KPK Tangkap 14 Orang di OTT BNPB, Termasuk Sestama Rustian

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan 14 orang dalam operasi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa, 13 Oktober 2026. Operasi ini dilakukan di wilayah Jabodetabek dan diduga terkait korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai kebencanaan.

Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta beberapa pihak dari unsur swasta. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa total 14 orang diamankan di beberapa lokasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Barang bukti yang disita meliputi uang tunai dan logam mulia. Uang tunai yang diamankan diperkirakan senilai sekitar Rp1,4 miliar, sementara terdapat informasi lain yang menyebutkan angka Rp1,5 miliar. Logam mulia yang ditemukan berupa emas batangan dan tabungan emas, yang jumlahnya masih dalam proses penghitungan oleh tim penyidik.

Selain Rustian, pihak yang diamankan termasuk seorang tenaga ahli dan sejumlah pihak swasta. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyatakan bahwa BNPB menghormati proses hukum yang berjalan. "BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan," ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa BNPB tidak akan melakukan intervensi terhadap penyelidikan KPK.

KPK langsung menggelar ekspose atau gelar perkara pada malam yang sama untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap tangan. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa ekspose tersebut akan menentukan konstruksi perkara dan siapa saja yang terlibat. Para pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa dan KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk mengumumkan status resmi mereka.

Rustian, yang diamankan dalam operasi ini, memiliki latar belakang sebagai Sekretaris Utama BNPB. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ia dilantik pada 28 Juli 2023 oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Sebelumnya, ia menjabat Direktur Sumber Daya Darurat pada Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB. Kariernya di BNPB juga mencakup posisi Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan pada 2021.

KPK masih mendalami dugaan korupsi ini, termasuk jenis bencana yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa detail lebih lanjut akan disampaikan dalam konferensi pers setelah ekspose selesai. Sementara itu, BNPB menginstruksikan Inspektorat Utama untuk melakukan penelusuran internal dan pengamanan dokumen sebagai bentuk pengawasan melekat.