Justisio

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Kuasi

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1.
Registrasi Obat Kuasi yang selanjutnya disebut Registrasi adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi Obat Kuasi untuk mendapatkan persetujuan Izin Edar.
2.
Obat Kuasi adalah bahan atau sediaan yang mengandung bahan aktif dengan efek farmakologi yang bersifat non sistemik atau lokal dan untuk mengatasi keluhan ringan.
3.
Izin Edar adalah bentuk persetujuan Registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
4.
Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat.
5.
Industri Obat Bahan Alam yang selanjutnya disingkat IOBA adalah industri yang dapat membuat semua bentuk sediaan obat bahan alam.
6.
Industri Kosmetik adalah industri yang memproduksi kosmetik yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.
Usaha Kecil Obat Bahan Alam yang selanjutnya disingkat UKOBA adalah usaha yang dapat membuat semua bentuk sediaan obat bahan alam, kecuali bentuk sediaan tablet, effervesen, suppositoria, kapsul lunak, dan aerosol obat luar.
8.
Usaha Mikro Obat Bahan Alam yang selanjutnya disingkat UMOBA adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat bahan alam dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar, dan rajangan.
9.
Pedagang Besar Farmasi yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.
Pedagang Besar Obat Bahan Alam yang selanjutnya disingkat PBOBA adalah fasilitas yang melakukan kegiatan perdagangan besar atau distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan/atau Obat Kuasi.
11.
Importir adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang memasukkan Obat Kuasi ke dalam wilayah Indonesia.
12.
Cara Pembuatan yang Baik adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
13.
Cara Pembuatan Obat yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOB adalah cara pembuatan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat dan/atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya.
14.
Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOBAB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan obat bahan alam yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
15.
Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik yang selanjutnya disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetik yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
16.
Sertifikat CPOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Industri Farmasi atau sarana telah memenuhi persyaratan CPOB dalam membuat obat dan/atau bahan obat.
17.
Sertifikat CPOBAB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa industri dan usaha obat bahan alam telah memenuhi seluruh persyaratan teknis CPOBAB dalam membuat satu jenis bentuk sediaan obat bahan alam.
18.
Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB secara Bertahap adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa usaha Obat Bahan Alam yang secara bertahap telah memenuhi aspek persyaratan teknis CPOBAB dalam membuat satu jenis bentuk sediaan obat bahan alam.
19.
Sertifikat CPKB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Industri Kosmetik telah menerapkan CPKB dalam pembuatan kosmetik.
20.
Rekomendasi Importir adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa fasilitas distribusi Obat Kuasi impor telah menerapkan cara penyimpanan dan pengiriman yang baik.
21.
Produk Jadi adalah suatu produk yang telah melalui semua tahap proses pembuatan.
22.
Produk Ruahan adalah bahan yang telah selesai diolah dan masih memerlukan kegiatan pengemasan untuk menjadi Produk Jadi.
23.
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemberi Lisensi, kepada penerima Lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan hasil penelitian dan pengembangan yang menyangkut keamanan, khasiat, mutu, dan alih teknologi dalam pembuatan, dan/atau penggunaan nama dagang serta penjualan Obat Kuasi.
24.
Registrasi Baru adalah Registrasi yang belum memiliki Izin Edar di Indonesia.
25.
Registrasi Variasi adalah Registrasi dengan perubahan aspek administratif, keamanan, khasiat, mutu, dan/atau Penandaan pada Obat Kuasi yang telah memiliki Izin Edar.
26.
Registrasi Variasi Minor dengan Notifikasi adalah Registrasi Variasi untuk aspek tertentu yang tidak berpengaruh terhadap aspek keamanan, khasiat, dan/atau mutu Obat Kuasi serta tidak mengubah informasi pada Izin Edar.
27.
Registrasi Variasi Minor dengan Persetujuan adalah Registrasi Variasi yang tidak termasuk kategori Registrasi Variasi Minor dengan Notifikasi maupun Registrasi Variasi Mayor.
28.
Registrasi Variasi Mayor adalah Registrasi Variasi yang berpengaruh terhadap aspek administratif, keamanan, khasiat, dan/atau mutu Obat Kuasi.
29.
Registrasi Ulang adalah Registrasi untuk perpanjangan masa berlaku Izin Edar.
30.
Penandaan adalah informasi lengkap mengenai khasiat, keamanan, dan cara penggunaan serta informasi lain yang berhubungan dengan produk yang dicantumkan pada etiket dan/atau brosur yang disertakan pada kemasan Obat Kuasi.
31.
Kemasan adalah wadah yang bersentuhan langsung atau tidak bersentuhan langsung dengan isi produk Obat Kuasi.
32.
Komposisi adalah susunan kualitatif dan kuantitatif dari bahan aktif.
33.
Formula adalah susunan kualitatif dan kuantitatif bahan aktif dan bahan tambahan.
34.
Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
35.
Petugas adalah pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diberi tugas melakukan pengawasan Obat Kuasi.
36.
Prinsipal adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, di dalam negeri atau di luar negeri yang menunjuk distributor atau agen di dalam negeri untuk melakukan penjualan barang yang diproduksi, dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal.
37.
Pelaku Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang Obat Kuasi.
38.
Pemilik Izin Edar adalah Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Edar.
39.
Pemberi Kontrak adalah Pelaku Usaha yang mengalihkan kegiatan pembuatan Obat Kuasi berdasarkan kontrak.
40.
Penerima Kontrak adalah Industri Farmasi, IOBA, UKOBA, atau Industri Kosmetik yang menerima pekerjaan untuk melakukan kegiatan pembuatan Obat Kuasi berdasarkan kontrak.
41.
Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
42.
Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pelaku Usaha wajib menjamin Obat Kuasi yang dibuat atau diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria:
a.
keamanan, khasiat, dan mutu; dan
b.
Penandaan.

