MPR Tetapkan Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menetapkan bahwa Rapat Paripurna untuk memilih dan menetapkan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka akan digelar pada Rabu, 2 Desember 2026. Keputusan ini diambil dalam Rapat Gabungan MPR yang berlangsung pada Jumat, 13 November 2026, dan dihadiri oleh sembilan pimpinan MPR serta fraksi-fraksi dari unsur DPR dan DPD. Sidang paripurna tersebut akan dilaksanakan di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto menyampaikan bahwa pimpinan MPR telah berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai percepatan jadwal paripurna. Berdasarkan perbincangan tersebut, pelaksanaan rapat paripurna direncanakan antara 23 November hingga 4 Desember 2026. Namun, rapat gabungan akhirnya memutuskan tanggal 2 Desember sebagai hari penyelenggaraan. Bambang, yang karib disapa Bambang Pacul, menjelaskan bahwa tanggal tersebut dipilih untuk menyesuaikan dengan jadwal Presiden Prabowo yang akan hadir dalam paripurna tersebut.

Proses ini dipicu oleh pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden. Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa Gibran menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Setelah itu, MPR menyatakan kursi wakil presiden kosong. Berdasarkan konstitusi, MPR memiliki waktu 60 hari untuk menyelenggarakan paripurna pemilihan wakil presiden, sehingga tenggat waktu terakhir jatuh pada 10 Januari 2027.

Dalam proses pemilihan, Presiden Prabowo Subianto memiliki peran kunci. Berdasarkan aturan, presiden harus mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Bambang Pacul menegaskan bahwa hak untuk mengajukan dua nama tersebut sepenuhnya berada di tangan presiden. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menyatakan bahwa MPR akan menyurati presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden baru beserta berkas persyaratannya. MPR telah mengirimkan surat permintaan tersebut kepada Presiden Prabowo pada hari yang sama dengan rapat gabungan.

MPR telah membentuk sejumlah tim untuk mempersiapkan proses pemilihan. Tim verifikasi yang beranggotakan 5 persen dari seluruh anggota MPR dibentuk untuk memeriksa dokumen dan syarat kedua calon yang diajukan presiden. Selain itu, MPR juga membentuk tim ad hoc yang berjumlah 36 orang untuk mempersiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan wakil presiden terpilih. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebutkan bahwa tim verifikasi diketuai oleh salah satu pimpinan MPR, sementara tim ad hoc diketuai oleh tiga wakil ketua MPR yang anggotanya berasal dari fraksi-fraksi di MPR dan kelompok di DPD.

Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Lebih lanjut, mekanisme ini juga diatur dalam Pasal 46 ayat (1) hingga ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Selanjutnya, MPR akan menunggu pengajuan dua nama calon wakil presiden dari Presiden Prabowo. Berdasarkan aturan, presiden harus menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar. Setelah itu, tim verifikasi akan memeriksa kelengkapan dokumen kedua calon. Sidang paripurna pada 2 Desember nanti akan memilih satu dari dua kandidat yang diajukan. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.