Justisio

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1.
Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
2.
Notifikasi Kosmetik yang selanjutnya disebut Notifikasi adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Badan terhadap pemberitahuan dari pelaku usaha untuk mengedarkan Kosmetik di wilayah Indonesia setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan pengajuan permohonan izin edar Kosmetik.
3.
Kosmetik Dalam Negeri adalah Kosmetik yang dibuat dan dikemas oleh industri Kosmetik di dalam negeri atau dibuat di luar negeri namun masih terdapat proses pengolahan dan pengemasan oleh industri Kosmetik dalam negeri.
4.
Kosmetik Impor adalah Kosmetik yang dibuat oleh industri di luar negeri untuk diedarkan di wilayah Indonesia.
5.
Kosmetik Kontrak adalah Kosmetik yang pembuatannya dilimpahkan kepada industri Kosmetik di dalam dan/atau luar negeri berdasarkan kontrak.
6.
Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik yang selanjutnya disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan Kosmetik yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
7.
Kemasan Primer adalah kemasan yang bersinggungan langsung dengan Kosmetik.
8.
Kemasan Sekunder adalah kemasan yang melindungi Kemasan Primer.
9.
Nama Kosmetik adalah rangkaian nama yang terdiri atas merek dan nama produk sesuai dengan yang tercantum dalam template Notifikasi.
10.
Template Notifikasi adalah formulir isian permohonan Notifikasi melalui sistem elektronik.
11.
Surat Perintah Bayar adalah perintah untuk membayar biaya Notifikasi sebagai penerimaan negara bukan pajak.
12.
Dokumen Informasi Produk yang selanjutnya disingkat DIP adalah data mengenai keamanan, kemanfaatan, dan mutu Kosmetik.
13.
Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa importir atau usaha perorangan/badan usaha di bidang Kosmetik yang melakukan kontrak produksi dengan industri Kosmetik yang berada di wilayah Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai pemohon Notifikasi.
14.
ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (the Association of Southeast Asian Nations) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.
Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
16.
Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang Kosmetik.
17.
Usaha Perorangan adalah usaha yang dikelola secara pribadi oleh perorangan yang memiliki perizinan dari pemerintah setempat.
18.
Importir adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang memasukkan Kosmetik ke dalam wilayah Indonesia.
19.
Prinsipal adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri yang menunjuk Importir di Indonesia untuk melakukan penjualan Kosmetik yang dimiliki/dikuasai.
20.
Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
21.
Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
22.
Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pelaku Usaha wajib menjamin:
a.
Kosmetik yang diproduksi dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.
Kosmetik khusus ekspor memenuhi ketentuan keamanan dan/atau mutu yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor.

Pasal 3

(1)
Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib didokumentasikan dalam DIP.
(2)
DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimiliki sebelum melakukan Notifikasi.

Pasal 4

(1)
Untuk menjamin Kosmetik yang diproduksi dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pelaku Usaha wajib mengedarkan Kosmetik yang telah memiliki izin edar berupa Notifikasi.
(2)
Izin edar berupa Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
a.
Kosmetik Dalam Negeri yang digunakan untuk tujuan penelitian dan/atau pameran dengan jumlah terbatas, tidak ditujukan untuk tes pasar, dan tidak untuk diedarkan di wilayah Indonesia;
b.
Kosmetik Impor yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia melalui jalur khusus/special access scheme; dan/atau
c.
parfum isi ulang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)
Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a.
Kosmetik Dalam Negeri;
b.
Kosmetik Kontrak dalam negeri;
c.
Kosmetik Kontrak luar negeri;
d.
Kosmetik Impor; dan
e.
Kosmetik kit.
(2)
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notifikasi dapat diajukan untuk Kosmetik khusus ekspor jika dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
(3)
Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui permohonan:
a.
baru;
b.
perubahan; atau
c.
pembaruan.

Pasal 6

(1)
Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam diajukan oleh Pelaku Usaha sebagai pemohon Notifikasi.
(2)
Pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
industri Kosmetik yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.
Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetik yang melakukan kontrak produksi dengan industri Kosmetik yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
c.
Importir yang bergerak di bidang Kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)
Kosmetik yang diajukan Notifikasi oleh pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam harus sesuai dengan tipe produk dan kategori Kosmetik.
(2)
Tipe produk dan kategori Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

(1)
Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Notifikasi sebagaimana dimaksud dalam wajib menjamin dan memastikan satu Nama Kosmetik hanya diajukan Notifikasi oleh 1 (satu) pemohon Notifikasi.
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Kosmetik yang dinotifikasi oleh 1 (satu) perusahaan terelasi.
(3)
Perusahaan terelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perusahaan yang terpisah secara hukum namun dikendalikan oleh perusahaan induk atau pemilik perusahaan yang sama.
(4)
Perusahaan terelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai yang dibuat, dilegalisasi, atau dicatatkan oleh notaris dan dibuat oleh perusahaan induk atau pemilik perusahaan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

