Justisio

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian

Pasal 7

Penunjukan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. pada jabatan:
1.
Pimpinan Tinggi Madya; atau
2.
Pimpinan Tinggi Pratama;
b.
Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. pada jabatan:
1.
Pimpinan Tinggi Pratama; atau
2.
Administrator;
c.
Pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. pada jabatan:
1.
Administrator; atau
2.
Pengawas; dan
d.
Pejabat fungsional jenjang ahli pertama dengan masa kerja minimal 2 tahun dapat ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. pada jabatan Pengawas.
3.
Ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Penunjukan Plh. atau Plt. menggunakan naskah dinas dalam bentuk Surat Perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata naskah dinas.
4.
Ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)
Pejabat/Pelaksana yang ditunjuk merangkap sebagai Plh. atau Plt. dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, berhak diberikan Tunjangan Kinerja.
(2)
Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
Plh. atau Plt. yang dirangkap oleh Pejabat yang memiliki Kelas Jabatan lebih tinggi dari Pejabat definitif yang sedang berhalangan, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja jabatan Plh. atau Plt. yang dirangkapnya;
b.
Plh. atau Plt. yang dirangkap oleh Pejabat yang memiliki Kelas Jabatan setara dengan Pejabat definitif yang sedang berhalangan, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja jabatan Plh. atau Plt. yang dirangkapnya;
c.
Plh. atau Plt. yang dirangkap oleh Pejabat yang memiliki Kelas Jabatan lebih rendah dari Pejabat definitif yang sedang berhalangan, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan Plh. atau Plt. yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan definitifnya;
d.
Plh. atau Plt. yang dirangkap oleh pejabat fungsional yang memiliki Kelas Jabatan lebih tinggi dari Pejabat definitif yang sedang berhalangan, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan fungsionalnya ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja jabatan Plh. atau Plt. yang dirangkapnya;
e.
Plh. atau Plt. yang dirangkap oleh pejabat fungsional yang memiliki Kelas Jabatan setara dengan Pejabat definitif yang sedang berhalangan, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan fungsionalnya ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada jabatan Plh. atau Plt. yang dirangkapnya;
f.
Plh. atau Plt. yang dirangkap oleh pejabat fungsional yang memiliki Kelas Jabatan lebih rendah dari Pejabat definitif yang sedang berhalangan, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan Plh. atau Plt. yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan fungsionalnya;
g.
Plh. atau Plt. Jabatan Pengawas yang dijabat oleh Pelaksana dari Pejabat definitif yang sedang berhalangan, menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan Plh. atau Plt. yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan Pelaksananya.
(3)
Pembayaran Tunjangan Kinerja ketigabelas dan/atau tunjangan hari raya Pejabat/Pelaksana yang ditunjuk merangkap sebagai Plh. atau Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi Tunjangan Kinerja dan/atau tunjangan hari raya pada jabatan definitifnya.
(4)
Penghitungan besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada simulasi penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5.
Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. # Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Menampilkan 1 dari 13 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.