Pidana

Duta Palma Group Dituntut Bayar Rp81,8 Triliun dalam Kasus Kebun Sawit Ilegal

20 November 2026 · Justisio Editorial Team

Duta Palma Group Dituntut Bayar Rp81,8 Triliun dalam Kasus Kebun Sawit Ilegal

Photo by Edwin Petrus on Unsplash

Jaksa penuntut umum menuntut korporasi Duta Palma Group milik Surya Darmadi untuk membayar denda dan uang pengganti dengan total Rp81,8 triliun. Tuntutan ini dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (19/11/2026) terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Perkara ini melibatkan tujuh korporasi sebagai terdakwa, yaitu PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, dan PT Asset Pacific. Kegiatan usaha ilegal tersebut diduga berlangsung dalam kurun waktu 2004 hingga 2022. Jaksa meyakini bahwa korporasi-korporasi ini melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit.

Dalam tuntutannya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana pokok berupa denda masing-masing sebesar Rp100 miliar kepada setiap korporasi terdakwa. Jika harta benda para terdakwa, yang dalam hal ini merupakan milik Surya Darmadi selaku pengendali korporasi, tidak mencukupi untuk membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 730 hari dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar. Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembubaran semua korporasi tersebut.

Selain denda, jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti dengan nilai yang berbeda untuk masing-masing korporasi. Nilai uang pengganti tersebut mencakup kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Total uang pengganti yang dituntut mencapai Rp81,1 triliun, sehingga jika ditambahkan dengan total denda sebesar Rp700 miliar, jumlah keseluruhan yang harus dibayar menjadi Rp81,8 triliun.

Jaksa menyampaikan beberapa hal yang memberatkan tuntutan, antara lain perbuatan para terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, kegiatan usaha yang dilakukan secara melawan hukum dalam jangka waktu lama dinilai telah menimbulkan keresahan di masyarakat luas dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan. Perbuatan tersebut juga dinilai menimbulkan kerugian negara dan kerugian perekonomian negara yang sangat besar. Adapun hal yang meringankan, jaksa menyebut bahwa para terdakwa belum pernah dihukum.

Sebelumnya, dalam dakwaan, jaksa mendakwa korporasi Duta Palma Group telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4,79 triliun dan USD 7,88 juta. Kerugian negara tersebut disebabkan oleh perbuatan melawan hukum berupa korupsi dan pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan cara mengirimkan uang hasil korupsi ke PT Darmex Plantations yang merupakan holding perusahaan perkebunan di Riau milik Surya Darmadi.

Jaksa meyakini PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific melanggar Pasal 607 ayat 1 huruf a juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara itu, lima korporasi lainnya, yaitu PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani, diyakini melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 607 ayat 1 huruf a juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berita Lainnya