Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 177

Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 2

(1)

Atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi diberikan pembebasan bea masuk.

(2)

Pembebasan bea masuk atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi dengan ketentuan sebagai berikut :

barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;

barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau

barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Pasal 3

Pembebasan Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam diberikan :

untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi, kepada : 1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengikat Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan 2) PT Pertamina (Persero).

untuk kegiatan usaha panas bumi, kepada : 1) Badan Usaha yang mendapat Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) atau mendapatkan penugasan survey pendahuluan atau Ijin Usaha Pertambangan Panas Bumi; 2) PT. Pertamina (Persero); dan 3) PT. Geo Dipa Energi.

Pasal 4

(1)

Permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dilampiri dengan Rencana Impor Barang (RIB) untuk kebutuhan dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 177 12 (dua belas) bulan yang telah disetujui dan ditandatangaskan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(2)

Permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam huruf b diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dilampiri dengan Rencana Impor Barang (RIB) untuk kebutuhan dalam 12 (dua belas) bulan yang telah disetujui dan ditandatangaskan oleh Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

(3)

RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut :

Nomor dan Tanggal RIB;

Nama Perusahaan Kontraktor;

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Alamat;

Dasar Kontrak;

Wilayah Kontrak;

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tempat Pemasukan Barang;

Pos Tarif;

Uraian Barang;

Jumlah/Satuan Barang;

Perkiraan Harga/Nilai Impor;

Jenis Kegiatan (eksplorasi atau eksploitasi);

Pimpinan Perusahaan Kontraktor.

(4)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilampiri dengan :

Copy NPWP;

Nomor Induk Kepabeanan (NIK);

Copy Kontrak Kerja Sama untuk sektor minyak dan gas bumi, untuk pengajuan yang pertama kali; dan

Copy Izin Usaha atau Penugasan Survey untuk panas bumi, untuk pengajuan yang pertama kali.

Pasal 5

Terhadap permohonan pembebasan bea masuk yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk.

Pasal 6

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini akan dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 177

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, terhadap importasi barang-barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi yang dilakukan sejak tanggal 16 juli 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dapat diberikan pembebasan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, sehingga terhadap :

importasi yang masih dalam proses fasilitas vooruitslag, dapat diselesaikan dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) definitif.

importasi yang menggunakan fasilitas vooruitslag dan sedang dalam proses penagihan, maka penagihannya tidak dilanjutkan.

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 16 juli 2007.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.011/2007 Tahun 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi