Justisio
Kembali

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1961 Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara

Dasar Hukum
Peraturan Terkait
Histori
Lampiran

Pasal 1

Dengan nama "Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perikanan Negara," disingkat "B.P.U. PERIKANI", didirikan suatu Badan Pimpinan Umum sebagai termaksud pada Pasal 20 ayat (1) sub c dan d Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960, yang diserahi tugas:
a.
mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan-perusahaan perikanan Negara, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini,
b.
menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan perikanan Negara tersebut sub a di atas,
c.
mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan perikanan Negara tersebut sub a di atas. BAB II. ANGGARAN DASAR. Ketentuan Umum.

Pasal 2

(1)
"B.P.U. PERIKANI" adalah badan hukum, yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
a.
"Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
b.
"Menteri" ialah Menteri Pertanian;
c.
"Perusahaan" ialah B.P.U. PERIKANI;
d.
"Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia. Tempat dan Kedudukan.

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta dan dapat mempunyai cabang, perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah. Tujuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 5

(1)
Tujuan Perusahaan adalah turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.
(2)
Untuk mencapai tujuan termaktub dalam ayat (1), Perusahaan mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan-perusahaan Negara yang tercantum dalam daftar terlampir dan Perusahaan-perusahaan Negara lainnya yang akan ditunjuk oleh Menteri, serta menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Negara tersebut, juga mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Negara dan dimana perlu melakukan pemasaran hasil-hasil perusahaan-perusahaan itu segala sesuatunya menurut petunjuk Menteri.
(3)
Yang dimaksud dengan mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan ialah kerja sama dan kesatuan tindakan dalam lapangan antara lain pembiayaan, organisasi, administrasi, personalia, pemasaran, termasuk mengembangkan penjualan. Modal

Pasal 6

(1)
Modal Perusahaan ditetapkan Rp. 500.000,-
(2)
Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
(3)
Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam ayat (1);
(4)
Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia. Pimpinan.

Pasal 7

(1)
Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh tiga orang Direktur yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing.
(2)
Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.
(3)
Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 8

Anggota Direksi harus warga negara Indonesia.

Pasal 9

(1)
Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
(2)
Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
(3)
Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 10

(1)
Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
(2)
Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah atas usul Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
a.
atas permintaan sendiri;
b.
karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
c.
karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
d.
karena meninggal dunia.
(3)
Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
(4)
Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat pemberhentian itu oleh Menteri.
(5)
Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11

(1)
Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
(2)
Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 12

(1)
Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
(2)
Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
(3)
Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri atas kelancaran jalannya Perusahaan dan Perusahaan-perusahaan Negara yang tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.
(4)
Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi. Hubungan Badan Pimpinan Umum dengan Perusahaan Negara di bawahnya.

Pasal 13

(1)
Direksi menetapkan sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerjaan antara Perusahaan-perusahaan Negara satu sama lain, dan antara Perusahaan-perusahaan Perikanan Negara dengan Perusahaan, segala sesuatunya menurut petunjuk Menteri.
(2)
Keputusan Direksi dalam rangka kerja sama dan kesatuan tindakan termaksud dalam mengikat Perusahaan Perikanan Negara yang bersangkutan.

Pasal 14

Perusahaan-perusahaan Negara yang tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini memberi iuran wajib/pembayaran jasa kepada Perusahaan menurut jumlah yang ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri. Tanggung-jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai.

Pasal 15

(1)
Semua pegawai perusahaan termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
(2)
Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
(3)
Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan, yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungan-jawab tentang pelaksanaannya kepada Badan Pemeriksaan Keuangan.
(4)
Pegawai bermaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan-jawab mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan, oleh oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan-jawab mengenai cara mengurusnya.
(5)
Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya, yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
(6)
Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan, pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara. Kepegawaian.

Pasal 16

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tahun Buku.

Pasal 17

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim. Anggaran Perusahaan.

Pasal 18

(1)
Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri.
(2)
Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
(3)
Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan.

Pasal 19

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri. Laporan Perhitungan Tahunan.

Pasal 20

(1)
Untuk tiap tahun buku, oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
(2)
Cara penilaian pos dalam perhitungan harus disebutkan.
(3)
Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
(4)
Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri; pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut. Penggunaan Laba.

Pasal 21

(1)
Dari laba bersih yang telah disahkan menurut disisihkan untuk :
a.
dana pembangunan semesta sebesar 55%;
b.
untuk cadangan umum sebesar 20%, sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan, dan jasa produksi yang jumlah persentasenya masing-masing ditetapkan oleh Pemerintah.
(2)
Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
(3)
Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 ditentutkan dengan Peraturan Menteri. Pembubaran.

Pasal 22

(1)
Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2)
Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Negara.
(3)
Pertanggungan-jawab likuidasi oleh likuidator dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya. Ketentuan Peralihan.

Pasal 23

Pemasaran hasil-hasil perikanan dari perusahaan-perusahaan tersebut dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini, sepanjang usaha ini belum dilakukan atau belum dapat ditampung oleh Perusahaan Negara lain, dilakukan oleh Perusahaan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Menteri Perdagangan. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.