Justisio
Kembali

Peraturan Pemerintah Nomor 202 Tahun 1961 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Polisi Negara Republik Indonesia

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan pegawai adalah Pegawai Polisi Negara Republik Indonesia yang diangkat dalam suatu pangkat Polisi Susunan Pegawai.

Pasal 2

(1)
Jumlah pemangku pangkat-pangkat tersebut dalam golongan gaji lampiran A dari Peraturan ini, tiap-tiap tahun ditetapkan dalam anggaran belanja Departemen Kepolisian Negara.
(2)
Terhadap tiap-tiap perobahan dalam jenis pangkat-pangkat dan penghargaannya dalam peraturan ini serta penetapan jumlah pemangku sesuatu pangkat yang diusulkan dalam Anggaran Belanja, Menteri/Kepala Kepolisian Negara selanjutnya disebut Menteri/K.K.N. harus memberikan pertimbangannya.
(3)
Pangkat-pangkat termaksud dalam ayat 1 pasal ini terdiri atas:
1.
Agen Polisi tingkat II.
2.
Agen Polisi tingkat I.
3.
Ajun Brigadir Polisi.
4.
Brigadir Polisi.
5.
Ajun Inspektur Polisi tingkat II.
6.
Ajun Inspektur Polisi tingkat I.
7.
Inspektur Polisi tingkat II.
8.
Inspektur Polisi tingkat I.
9.
Ajun Komisaris Polisi.
10.
Komisaris Polisi tingkat II.
11.
Komisaris Polisi tingkat I.
12.
Ajun Komisaris Besar Polisi.
13.
Komisaris Besar Polisi.
14.
Brigadir Jenderal Polisi.
15.
Inspektur Jenderal Polisi.
16.
Komisaris Jenderal Polisi. Syarat-syarat pengangkatan.

Pasal 3

(1)
Syarat-syarat umum pengangkatan pertama untuk sesuatu pangkat ditentukan dalam golongan gaji yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi syarat-syarat lain yang ditetapkan khusus untuk beberapa pangkat.
(2)
Kedudukan pegawai selanjutnya ditentukan berdasarkan kecakapan, kerajinan, masa kerja, kelakuan dan syarat-syarat lain yang diperlukan untuk sesuatu pangkat.
(3)
Syarat-syarat pengangkatan kedalam tingkatan (ruang) pertama tiap-pendidikannya, ditambah dengan syarat-syarat kecakapan praktek dan teori dengan melalui ujian dinas/pendidikan lanjutan.
(4)
Kenaikan pangkat secara istimewa akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(5)
Dengan ijazah pendidikan umum tersebut dalam peraturan ini dipersamakan ijazah atau surat keterangan mengenai tingkatan sesuatu pendidikan umum yang menurut putusan Menteri yang berwenang ditetapkan sederajat dengan ijazah-ijazah pendidikan umum yang disyaratkan untuk sesuatu pangkat.
(6)
Mengingat kebutuhan akan tenaga Ahli atau tenaga yang mempunyai sesuatu kejuruan, Menteri/K.K.N. dapat mengadakan peraturan-peraturan khusus tentang syarat-syarat pengangkatan pertama sebagai pegawai yang menyimpang dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang diserahi Urusan Pegawai. Gaji.

Pasal 4

Untuk pangkat-pangkat tersebut dalam lampiran A dari peraturan ini, diberikan gaji pokok yang termuat dalam susunan gaji pada perbagai golongan gaji lampiran tersebut, serta penghasilan dan/atau keuntungan lainnya yang syah yang bersangkutan dengan pangkat-pangkat itu. Gaji pokok permulaan.

Pasal 5

Kepada mereka yang diangkat dalam suatu pangkat menurut peraturan ini diberikan gaji pokok permulaan yang ditentukan untuk pangkat itu, kecuali dalam hal-hal yang dimaksudkan pada pasal-, 11 dan 12 serta ketentuan-ketentuan yang khusus termaktub dalam lampiran A. Penetapan gaji dalam hal-hal lain.

Pasal 6

Penetapan gaji dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada dalam salah satu hal tersebut dibawah ini:
a.
jikalau ada alasan-alasan yang cukup untuk mengangkat pegawai yang berpengalaman, dengan memberikan masa kerja golongan berdasarkan peraturan khusus tentang penghargaan pengalaman kerja;
b.
jikalau memenuhi syarat-syarat termaksud dalam dan 12 peraturan ini. Gaji pokok Anumerta.