Pasal 3

(1)
Obat Kuasi sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa sediaan:
a.
obat luar; dan/atau
b.
oral yang memiliki efek farmakologi yang bersifat nonsistemik atau lokal.
(2)
Sediaan obat luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa serbuk obat luar, setengah padat, cone, cairan obat luar, plester, aerosol obat luar, parem, dan/atau suppositoria hanya untuk wasir.
(3)
Sediaan oral yang memiliki efek farmakologi yang bersifat nonsistemik atau lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa cairan obat dalam, serbuk oral, tablet hisap, dan/atau film strip.

Pasal 4

(1)
Kriteria keamanan, khasiat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
a.
menggunakan bahan baku yang meliputi bahan aktif dan bahan tambahan yang sesuai dengan ketentuan dalam farmakope Indonesia, farmakope herbal Indonesia, kodeks kosmetik Indonesia, dan/atau standar lainnya yang diakui;
b.
aman dan berkhasiat yang dibuktikan secara empiris dan/atau ilmiah berdasarkan referensi ilmiah, data nonklinik, dan/atau data uji klinik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Obat Kuasi;
c.
bermutu yang dibuktikan berdasarkan hasil pengujian oleh laboratorium yang terakreditasi atau memiliki Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik; dan
d.
memenuhi standar Cara Pembuatan yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Standar lainnya yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa farmakope lain yang berlaku secara internasional dan/atau referensi ilmiah yang diakui, dalam hal tidak terdapat dalam farmakope Indonesia dan farmakope herbal Indonesia.
(3)
Cara Pembuatan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a.
CPOB;
b.
CPOBAB;
c.
Pemenuhan Aspek CPOBAB; dan
d.
CPKB.

Pasal 5

(1)
Bahan baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan sertifikat analisis.
(2)
Bahan aktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan Obat Kuasi.
(3)
Bahan aktif yang dapat digunakan dalam pembuatan Obat Kuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4)
Bahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Komposisi dalam bentuk Formula baku sesuai dengan Formularium Nasional tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(5)
Bahan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dapat berupa:
a.
pengawet;
b.
pewarna;
c.
pemanis;
d.
perisa;
e.
antikempal;
f.
pengemulsi;
g.
penstabil;
h.
pelarut; dan/atau
i.
bahan tambahan lain.
(6)
Bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bahan tambahan yang dapat digunakan dalam pembuatan Obat Kuasi sesuai dengan batas maksimum penggunaan bahan tambahan dalam pembuatan Obat Kuasi yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

(1)
Bahan aktif dan bahan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yang berasal dari selain tumbuhan, harus melampirkan dokumen sumber perolehan.
(2)
Dokumen sumber perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)
Dalam hal sediaan oral berupa cairan obat dalam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), bahan aktif dan/atau bahan tambahan belum diketahui profil keamanan, khasiat, dan/atau mutu, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan pengkajian kepada Kepala Badan melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas di bidang standardisasi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.
(2)
Pengajuan permohonan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik.
(3)
Permohonan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan format formulir permohonan pengkajian keamanan, khasiat, dan mutu Obat Kuasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

(1)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Badan melakukan pengkajian dan menyampaikan keputusan hasil pengkajian paling lama 85 (delapan puluh lima) Hari terhitung sejak dokumen permohonan pengkajian diterima.
(2)
Keputusan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.
persetujuan; atau
b.
penolakan.

Pasal 9

(1)
Persyaratan keamanan dan mutu Produk Jadi harus sesuai dengan standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia, dan/atau standar lainnya yang diakui.
(2)
Standar lainnya yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa farmakope lain yang berlaku secara internasional, metode analisis/monografi, serta standar dan/atau persyaratan lainnya, dalam hal tidak terdapat dalam farmakope Indonesia.
(3)
Dalam hal standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu Produk Jadi tidak tercantum dalam farmakope Indonesia, dan/atau standar lainnya yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan terhadap persyaratan keamanan dan mutu Produk Jadi harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Produk Jadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

