Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah yang meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah Negara.

Pembelian SBN di Pasar Sekunder adalah pembelian kembali SBN di pasar sekunder oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai.

Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat SP RKA-BUN adalah dokumen penetapan alokasi anggaran menurut unit organisasi dan program serta dirinci ke dalam satuan kerja pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang sebagai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Revisi yang selanjutnya disebut SP-DIPA Revisi adalah surat pengesahan atas perubahan rincian dalam DIPA akibat revisi rincian anggaran pada halaman Surat Pengesahan, halaman I, halaman II, halaman III, dan/atau halaman IV DIPA, termasuk akibat perbaikan karena kesalahan administrasi.

Setelmen adalah penyelesaian transaksi SBN yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan SBN.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pasal 2

(1)

Penggunaan SAL sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini untuk Pembelian SBN di Pasar Sekunder dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik.

(2)

Penggunaan SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

Kondisi pasar SBN domestik ditetapkan dalam level krisis berdasarkan protokol manajemen krisis pasar SBN oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan; dan

Mendapat persetujuan dari Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 3

(1)

Dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan usulan penggunaan SAL kepada Menteri Keuangan berdasarkan hasil koordinasi dengan unit terkait, dengan mempertimbangkan:

Kondisi krisis diperkirakan akan berkelanjutan; dan

Dana yang bersumber dari DIPA untuk pembelian SBN diperkirakan tidak mencukupi kebutuhan stabilisasi pasar SBN domestik.

(2)

Usulan penggunaan SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui Menteri Keuangan disampaikan kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat untuk dimintakan persetujuan.

(3)

Usulan penggunaan SAL yang disampaikan kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:

Kondisi pasar SBN domestik; dan

Jumlah maksimal SAL yang dapat digunakan untuk Pembelian SBN di Pasar Sekunder dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik setelah memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun berikutnya.

Pasal 4

(1)

Berdasarkan persetujuan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat atas usulan penggunaan SAL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang melaksanakan Pembelian SBN di Pasar Sekunder sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; dan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemindahbukuan dana SAL dari Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih ke Rekening Kas Umum Negara.

(2)

SBN yang dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

(1)

Berdasarkan persetujuan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan:

Usulan penetapan revisi SP-RKABUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran; dan

Usulan pengesahan DIPA Revisi kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(2)

Dokumen revisi SP-RKABUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran.

(3)

Dokumen SP-DIPA Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(4)

Dokumen SP-DIPA Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan KPPN.

Pasal 6

(1)

Pelaksanaan pencairan dana oleh KPPN dalam rangka Setelmen atas pembelian SBN di Pasar Sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

(2)

KPPN dapat melakukan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui pagu DIPA sebelum DIPA revisi disahkan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Setelmen atas pembelian SBN di Pasar Sekunder mengikuti ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 8

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan SAL untuk Pembelian SBN di Pasar Sekunder kepada Menteri Keuangan sebagai bagian dari laporan hasil pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN.

Pasal 9

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik dengan menggunakan dana SAL dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang pengaturan mengenai penggunaan SAL untuk stabilisasi pasar SBN domestik masih diatur dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/pmk.08/2011 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penggunaan Saldo Anggaran Lebih dalam Rangka Stabilisasi Pasar Surat Berharga Negara Domestik