Pasal 7

Kepada pegawai yang diangkat secara anumerta diberikan gaji pokok yang sesuai dengan pangkat anumerta tersebut. Kenaikan gaji berkala.

Pasal 8

(1)
Kenaikan gaji berkala diberikan, jika yang berkepentingan memenuhi syarat-syarat di bawah ini:
a.
telah memenuhi masa kerja golongan ditentukan untuk kenaikan itu;
b.
menunjukan kecakapan dan kerajinan bekerja;
c.
insyaf akan kewajibannya sesuai dengan Manifesto Politik sebagai haluan Negara;
d.
berkelakuan baik.
(2)
Pemberian kenaikan gaji berkala menurut ayat (1) ditetapkan secepat-cepatnya pada tanggal 1 dari bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku.
(3)
Jika syarat-syarat termaksud pada ayat (1) tidak/belum dipenuhi, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda paling lama 1 (satu) tahun, hal mana harus diatur dengan surat keputusan yang memuat alasan penundaan itu.
(4)
Jika sehabis waktu penundaan tersebut, syarat-syarat itu belum dipenuhi juga, maka kenaikan gaji berkala itu ditunda lagi, tiap kali paling lama 1 (satu) tahun.
(5)
Jika sehabis waktu penundaan tersebut, syarat-syarat itu telah dipenuhi, maka kenaikan gaji berkala diberikan mulai bulan berikutnya masa penundaan, dan masa penundaan itu ikut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Kenaikan gaji lanjutan

Pasal 9

Kepada seorang pegawai yang pangkatnya tidak lebih tinggi dari Komisaris Besar Polisi dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun mencapai gaji pokok tertinggi dalam pangkatnya serta sekurang- kurangnya telah 1 (satu) tahun dinyatakan cakap sepenuhnya untuk dinaikkan pangkatnya, akan tetapi karena alasan susunan pegawai kenaikan pangkatnya itu belum dapat dilaksanakan, dapat diberikan kenaikan gaji lanjutan sebesar jumlah kenaikan gaji terakhir dalam pangkat itu. Hadiah dan kenaikan gaji istimewa.

Pasal 10

(1)
Kepada pegawai yang menunjukan keberanian luar biasa atau menunjukkan kecakapan dan kerajinan bekerja yang luar biasa, sehingga ia patut dijadikan teladan, dapat diberikan salah satu penghargaan dibawah ini:
a.
hadiah uang sekaligus, sebanyak-banyaknya sejumlah gaji pokok sebulan;
b.
kenaikan gaji istimewa, dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala yang akan datang sebanyak-banyaknya selama 3 (tiga) bulan, tetapi dengan tidak mengubah saat-saat kenaikan gaji berkala seterusnya;
c.
kenaikan gaji teristimewa, dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji berkala seterusnya dalam pangkatnya.
(2)
Pemberian penghargaan tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh/atau dengan persetujuan Menteri/K.K.N. Masa kerja golongan.

Pasal 11

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pada pasal- dan 12, sebagai masakerja golongan untuk menetapkan gaji menurut peraturan ini dihitung :
I.
Dihitung penuh, masa sebagai pegawai;
a.
selama mendapat gaji penuh dalam pangkatnya;
b.
selama mendapat izin istirahat didalam Negeri dengan gaji penuh, atau sebagianmenurut peraturan yang berlaku;
c.
selama menerima gaji non aktip didalam Negeri/uang tunggu;
d.
selama menerima gaji penuh atau sebagian;
e.
selama dikirim keluar Negeri untuk memenuhi tugas belajar;
f.
selama berada diluar Negeri untuk menjalankan tugas Negara;
g.
selama dalam tahanan sebagai tawanan (perang);
h.
selama dalam tahanan/pemberhentian sementara dari jabatan karena kejahatan, jika oleh pengadilan kemudian dibebaskan tidak terbukti salah;
i.
selama dalam tahanan, apabila penuntutan hukuman dinyatakan gugur;
j.
selama dibebaskan dari kewajibannya sebagai pegawai berhubung dengan keanggotaannya dalam Badan Pemerintah Harian yang diatur menurut peraturan khusus;
k.
selama dibebaskan dari kewajibannya sebagai pegawai karena diperbantukan pada sesuatu Yayasan atau badan lainnya yang didirikan oleh Pemerintah menurut ketentuan dalam peraturan khusus. II. Dihitung separoh, masa sebagai pegawai :
a.
selama mendapat izin istirahat Luar Negeri dengan mendapat gaji istirahat, dengan ketentuan, bahwa dalam hal ini jumlah masa kerja golongan yang dapat diperhitungkan tidak boleh melebihi satu tahun;
b.
selama menerima gaji non-aktif atau uang tunggu diluar Negeri;
c.
selama berada dalam tahanan/pemberhentian sementara dari jabatannya karena tuduhan kejahatan dan oleh Pengadilan kemudian dijatuhi hukuman. III. Tidak dihitung, masa sebagai pegawai :
a.
selama non aktip/istirahat tidak atas tanggungan Negara;
b.
selama menjalani hukuman penjara;
c.
selama dalam pendidikan pertama untuk menjadi pegawai Polisi kecuali jika diatur lain;
d.
dalam lain-lain hal yang tidak termasuk dalam pasal ini yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Masa kerja tambahan.

