Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak berupa tarif layanan kesehatan yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Pusat Kementerian Kesehatan di Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua terdiri atas:

pelayanan tindakan medis rawat jalan;

pelayanan tindakan medis rawat inap;

pelayanan tindakan di instalasi gawat darurat;

pelayanan tindakan medis di instalasi perawatan intensif;

pelayanan tindakan medis di instalasi bedah sentral;

pelayanan rehabilitasi medis;

pelayanan cuci darah/hemodialisis;

pelayanan penunjang medis diagnostik;

pelayanan radioterapi;

pelayanan forensik dan pemulasaraan jenazah;

pelayanan pendidikan dan pelatihan;

pelayanan ambulans;

pelayanan home care;

pelayanan unggulan;

pelayanan di luar layanan medis;

penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; dan

pelayanan farmasi.

Pasal 2

(1)

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf p tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2)

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf q sebesar harga eceran tertinggi (HET) sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang mengatur mengenai pemberian informasi harga eceran tertinggi (HET) obat.

(3)

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memperhitungkan harga neto, pajak pertambahan nilai, dan biaya pelayanan kefarmasian.

Pasal 3

(1)

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 4

(1)

Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, tata cara, dan persyaratan pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, berlaku tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.

Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Pusat Kementerian Kesehatan di Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2020 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Tarif atas Jenis Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Johannes Leimena Ambon Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1171), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Menampilkan 8 dari 103 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.