KPK Periksa 18 Camat di Klaten terkait Dugaan Korupsi Bupati
20 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by krisna azie on Unsplash
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa belasan camat di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo. Pemeriksaan ini berlangsung pada Rabu, 18 November 2026, dan seluruh saksi memenuhi panggilan penyidik.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap para camat untuk mendalami pengadaan barang dan jasa serta pengadaan penyelenggaraan acara di lingkungan Kabupaten Klaten. Salah satu acara yang disorot adalah penyelenggaraan HUT Kabupaten Klaten. KPK menduga terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan event organizer (EO) atau penyelenggara kegiatan tersebut.
Dalam penyelenggaraan acara HUT, sebagian anggaran bersumber dari kecamatan. Budi menyebut sekitar 26 kecamatan dilibatkan dalam penyelenggaraan HUT tersebut, dengan nilai kutipan masing-masing kecamatan sekitar Rp50 juta. Proses penunjukan langsung kepada pihak swasta diduga tidak melalui mekanisme yang semestinya, termasuk dugaan adanya imbal balik dari pihak swasta kepada bupati. Penyidik masih mendalami apakah instruksi kutipan langsung dari bupati kepada setiap camat atau melalui perantara.
Adapun 18 camat yang diperiksa antara lain Camat Klaten Selatan AFH, Camat Klaten Utara S, Plt Camat Wedi S, Camat Kebonarum ING, Camat Jogonalan TS, Camat Kalikotes SS, Camat Gantiwarno HW, Camat Prambanan AR, Camat Ngawen P, Camat Manisrenggo R, Camat Kemalang SK, Camat Karangnongko EK, Camat Jatinom AS, Camat Tulung HP, Camat Karanganom JHH, Camat Delanggu YSN, Camat Wonosari SW, serta Camat Ceper AM. KPK meminta keterangan mereka terkait pengadaan barang dan jasa, termasuk jasa penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan tersangka MAW selaku pihak swasta.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 15 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Bupati Klaten HWI, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah ALH, dan 21 orang lainnya. KPK kemudian menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan pihak swasta atas nama Amin Wahyu Utomo dari PT Madani Winasis Creative.
KPK mengidentifikasi lima klaster dugaan korupsi dalam perkara ini. Klaster pertama terkait dugaan suap untuk pengondisian audit BPK. Kedua, penerimaan uang terkait pengadaan barang dan jasa. Ketiga, penerimaan uang terkait tambang galian C. Keempat, penerimaan rutin lainnya terkait BLUD, BUMD, dan OPD. Terakhir, penerimaan uang pungut. KPK telah memanggil sejumlah saksi untuk mendalami perkara ini sejak 27 Oktober 2026.
KPK masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025-2026. Pemeriksaan terhadap para camat menjadi bagian dari upaya penyidik untuk mengusut dugaan korupsi, termasuk pengadaan jasa penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan tersangka dari pihak swasta.
Berita Lainnya
- Satpam Naik di Kap Mobil Polisi di PIK Berujung Penganiayaan Anggota
- KPK Periksa Kepala Bea Cukai Tanjung Emas Terkait Penyitaan Kontainer
- Polisi Sita Pakaian Dalam Korban, Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang Naik ke Penyidikan
- Advokat Subhan Palal Laporkan Ahli Ina Liem ke Polda Metro Terkait Kesaksian di Sidang MK
- RUU Perampasan Aset Ditargetkan Selesai Desember 2026, RKB Apresiasi Dasco