Pasal 12

(1)
Dalam pengangkatan pertama sebagai pegawai seorang yang telah mengikuti suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah serta lulus dalam ujian penghabisannya, apabila derajat pendidikan itu lebih tinggi daripada tingkat pendidikan umum yang disyaratkan untuk golongan gaji yang sesuai dengan pangkat yang dipangkunya, maka kepadanya dalam golongan gaji itu diberikan masa kerja tambahan:
a.
sebesar selisih penuh antara golongan gaji yang sesuai dengan pendidikan yang lebih tinggi itu dan golongan gaji menurut pangkatnya, jika pendidikan tersebut sesuai dengan sifat pekerjaan yang dilakukan dalam pangkatnya.
b.
sebesar separoh dari selisih termaksud dalam huruf a, jika pendidikan yang lebih tinggi itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dalam pangkatnya.
(2)
Dalam hal pengangkatan pertama sebagai pegawai, seorang yang telah mengikuti suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, akan tetapi tidak mengakhiri seluruh pendidikan itu atau tidak lulus ujian penghabisan, apabila derajat pendidikan itu lebih tinggi daripada tingkat pendidikan umum yang disyaratkan untuk golongan gaji yang sesuai dengan pangkat yang akan dipangkunya, maka kepadanya dalam golongan gaji itu diberikan masa kerja tambahan:
a.
setahun untuk tiap-tiap tahun pelajaran pada pendidikan lebih tinggi tersebut yang melebihi jumlah tahun pelajaran dari pendidikan yang disyaratkan untuk golongan pangkatnya, jika pendidikan yang lebih tinggi itu sesuai dengan sifat pekerjaan yang dilakukan dalam pangkatnya;
b.
6 (enam) bulan untuk tiap-tiap tahun pelajaran termaksud dalam huruf a, jika pendidikan yang lebih tinggi itu tidak sesuai dengan sifat pekerjaan yang dilakukan dalam pangkatnya.
(3)
Dengan tahun pelajaran dimaksudkan tahun pelajaran yang telah diakhiri dengan kenaikan kelas atau lulus ujian penghabisan.
(4)
Pemberian masa kerja tambahan termaksud dalam ayat (1) dan (2), pasal ini ditetapkan dengan persetujuan Menteri yang diserahi Urusan Pegawai. Penghasilan-penghasilan resmi lainnya.

Pasal 13

Kepada pegawai diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan setempat dan tunjangan kemahalan umum menurut Peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai Negeri lainnya. Tunjangan jabatan dan uang pengganti.

Pasal 14

(1)
Kepada seorang pegawai yang memangku suatu jabatan yang tertentu dan menurut sifat kedudukannya, dipandang mempunyai kewajiban kemasyarakatan serta politis yang pula ada sangkut pautnya dengan kedudukan Negara, sehingga oleh karenanya memerlukan biaya-biaya dalam melakukan kewajiban itu, dapat diberikan tunjangan jabatan.
(2)
Jika seorang pegawai, lain dari pada pegawai yang dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan kewajiban yang bersifat sama yang dimaksud dalam ayat tersebut memerlukan biaya-biaya, kepadanya dapat diberikan uang pengganti.
(3)
Pelaksanaan pemberian tunjangan jabatan dan uang pengganti termaksud pada ayat-ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tunjangan bahaya.

