Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Tahun anggaran adalah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu masa antara tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Bekas Pejabat Negara tertentu adalah:

bekas Menteri;

bekas Ketua, bekas Wakil Ketua, dan bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967;

bekas Ketua, bekas Wakil Ketua, dan bekas Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973;

bekas Ketua, bekas Wakil Ketua, bekas Ketua Muda, dan bekas Hakim Anggota Mahkamah Agung;

bekas Ketua, bekas Wakil Ketua, dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

bekas Ketua dan bekas Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat.

Pensiun adalah tunjangan yang bersifat pensiun atau tunjangan penghargaan bagi bekas Pejabat Negara.

Pasal 2

Pensiunan Pejabat Negara tertentu dan janda/ dudanya yang dalam Tahun Anggaran 1978/ 1979 mencapai usia 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun, terhitung mulai tanggal 1 April tahun 1978 disesuaikan pensiun pokoknya, dengan ketentuan sebagai berikut :

dasar pensiun bagi bekas Menteri Negara Republik Indonesia ialah gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 14);

dasar pensiun bagi :

•

bekas Ketua, bekas Wakil Ketua, dan bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung;

•

bekas Ketua, bekas Wakil Ketua, dan bekas Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

•

bekas Ketua, bekas Wakil Ketua, dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

•

bekas Ketua, bekas Wakil Ketua, bekas Ketua Muda, dan bekas Hakim Anggota Mahkamah Agung; ialah gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 15);

dasar pensiun bagi bekas Ketua dan bekas Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat berturut-turut sama dengan dasar pensiun bagi bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 3

Dasar pensiun janda/duda bekas Pejabat Negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan ialah gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam .

Pasal 4

Penyesuaian pensiun pokok bekas Pejabat Negara tertentu serta janda/ duda sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.