Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor pada Kementerian Perindustrian merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor pada Kementerian Perindustrian kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas:

tarif layanan akademik; dan

tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas:

tarif pendaftaran;

tarif non-uang kuliah tunggal program diploma; dan

tarif uang kuliah tunggal program diploma.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri atas:

tarif pelatihan;

tarif pengujian;

tarif hasil produksi inkubator bisnis;

tarif hasil produksi teaching factory;

tarif penggunaan lahan, ruangan dan gedung; dan

tarif penggunaan peralatan dan mesin.

Pasal 5

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 7

(1)

Tarif pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan sebesar biaya per unit layanan ditambah dengan margin atau biaya pengembangan layanan paling sedikit 5% (lima persen) dari biaya per unit layanan.

(2)

Biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memperhitungkan biaya bahan pelatihan, peralatan, sertifikat, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 8

(1)

Tarif pengujian sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan sebesar biaya per unit layanan ditambah dengan margin atau biaya pengembangan layanan paling sedikit 5% (lima persen) dari biaya per unit layanan.

(2)

Biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memperhitungkan biaya pengambilan sampel, biaya preparasi, bahan pengujian, sertifikat hasil uji, peralatan dan/atau tenaga ahli.

Pasal 9

(1)

Tarif hasil produksi inkubator bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan tarif hasil produksi teaching factory sebagaimana dimaksud dalam huruf d memperhitungkan per unit layanan paling sedikit dari biaya bahan baku, peralatan, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga kerja.

Pasal 10

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 11

Tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari peralatan, bahan bakar, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 12

(1)

Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor pada Kementerian Perindustrian dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.

(2)

Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor pada Kementerian Perindustrian dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 13

(1)

Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor pada Kementerian Perindustrian dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2)

Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor pada Kementerian Perindustrian dengan pihak lain.

Pasal 14

(1)

Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari tarif layanan uang kuliah tunggal program diploma sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(2)

Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

mahasiswa teladan;

mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;

mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau

mahasiswa korban bencana.

(3)

Pemberian tarif layanan sampai dengan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor pada Kementerian Perindustrian.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 15

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor pada Kementerian Perindustrian dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analisis Bogor pada Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 738), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/pmk.05/2018 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Aka Bogor Pada Kementerian Perindustrian