(1)
Industri Kosmetik sebagai pemilik Notifikasi yang memiliki beberapa fasilitas produksi atau yang melakukan kontrak produksi dengan industri Kosmetik lain di wilayah Indonesia, dapat diberikan izin edar melalui pemberian 1 (satu) Notifikasi.
(2)
Pemberian 1 (satu) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan secara elektronik.
(3)
1 (satu) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada industri Kosmetik sebagai pemilik Notifikasi yang telah memiliki sertifikat CPKB.
(4)
Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), industri Kosmetik yang melakukan kontrak produksi dengan industri Kosmetik lain harus memiliki dokumen perjanjian kerja sama dengan masing-masing industri Kosmetik yang dibuat, dilegalisasi, atau dicatatkan oleh notaris dan paling sedikit memuat informasi mengenai:
a.
nama industri Kosmetik pemberi kontrak;
b.
nama industri Kosmetik penerima kontrak;
c.
Nama Kosmetik; dan
d.
masa berlaku perjanjian kerja sama.
(5)
Kosmetik yang diajukan permohonan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dalam:
a.
Nama Kosmetik;
b.
komposisi;
c.
spesifikasi bahan baku;
d.
spesifikasi bahan kemas;
e.
spesifikasi produk jadi;
f.
pembuatan; dan
g.
desain penandaan Kosmetik.
(6)
Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), industri Kosmetik sebagai pemilik Notifikasi juga harus menjamin dan memastikan:
a.
kesesuaian pemenuhan persyaratan teknis Kosmetik yang diproduksi sendiri dengan Kosmetik yang diproduksi di beberapa fasilitas produksi atau di beberapa industri Kosmetik penerima kontrak;
b.
industri Kosmetik penerima kontrak produksi telah menerapkan aspek CPKB yang dibuktikan dengan sertifikat CPKB sesuai dengan bentuk sediaan Kosmetik yang disepakati dalam perjanjian kerja sama; dan
c.
nama industri dan kota pada penandaan dicantumkan berdasarkan lokasi masing-masing fasilitas produksi sesuai dengan Peraturan BPOM yang mengatur mengenai persyaratan teknis penandaan Kosmetik.
(7)
Perjanjian kerja sama dengan industri Kosmetik penerima kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b hanya dapat dilakukan paling banyak dengan 3 (tiga) industri Kosmetik dan tidak dapat dialihkan kepada industri Kosmetik lain.
(8)
Industri Kosmetik sebagai pemilik Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pendokumentasian dan rekapitulasi pelaksanaan produksi Kosmetik sesuai dengan Peraturan BPOM yang mengatur mengenai pedoman CPKB.
(9)
Rekapitulasi pelaksanaan produksi Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menggunakan format rekapitulasi pelaksanaan produksi Kosmetik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(10)
Industri Kosmetik yang mengajukan permohonan pemberian izin edar 1 (satu) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)
Dalam hal industri Kosmetik melakukan penambahan sarana produksi dengan lokasi yang berbeda, industri Kosmetik harus melakukan perubahan data pemohon Notifikasi.
(2)
Perubahan data pemohon Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

(1)
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat mengajukan Notifikasi menggunakan Nama Kosmetik yang sama, serupa, dan/atau menimbulkan kerancuan dengan:
a.
Kosmetik dengan Notifikasi yang telah dilakukan berupa pembatalan Notifikasi atau telah dicabut Notifikasinya oleh Kepala Badan; dan/atau
b.
Kosmetik yang berdasarkan hasil pengawasan:
1.
tidak memiliki Notifikasi dan ditemukan mengandung bahan yang dilarang; dan/atau
2.
diberikan tindak lanjut hasil pengawasan melalui pengumuman kepada publik.
(2)
Nama Kosmetik untuk Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diajukan Notifikasi kembali sepanjang tidak bertentangan dengan persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan/atau mutu.

