DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Berlaku Setelah 12 Bulan dan Badan Baru Terbentuk
20 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Affan Fadhlan on Unsplash
DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati. Meski telah disahkan, UU ini belum bisa langsung diterapkan karena Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah terbentuknya badan baru yang diatur dalam UU tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, UU Perampasan Aset memungkinkan perampasan aset baik berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku. Perampasan tanpa vonis ini dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, pelaku yang tidak diketahui, atau pelaku yang tidak diketahui keberadaannya. Namun, perampasan tanpa vonis hanya dapat dilakukan jika aset yang akan dirampas bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000. Perampasan tanpa vonis juga tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.
Jenis tindak pidana yang asetnya bisa dirampas tanpa vonis meliputi tindak pidana korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Aset yang dapat dirampas mencakup aset hasil tindak pidana, aset yang digunakan sebagai alat atau sarana tindak pidana, aset temuan yang berasal dari tindak pidana, serta aset lain milik pelaku untuk membayar kerugian sebesar aset yang telah dinyatakan dirampas negara. UU ini juga tidak berlaku surut.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan adanya kekhawatiran dari masyarakat bahwa UU Perampasan Aset dapat disalahgunakan oleh penguasa untuk menghabisi lawan politik atau menjadi alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Untuk mengantisipasi hal tersebut, DPR telah memperkuat mekanisme pengawasan melalui pembentukan badan pengawas independen yang anggotanya ditunjuk Presiden dengan persetujuan DPR. Selain itu, diatur pula beban pembuktian yang berimbang dan transparansi digital dalam proses perampasan aset. Habiburokhman menegaskan prosedur dirancang secara presisi dengan mekanisme non-conviction based serta pembagian kewenangan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa KPK sebagai lembaga penegak hukum akan patuh dan taat terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku. Menurut Budi, penerapan UU Perampasan Aset sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi yang tidak hanya berorientasi pada efek jera tetapi juga pemulihan keuangan negara. KPK akan mempelajari dan menganalisis setiap pasal dalam undang-undang tersebut, terutama yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan lembaga. Dua pasal yang menjadi perhatian KPK adalah Pasal 53 dan Pasal 61 yang mengatur pembentukan Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset.
Pasal 53 UU ini menyebutkan bahwa pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden, sedangkan Pasal 61 mengatur bahwa pengawasan perampasan aset dan pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden. Dengan demikian, undang-undang ini baru dapat diterapkan setelah kedua badan tersebut terbentuk. Budi Prasetyo juga menyinggung diskursus publik mengenai perampasan kekayaan tidak wajar milik penyelenggara negara yang tidak diatur dalam UU ini, dan berharap masukan masyarakat tetap menjadi bahan evaluasi.
Ke depannya, efektivitas penerapan UU Perampasan Aset akan menjadi bahan evaluasi. KPK akan melihat sejauh mana output atau outcome dari regulasi ini sesuai dengan tujuan pembentukannya. Sementara itu, DPR berharap mekanisme pengawasan yang diperkuat dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan. UU ini baru akan berlaku setelah masa 12 bulan sejak diundangkan dan setelah badan-badan yang diatur dalam undang-undang tersebut benar-benar terbentuk.
Berita Lainnya
- Satpam Naik di Kap Mobil Polisi di PIK Berujung Penganiayaan Anggota
- KPK Periksa Kepala Bea Cukai Tanjung Emas Terkait Penyitaan Kontainer
- Polisi Sita Pakaian Dalam Korban, Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang Naik ke Penyidikan
- Advokat Subhan Palal Laporkan Ahli Ina Liem ke Polda Metro Terkait Kesaksian di Sidang MK
- RUU Perampasan Aset Ditargetkan Selesai Desember 2026, RKB Apresiasi Dasco