Pasal 15

Kepada seorang pegawai yang menjalankan tugas khusus dan oleh karena langsung terancam bahaya bagi badan atau jiwanya, diberikan tunjangan bahaya menurut Peraturan Pemerintah. Tunjangan perwakilan.

Pasal 16

Kepada seorang pegawai yang sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan dengan surat keputusan diwajibkan untuk mewakili seorang pejabat yang menduduki suatu jabatan pimpinan daerah Kepolisian yang lebih tinggi dari pada jabatan pegawai yang bersangkutan, diberikan tunjangan perwakilan sebesar 75% dari selisih antara gaji pokoknya dan gaji pokok menurut ruang golongan gaji pejabat yang diwakilinya, yang segaris dengan gaji pokok pegawai yang bersangkutan. Tunjangan bagi ujian dinas.

Pasal 17

yang lebih tinggi itu atau belum digaji menurut golongan/ruang yang lebih tinggi, diberikan tunjangan ujian dinas sebesar 10% dari gaji tertinggi yang tertera dalam golongan/ruang gaji sesuai dengan pangkatnya. Tunjangan tambahan ijazah.

Pasal 18

Dalam hal seorang pegawai lulus dalam ujian penghabisan sesuatu pendidikan umum yang disyaratkan pada golongan gaji yang sesuai dengan pangkat yang dipangkunya, maka selama ia belum dapat diangkat dalam pangkat menurut golongan gaji yang lebih tinggi kepadanya diberikan tunjangan tambahan ijazah yang diatur dengan peraturan khusus. Tunjangan tugas keahlian.

Pasal 19

(1)
Kepada pegawai tenaga ahli yang bertugas didalam bidang keahlian dikalangan Kepolisian Negara, jika berhubung dengan alasan susunan pegawai tidak mungkin mencapai pangkat yang lebih tinggi, diberikan tunjangan tugas keahlian.
(2)
Jenis keahlian dan jumlah tunjangan untuk tiap pangkat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tunjangan lain-lain.

Pasal 20

Dalam hal luar biasa atau jika ada alasan-alasan yang kuat, maka selain peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang pemberian tunjangan-tunjangan termaksud pada pasal-, 14, 15, 16, 17 dan 19, dapat diadakan peraturan tentang pemberian tunjangan-tunjangan lain menurut Peraturan Pemerintah. Lain-lain.

Pasal 21

Seorang pegawai yang diperbantukan kepada Departemen Luar Negeri dan ditugaskan di Luar Negeri, diberi penghasilan menurut peraturan khusus yang berlaku.

Pasal 22

Penghasilan pegawai dalam hubungan kerja luar biasa:
(1)
Jika dianggap perlu dapat diangkat pegawai ikatan dinas untuk waktu terbatas, yang pengangkatan dan kedudukannya ditetapkan menurut peraturan khusus.
(2)
Untuk menyelenggarakan, pekerjaan yang bersifat sementara (yang waktu penyelesaiannya terbatas) atau jenis pekerjaan yang tidak dapat diserahkan kepada pegawai yang digaji menurut peraturan ini dapat diangkat pegawai bulanan/harian dengan pemberian penghasilan yang ditentukan oleh Menteri yang bersangkutan setelah disetujui oleh Menteri yang diserahi Urusan Pegawai. Peraturan penyesuaian.

Pasal 23

(1)
Penyesuaian dari peraturan gaji lama ke peraturan gaji baru ini diatur dalam pelaksanaan khusus yang ditetapkan oleh Menteri /Κ.Κ.Ν.
(2)
Bagi mereka yang pada tanggal berlakunya P.G. Pol. sudah menduduki suatu pangkat yang tercantum dalam ayat (3) dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pangkat itu.

Pasal 24

Selama peraturan-peraturan tersebut dalam pasal-, 11, 14, 15 dan 20 belum dikeluarkan, maka ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang dimaksud pasal-pasal itu, yang kini telah diatur baik oleh Peraturan Pemerintah maupun oleh Menteri, masih tetap berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang mengenai pelaksanaan dan syarat-syarat pengangkatan lainnya dalam kepangkatan selama masa peralihan yang tidak atau belum diatur dalam peraturan ini, diatur oleh Menteri/ Κ.Κ.Ν.

Akses Terbatas

Anda melihat 25 dari 16 pasal. Masuk untuk akses penuh.