Pasal 12

(1)
Permohonan Notifikasi Kosmetik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a hanya dapat diajukan oleh industri Kosmetik.
(2)
Industri Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk industri Kosmetik yang melakukan kegiatan:
a.
pembuatan produk antara; dan
b.
importasi produk ruahan.
(3)
Produk antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan suatu bahan atau campuran bahan yang telah melalui satu atau lebih tahap pengolahan, diproduksi di luar negeri, dan masih terdapat proses pengolahan serta pengemasan oleh industri Kosmetik Dalam Negeri.
(4)
Produk ruahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan suatu produk yang sudah melalui proses pengolahan dan sedang menanti pelaksanaan pengemasan untuk menjadi produk jadi.
(5)
Industri Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengajukan permohonan Notifikasi harus memenuhi persyaratan dokumen administratif berupa:
a.
Sertifikat CPKB atau sertifikat pemenuhan aspek CPKB bertahap golongan A atau sertifikat pemenuhan aspek CPKB golongan B yang masih berlaku sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan dinotifikasi; dan
b.
surat pernyataan bermeterai komisaris, direksi, dan/atau pimpinan perusahaan tidak pernah terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(6)
Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), industri Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki penanggung jawab teknis yang memahami DIP serta informasi teknis terkait Kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)
Permohonan Notifikasi Kosmetik Kontrak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat diajukan oleh industri Kosmetik atau Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetik yang melakukan kontrak produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Industri Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengajukan permohonan Notifikasi harus memenuhi persyaratan dokumen administratif berupa:
a.
perjanjian kerja sama kontrak produksi dengan industri Kosmetik yang telah memiliki sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan dinotifikasi dari industri penerima kontrak; dan
b.
surat pernyataan bermeterai komisaris, direksi, dan/atau pimpinan perusahaan tidak pernah terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(3)
Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengajukan permohonan Notifikasi harus memenuhi persyaratan dokumen administratif berupa:
a.
surat Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi dari Kepala UPT BPOM setempat;
b.
perjanjian kerja sama kontrak produksi dengan industri Kosmetik yang telah memiliki sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan dinotifikasi dari industri penerima kontrak; dan
c.
surat pernyataan bermeterai komisaris, direksi, dan/atau pimpinan perusahaan tidak pernah terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(4)
Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), industri Kosmetik dan Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetik yang melakukan kontrak produksi harus memiliki penanggung jawab teknis yang memahami DIP serta informasi teknis terkait Kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)
Dokumen perjanjian kerja sama kontrak produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b harus memenuhi ketentuan:
a.
dibuat, dilegalisasi, atau dicatatkan oleh notaris; dan
b.
paling sedikit memuat informasi mengenai:
1.
nama Usaha Perorangan/badan usaha pemberi kontrak produksi;
2.
nama industri Kosmetik penerima kontrak produksi di dalam negeri;
3.
merek serta bentuk dan/atau jenis sediaan; dan
4.
masa berlaku perjanjian kerja sama kontrak produksi.

Pasal 14

Industri Kosmetik yang menerima kontrak produksi harus memenuhi persyaratan dokumen administratif berupa:
a.
sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang dikontrakkan; dan
b.
surat pernyataan bermeterai komisaris, direksi, dan/atau pimpinan perusahaan tidak pernah terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 15

(1)
Pemberi kontrak dan penerima kontrak produksi dalam Notifikasi Kosmetik Kontrak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam dan wajib menjamin dan memastikan pemenuhan standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu Kosmetik yang diajukan dalam Notifikasi Kosmetik Kontrak dalam negeri.
(2)
Penerima kontrak dilarang mengalihkan produksi Kosmetik yang dikontrakkan kepada industri Kosmetik lain.

Pasal 16

(1)
Permohonan Notifikasi Kosmetik Kontrak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c hanya dapat diajukan oleh industri Kosmetik Dalam Negeri atau perusahaan terelasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
(2)
Industri Kosmetik Dalam Negeri atau perusahaan terelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan:
a.
teknologi dan fasilitas produksi yang digunakan belum dimiliki oleh industri di Indonesia;
b.
Kosmetik yang diproduksi secara sentralistik di luar negeri oleh industri multinasional yang memiliki industri di Indonesia dengan menunjukkan perimbangan kegiatan ekspor dan impor; dan/atau
c.
menggunakan bahan baku atau kombinasi bahan baku yang telah diketahui keamanan dan kemanfaatan.
(3)
Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), industri Kosmetik Dalam Negeri atau perusahaan terelasi juga harus memenuhi persyaratan dokumen administratif berupa:
a.
dokumen perjanjian kerja sama kontrak produksi dengan industri Kosmetik di luar negeri yang masih berlaku;
b.
surat pernyataan bermeterai komisaris, direksi, dan/atau pimpinan perusahaan tidak pernah terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang obat dan makanan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
c.
dokumen justifikasi bahwa Kosmetik yang bersangkutan tidak dapat diproduksi di Indonesia.
(4)
Dalam hal permohonan Notifikasi Kosmetik Kontrak luar negeri diajukan oleh industri Kosmetik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon Notifikasi harus memiliki sertifikat CPKB yang masih berlaku.
(5)
Dalam hal permohonan Notifikasi Kosmetik Kontrak luar negeri diajukan oleh perusahaan terelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon Notifikasi harus memiliki dokumen perjanjian kerja sama dengan industri Kosmetik Dalam Negeri yang telah memiliki sertifikat CPKB dan dibuat, dilegalisasi, atau dicatatkan oleh notaris.
(6)
Dokumen perjanjian kerja sama dengan industri Kosmetik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat informasi mengenai:
a.
nama industri Kosmetik Dalam Negeri;

Menampilkan 16 dari 68 pasal. Masuk untuk membaca semuanya.