Pidana

KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian Terkait Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai

20 November 2026 · Justisio Editorial Team

KPK Periksa Lagi Sestama BNPB Rustian Terkait Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai

Photo by Afif Ramdhasuma on Unsplash

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, pada Kamis (19/11/2026). Pemeriksaan ini dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana di lingkungan BNPB.

Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK. Selain Rustian, tim penyidik juga memeriksa saksi lain bernama Donny Immanuel Haratua Situmeang, yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) dengan jabatan Analis Kebencanaan di BNPB. Keduanya telah tiba dan tengah menjalani pemeriksaan, namun belum diketahui materi yang didalami penyidik dari keterangan kedua saksi tersebut.

Sebelumnya, Rustian juga menjalani pemeriksaan selama tujuh jam di KPK pada Selasa (27/10/2026). Saat itu, ia mengaku menyerahkan sejumlah dokumen kepada penyidik yang dibawanya menggunakan dua tas. Rustian membantah menyerahkan uang kepada penyidik dan menegaskan bahwa tas tersebut hanya berisi dokumen.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa Rustian juga merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di BNPB yang mengetahui secara menyeluruh proses pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DSP. Budi menjelaskan bahwa pendalaman kali ini difokuskan pada mekanisme penunjukan langsung proyek, termasuk siapa yang menunjuk dan bagaimana pembagian proyek kepada vendor-vendor tertentu. Ia mengatakan penggunaan DSP untuk pengadaan barang dan jasa di BNPB tidak melalui proses lelang, melainkan dengan penunjukan langsung yang memiliki syarat-syarat tertentu.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Rustian termasuk pihak yang diamankan saat OTT dan sempat diperiksa, namun kemudian dipulangkan karena masih berstatus sebagai saksi. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Gabriel Purwaka Sigit; Tenaga Ahli Kepala BNPB Letjen Suharyanto, Bima Setiawan dan Richard Erlangga; serta pihak swasta bernama Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika. Bima Setiawan merupakan adik dari eks Kepala BNPB Letjen Suharyanto.

KPK menyatakan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun mulai 2024 hingga 2026, total pengadaan di lingkungan BNPB mencapai Rp148 miliar yang bersumber dari DSP atau dana darurat penanganan bencana besar di Indonesia, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua dan Kalimantan, banjir di Sumatera dan Aceh pada November 2025, hingga gempa NTT beberapa waktu lalu. Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan bahwa dalam proses penggunaan DSP tersebut, KPK menemukan adanya dugaan konflik kepentingan dan suap.

Ke depannya, KPK dipastikan akan terus mendalami mekanisme penunjukan langsung proyek DSP di BNPB, termasuk kemungkinan adanya konflik kepentingan, kickback, dan pembagian proyek kepada vendor tertentu. Pemeriksaan terhadap Rustian dan saksi lainnya diharapkan dapat mengungkap lebih jauh praktik dugaan korupsi di lembaga tersebut.

Berita Lainnya