(1)
Produk Jadi sebagaimana dimaksud dalam yang mengandung bahan aktif berupa bahan sintetis dan/atau isolat harus memenuhi persyaratan uji kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan bentuk sediaan.
(2)
Dalam hal bahan aktif yang digunakan pada Produk Jadi bukan merupakan bahan sintetis dan/atau isolat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemastian kadar bahan aktif dapat dilakukan dengan cara dihitung atau dikuantifikasi berdasarkan yang ditimbang atau yang dikenal dengan sebutan kuantifikasi berdasarkan yang ditimbang.
(3)
Kuantifikasi berdasarkan yang ditimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan cara untuk memastikan bahwa kadar bahan aktif yang dimasukkan dalam proses pembuatan sesuai dengan jumlah yang tercantum pada Penandaan dan dibuktikan dengan catatan pengolahan batch.
(4)
Kuantifikasi berdasarkan yang ditimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila metode analisis pengujian tidak diatur dalam persyaratan keamanan dan mutu Produk Jadi sebagaimana dimaksud dalam .

Pasal 11

(1)
Produk Jadi sebagaimana dimaksud dalam dan harus dilakukan uji stabilitas pada temperatur dan kelembapan zona IVb sesuai dengan pedoman mengenai uji stabilitas yang berlaku secara internasional.
(2)
Temperatur dan kelembapan zona IVb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan temperatur dan kelembapan pada negara dengan tipe iklim panas dan kelembapan tinggi.
(3)
Dalam hal produk tidak stabil sesuai dengan zona IVb sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus memberikan justifikasi dan melakukan pengujian stabilitas pada temperatur dan kelembapan yang sesuai.

Pasal 12

Penandaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib memenuhi kriteria lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan.

Pasal 13

(1)
Penandaan sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi ketentuan:
a.
dicetak langsung atau melekat erat pada wadah dan/atau Kemasan;
b.
tidak mudah lepas; dan
c.
tidak rusak oleh air, gesekan, atau pengaruh sinar matahari.
(2)
Selain memenuhi kriteria Penandaan sebagaimana dimaksud dalam , dalam memberikan Penandaan Pelaku Usaha juga harus memenuhi persyaratan teknis Penandaan.
(3)
Persyaratan teknis Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi informasi pada Penandaan.
(4)
Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dibuat dari bahan yang tidak mempengaruhi mutu Obat Kuasi dan tidak berbahaya bagi kesehatan.

Pasal 14

(1)
Informasi pada Penandaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling sedikit berupa keterangan mengenai:
a.
nama produk dan bentuk sediaan;
b.
nama dan alamat industri dan/atau Pelaku Usaha;
c.
nama dan alamat Pemberi Kontrak dan/atau Penerima Kontrak untuk produk kontrak;
d.
nama dan alamat pemberi Lisensi dan/atau penerima Lisensi untuk produk Lisensi;
e.
isi bersih, berat bersih, dan/atau jumlah;
f.
Komposisi;
g.
bahan tambahan;
h.
klaim khasiat;
i.
aturan pakai/cara penggunaan;
j.
kontraindikasi, efek samping, interaksi, peringatan dan/atau perhatian;
k.
nomor Izin Edar;
l.
kode produksi;
m.
kedaluwarsa/expired date;
n.
kondisi penyimpanan;
o.
2D barcode; dan
p.
informasi lain sepanjang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu.
(2)
Pencantuman informasi pada Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tabel pencantuman informasi pada Penandaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 15

(1)
Dalam hal pada Penandaan mencantumkan 1 (satu) nama produk dengan nama dagang yang sama, pengajuan permohonan Registrasi hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha.
(2)
Pengajuan permohonan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Obat Kuasi dengan Komposisi produk yang sama dan diajukan Registrasi oleh 1 (satu) perusahaan terelasi.
(3)
Perusahaan terelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan beberapa perusahaan yang terpisah secara hukum namun dikendalikan oleh perusahaan induk atau pemilik perusahaan yang sama.
(4)
Perusahaan terelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh perusahaan induk atau pemilik perusahaan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dilegalisasi oleh notaris.
(5)
Registrasi yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen persetujuan dari pemilik nama produk yang sebelumnya telah diajukan Registrasi.

Pasal 16

(1)
Nama produk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus diubah, apabila:
a.
terjadi perubahan Komposisi pada Obat Kuasi yang tidak sejalan dengan klaim khasiat sebelumnya sehingga berdampak pada aspek khasiat;
b.
terjadi perubahan klaim yang dapat mengakibatkan kesalahan penggunaan; dan/atau
c.
berdasarkan hasil pengawasan dan kajian risiko dapat menimbulkan persepsi yang salah.
(2)
Perubahan nama produk sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan melalui Registrasi Variasi atau Registrasi Baru.

Pasal 17

Tata cara pencantuman Penandaan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPOM yang mengatur mengenai Penandaan obat bahan alam, Obat Kuasi, dan suplemen kesehatan

Pasal 18

(1)
Pelaku Usaha harus mencantumkan klaim khasiat dalam Penandaan Obat Kuasi pada saat mengajukan permohonan Registrasi.
(2)
Klaim khasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan sifat bahan aktif yang telah diketahui aspek keamanan, khasiat, dan mutunya.

Menampilkan 18 dari 119 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.