yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Nias dan atau Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara;

telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga Kredit yang disebabkan dampak dari bencana alam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Nias dan atau Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara; dan

direstrukturisasi setelah terjadinya bencana alam.

Pasal 5

Penetapan kualitas Kredit yang direstrukturisasi setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 6

(1)

Bank dapat memberikan Kredit dan atau penyediaan dana lain baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Nias dan atau Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara.

(2)

Penetapan kualitas Kredit dan atau penyediaan dana lain baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dengan kualitas Kredit dan atau penyediaan dana sebelumnya.

(3)

Penetapan kualitas Kredit dan atau penyediaan dana lain baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku juga bagi Bank Umum konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah untuk penyediaan dana yang mencakup pembiayaan (mudharabah atau musyarakah), piutang (murabahah, salam, atau istishna), sewa (ijarah), pinjaman (qardh) dan penyediaan dana lain.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/5/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Umum Pascabencana Nasional Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Akses Terbatas

Anda melihat 9 dari 11 pasal. Masuk untuk akses penuh.

Peraturan Bank Indonesia tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Umum Pasca Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias serta Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumatera Utara