Berita hukum terkini, ditulis ulang dengan konteks regulasi.
{"name":"Ninthgrid","username":"ninthgrid_"}Hukumonline melaporkan wacana Business Decision Review untuk menguji keputusan bisnis BUMN sebelum masuk ke ranah pidana.
LPS membeberkan empat catatan kritis mengenai penjaminan polis asuransi dari RPP hingga data polis, sebagaimana dilaporkan Hukumonline.
Hukumonline
WALHI menyerahkan data 262 korporasi yang terindikasi karhutla kepada Presiden guna mendorong penanganan dugaan pelanggaran lingkungan.
Hukumonline
Fleksibilitas skema layanan kuota internet menjadi sorotan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dilaporkan Hukumonline.
Hukumonline
DPRD Gorontalo menyetujui penetapan IPERA sebesar 7 persen guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pertambangan rakyat.
Hukumonline
Ketentuan kuasa pajak dalam UU HPP diajukan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai membatasi hak wajib pajak.
Hukumonline
KAI resmi menjadi bagian dari PS Centre Indonesia sebagai langkah memperluas kiprah ke tingkat internasional, sebagaimana dilaporkan Hukumonline.
Hukumonline
PPP menyiapkan tim hukum yang kuat untuk menghadapi agenda Pemilu 2029 guna mengawal jalannya proses dan aspek hukum kepemiluan.
Tempo Hukum
Amnesty mendesak program MBG disetop menyusul kasus siswi di Karo yang mengalami hilang ingatan setelah keracunan makanan, menurut laporan Hukumonline.
Hukumonline
Hukumonline menyoroti penegakan hukum karhutla korporasi dan tantangan menembus benteng administratif pasca pengesahan UU Cipta Kerja.
Hukumonline
Akademisi mengusulkan RUU Perampasan Aset fokus menyasar aset nonpidana agar tidak tumpang tindih dengan KUHP dan KUHAP, menurut laporan Hukumonline.
Hukumonline
Penegakan hukum karhutla dinilai tak cukup menjerat pelaku lapangan, melainkan harus mengusut korporasi di baliknya sebagaimana dilaporkan Hukumonline.
Hukumonline
MA RI dan MA Rusia resmi menandatangani nota kesepahaman kerja sama peradilan dalam agenda Forum BRICS yang diadakan di India.
Hukumonline
Ekonomi Indonesia dinilai mengabaikan mandat UUD 1945 dan dibangun di atas oligarki, sehingga memicu sorotan terkait ketimpangan dan keadilan sosial.
Hukumonline
Akademisi mendorong pemisahan kewenangan penindakan dan pengelolaan aset demi mencegah timbulnya korupsi kedua, sebagaimana dilaporkan Hukumonline.
Hukumonline