Justisio
Kembali

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/pmk.05/2017 Tahun 2017 Tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/lembaga

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
2.
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
3.
Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum Negara.
4.
Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan.
5.
Berita Acara Rekonsiliasi yang selanjutnya disingkat BAR adalah dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan serta telah menunjukan hasil yang sama atau telah memenuhi kriteria untuk diterbitkan.
6.
Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disingkat SP2S adalah surat pemberitahuan tentang pengenaan sanksi yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak melakukan Rekonsiliasi sampai batas waktu yang ditentukan.
7.
Surat Pemberitahuan Pencabutan Sanksi yang selanjutnya disingkat SP3S adalah surat pemberitahuan mengenai pencabutan sanksi yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang telah melakukan Rekonsiliasi sampai batas waktu yang ditentukan.
8.
Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga atau Bagian Anggaran BUN yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
9.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPNN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
10.
Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker.
11.
Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAKPA BUN adalah unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
12.
Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut UAKBUN-Daerah adalah unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat KPNN.

Pasal 2

1.
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan Rekonsiliasi lingkup Satker pada Bagian Anggaran BUN dan kementerian negara/lembaga.
2.
Satker pada Bagian Anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satker Bagian Anggaran BUN yang menyusun laporan keuangan tidak menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi.
3.
Satker pada kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Satker yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
4.
Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.
Rekonsiliasi antara UAKPA/UAKPA BUN dengan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan Satker; dan
b.
Rekonsiliasi pelaporan keuangan antara UAKPA/UAKPA BUN dengan UAKBUN-Daerah.
5.
Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum laporan keuangan disampaikan kepada unit akuntansi di atasnya untuk tujuan konsolidasi.
6.
Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
a.
Rekonsiliasi antara unit pelaporan keuangan dan unit pelaporan barang pada Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
b.
Rekonsiliasi pelaporan barang antara Pengguna Barang dengan Pengelola Barang; dan
c.
Rekonsiliasi antara BUN dengan Pengelola Barang.
7.
Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 3

(1)
Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara saldo kas di neraca dengan saldo kas di bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan.
(2)
Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membandingkan saldo kas pada pembukuan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan Satker dengan neraca UAKPA/UAKPA BUN.
(3)
Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan sebelum dilaksanakan Rekonsiliasi dengan UAKBUN-Daerah.
(4)
Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR.
(5)
Format dan bentuk BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara pada Satker pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara.

Pasal 4

(1)
Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dilakukan dengan menggunakan aplikasi Rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan berbasis web (e-Rekon&LK).
(2)
Aplikasi Rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan berbasis web (e-Rekon&LK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aplikasi yang menerapkan single database antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada Pengguna Anggaran.
(3)
Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.
(4)
Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR.
(5)
BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani secara elektronik oleh:
a.
Kepala Subbagian Keuangan/pejabat yang menangani keuangan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran; dan
b.
Kepala Seksi yang menangani akuntansi pada KPPN atas nama Kuasa BUN.
(6)
Dalam hal penandatanganan BAR secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, BAR ditandatangani secara manual.
(7)
Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sampai dengan penerbitan BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat tanggal 14 (empat belas) setelah bulan bersangkutan berakhir.
(8)
Dalam hal tanggal 14 (empat belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur/yang diliburkan, Rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.
(9)
Dalam kondisi tertentu, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mengatur jadwal dan tanggal pelaksanaan Rekonsiliasi yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7).
(10)
Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling sedikit meliputi:
a.
kebijakan cuti/libur nasional;
b.
kebijakan penyusunan laporan keuangan semesteran, tahunan unaudited, dan tahunan audited; dan/atau
c.
permasalahan sistem aplikasi.
(11)
Dalam hal penyusunan laporan keuangan audited terdapat perubahan data laporan keuangan yang mempengaruhi laporan keuangan UAKPA/UAKPA BUN dan UAKBUN-Daerah, UAKPA/UAKPA BUN melakukan Rekonsiliasi dengan UAKBUN-Daerah.

Pasal 5

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan dengan berpedoman pada Modul Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)
UAKPA/UAKPA BUN yang tidak/terlambat melakukan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) sampai dengan ayat (10) dikenakan sanksi administratif.
(2)
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPPN dengan mengembalikan Surat Perintah Membayar yang telah diajukan oleh Satker.
(3)
Pengembalian Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan terhadap Surat Perintah Membayar Langsung belanja pegawai, Surat Perintah Membayar Langsung kepada pihak ketiga, dan Surat Perintah Membayar Pengembalian.
(4)
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan UAKPA/UAKPA BUN untuk melakukan Rekonsiliasi dengan UAKBUN-Daerah.
(5)
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SP2S.

Pasal 7

Dalam hal UAKPA/UAKPA BUN telah melaksanakan Rekonsiliasi dengan UAKBUN-Daerah setelah dikenakan sanksi administratif, UAKBUN-Daerah menerbitkan SP3S bersamaan dengan penerbitan BAR.

Pasal 8

Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dilaksanakan sesuai dengan Modul Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)
Dalam kondisi tertentu, Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dapat dilakukan secara terpusat.
(2)
Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain volume transaksi yang besar.
(3)
Rekonsiliasi secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rekonsiliasi yang dilakukan antara Satker kantor pusat/kementerian negara/lembaga dengan kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan/KPPN Khusus Penerimaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Pelaksanaan Rekonsiliasi secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan terhadap penerimaan yang volume transaksinya besar, meliputi:
a.
pendapatan perpajakan; dan
b.
Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu pada Satker pengguna Penerimaan Negara Bukan Pajak secara terpusat.
(5)
Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
a.
pendapatan hak dan perijinan serta pendapatan uang pewarganegaraan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b.
pendapatan layanan pertanahan dan pendapatan uang pendidikan pada Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional;
c.
pendapatan jasa Kantor Urusan Agama pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama; dan
d.
pendapatan dana reboisasi dan pendapatan Provinsi Sumber Daya Hutan pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(6)
Perubahan/penambahan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 10

Rekonsiliasi yang dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diakui sebagai Rekonsiliasi berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1614) dan segala ketentuan

Menampilkan 11 dari 11 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.