Justisio
Kembali

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2.
Piutang Pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang belum dilunasi.
3.
Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4.
Hapus Buku Piutang Pajak adalah tindakan administratif untuk menyesuaikan nilai Piutang Pajak agar sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
5.
Hapus Tagih Piutang Pajak adalah tindakan administratif untuk menghapus Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Laporan Keuangan Kementerian Keuangan.
6.
Laporan Keuangan Kementerian Keuangan adalah laporan keuangan yang disusun oleh Kementerian Keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 2

(1)
Piutang Pajak sebagaimana tercantum dalam:
a.
surat ketetapan pajak kurang bayar;
b.
surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan;
c.
surat ketetapan pajak pajak bumi dan bangunan;
d.
surat tagihan pajak;
e.
surat tagihan pajak pajak bumi dan bangunan;
f.
surat pemberitahuan pajak terutang;
g.
surat ketetapan pajak;
h.
surat ketetapan pajak tambahan; dan/atau
i.
surat keputusan persetujuan bersama, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dapat ditagih lagi berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dapat dihapuskan.
(2)
Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
a.
hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa;
b.
Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan;
c.
Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan dan tidak terdapat harta kekayaan yang dapat digunakan untuk membayar utang pajak; atau
d.
hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 3

(1)
Penghapusan Piutang Pajak dilakukan oleh Menteri.
(2)
Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk saldo Piutang Pajak dalam 1 (satu) ketetapan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri.
(3)
Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Pasal 4

(1)
Atas Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam , Direktur Jenderal Pajak:
a.
menyusun daftar usulan penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi;
b.
melakukan reviu atas konsep daftar usulan penghapusan Piutang Pajak;
c.
menetapkan Piutang Pajak untuk dilakukan Hapus Buku Piutang Pajak;
d.
melakukan Hapus Buku Piutang Pajak; dan
e.
menyampaikan usulan penghapusan Piutang Pajak kepada Menteri berdasarkan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak.
(2)
Direktur Jenderal Pajak dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
(3)
Berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Menteri menerbitkan keputusan Menteri mengenai penghapusan Piutang Pajak.
(4)
Menteri dapat menugaskan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan untuk melakukan reviu atas usulan penghapusan Piutang Pajak sebelum menerbitkan keputusan Menteri mengenai penghapusan Piutang Pajak.
(5)
Dalam hal Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan memberikan pendapat yang berbeda dengan usulan penghapusan Piutang Pajak, Direktur Jenderal Pajak melakukan penyesuaian pada usulan penghapusan Piutang Pajak atau pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan.
(6)
Keputusan Menteri mengenai penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)
Dalam hal Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam memiliki saldo Piutang Pajak dalam 1 (satu) ketetapan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Direktur Jenderal Pajak:
a.
menyusun daftar usulan penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi;
b.
melakukan reviu atas konsep daftar usulan penghapusan Piutang Pajak;
c.
menetapkan Piutang Pajak untuk dilakukan Hapus Buku Piutang Pajak;
d.
melakukan Hapus Buku Piutang Pajak; dan
e.
menerbitkan keputusan Menteri mengenai penghapusan Piutang Pajak berdasarkan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak.
(2)
Direktur Jenderal Pajak dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
(3)
Direktur Jenderal Pajak menugaskan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan reviu atas daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebelum menerbitkan keputusan Menteri mengenai penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
(4)
Keputusan Menteri mengenai penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)
Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan ayat (1) huruf a disusun paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2)
Piutang Pajak yang telah dilakukan Hapus Buku Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan ayat (1) huruf d dikelola sampai dengan dilakukan Hapus Tagih Piutang Pajak.

Pasal 7

(1)
Hapus Tagih Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan berdasarkan keputusan Menteri mengenai penghapusan Piutang Pajak.
(2)
Hapus Tagih Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada periode Laporan Keuangan Kementerian Keuangan saat penerbitan keputusan Menteri mengenai penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, usulan penghapusan Piutang Pajak yang disampaikan Direktur Jenderal Pajak kepada Menteri sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku dan belum diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480); dan
b.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusbukuan Piutang Pajak yang Telah Daluwarsa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 597), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Akses Terbatas

Anda melihat 10 dari 15 pasal. Masuk untuk akses penuh.