Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

Sistem Pembayaran adalah sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Bank Indonesia.

Pengelolaan Uang Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, serta pemusnahan uang Rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan Layanan Uang adalah kegiatan usaha yang menggunakan uang sebagai objek utama layanan.

Pasal 2

(1)

Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.

(2)

Dalam rangka mendukung pengaturan dan pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan Kegiatan Layanan Uang.

(3)

Dalam melakukan pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan instansi dan/atau otoritas lain yang berwenang.

Pasal 3

Pengaturan dan pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah yang didukung dengan pengaturan dan pengawasan Kegiatan Layanan Uang, didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

tata kelola yang baik (good governance);

berorientasi pada manajemen risiko;

mengedepankan kepentingan nasional (national interest); dan

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, dan praktik internasional.

Pasal 4

Pengaturan Sistem Pembayaran bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal dengan memperhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen.

Pasal 5

(1)

Pengaturan Sistem Pembayaran mencakup antara lain:

instrumen pembayaran;

kelem bagaan;

mekanisme penyelenggaraan Sistem Pembayaran; dan

infrastruktur.

(2)

Pengaturan Sistem Pembayaran berlaku bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan Sistem Pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Pengaturan Pengelolaan Uang Rupiah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar, serta aman dari upaya pemalsuan dengan memperhatikan perlindungan konsumen.

Pasal 7

Pengaturan Pengelolaan Uang Rupiah mencakup antara lain:

perencanaan;

pencetakan;

pengeluaran;

pengedaran;

pencabutan dan penarikan; dan

pemusnahan.

Pasal 18

(1)

Setiap pihak wajib melaksanakan tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam .

(2)

Bank Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi dan/atau rekomendasi hasil pengawasan kepada otoritas lain, dalam hal terdapat hasil pengawasan yang terkait dengan kewenangan otoritas lain.

Pasal 19

Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam , , , dan/atau ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:

teguran tertulis;

denda atau sanksi kewajiban membayar;

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran;

perubahan status kepesertaan Sistem Pembayaran Bank Indonesia; dan/atau

pencabutan izin penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran, penyelenggara Pengelolaan Uang Rupiah, dan/atau penyelenggara Kegiatan Layanan Uang.

Pasal 10

Pengaturan Kegiatan Layanan Uang mencakup antara lain:

jasa yang disediakan;

penyelenggara;

mekanisme penyelenggaraan Kegiatan Layanan Uang; dan

infrastruktur.

Pasal 11

Setiap pihak wajib mematuhi ketentuan Bank Indonesia di bidang Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Kegiatan Layanan Uang.

Pasal 12

(1)

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Kegiatan Layanan Uang.

(2)

Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Kegiatan Layanan Uang;

memastikan penyelenggaraan Sistem Pembayaran dilakukan secara lancar, aman, efisien, dan andal dengan memperhatikan perluasan akses, perlindungan konsumen, dan kepentingan nasional serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

memastikan penyelenggaraan Pengelolaan Uang Rupiah oleh bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara aman dan akuntabel dengan memperhatikan perlindungan konsumen dan kepentingan nasional, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Bank Indonesia; dan

memastikan Kegiatan Layanan Uang dilakukan dengan tata kelola yang baik dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)

Objek pengawasan Bank Indonesia di bidang Sistem Pembayaran antara lain mencakup:

penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia;

kepesertaan Sistem Pembayaran Bank Indonesia;

penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh industri; dan

pihak-pihak yang bekerja sama dengan penyelenggara jasa Sistem Pembayaran.

(2)

Objek pengawasan Bank Indonesia di bidang Pengelolaan Uang Rupiah mencakup penyelenggaraan Pengelolaan Uang Rupiah yang dilakukan oleh bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

(3)

Objek pengawasan Bank Indonesia atas Kegiatan Layanan Uang mencakup antara lain:

penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;

penyelenggaraan jasa pengolahan uang Rupiah;

pembawaan uang kertas asing (UKA) ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia; dan

penyelenggaraan Kegiatan Layanan Uang lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 14

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui:

pengawasan tidak langsung; dan

pengawasan langsung.

Pasal 15

(1)

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, setiap pihak yang menjadi objek pengawasan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan kepada Bank Indonesia.

(2)

Setiap pihak wajib bertanggung jawab atas kebenaran dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui pelaporan, pertemuan langsung, dan/atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 16

(1)

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf b, setiap pihak yang menjadi objek pengawasan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam wajib memberikan kepada pengawas atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia antara lain:

dokumen, data, informasi, dan/atau laporan yang diminta;

keterangan dan/atau penjelasan baik lisan maupun tertulis; dan/atau

akses terhadap sistem informasi, yang diperlukan dalam pengawasan langsung.

(2)

Setiap pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab atas kebenaran dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang diberikan.

Pasal 17

(1)

Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

(2)

Pihak yang ditugaskan melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperoleh dari hasil pengawasan langsung.

Pasal 20

Pihak yang ditugaskan oleh Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan langsung yang melanggar ketentuan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa: