Sidang Dakwaan Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Digelar 26 November
20 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by osamu nakazawa on Unsplash
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menggelar sidang perdana mantan Sekretaris Jenderal MPR, Ma'ruf Cahyono, terkait kasus dugaan gratifikasi. Sidang pembacaan dakwaan direncanakan berlangsung pada Kamis, 26 November 2026.
Perkara ini telah teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 96/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sunoto, menyampaikan bahwa rencana sidang pembacaan dakwaan akan dilakukan pada tanggal tersebut.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Ma'ruf Cahyono pada 9 Juli 2026. Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama terhitung mulai 9 hingga 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan konstruksi perkara. Saat menjabat Sekjen MPR periode 2016-2023, Ma'ruf selaku Pengguna Anggaran di Setjen MPR diduga menunjuk dirinya sendiri sebagai kuasa pengguna anggaran sekaligus pejabat pembuat komitmen. Ma'ruf diduga memiliki satu orang kepercayaan bernama Zakaria yang sehari-hari berada di lingkungan Setjen MPR. Ma'ruf kemudian memberikan perintah kepada Zakaria untuk menghubungi dan mengumpulkan sejumlah pengusaha calon rekanan proyek.
"Untuk penawaran pekerjaan di Setjen MPR RI, para calon rekanan terlebih dulu dimintai fee oleh MC dengan istilah 'uang hangus' atau 'uang assalamualaikum', yang besarnya sekitar 10 persen dari nilai paket pekerjaan," jelas Taufik. Total uang yang diterima Ma'ruf dari fee tersebut mencapai sekitar Rp 70 miliar, baik yang diterima secara langsung maupun melalui perantara Zakaria. KPK juga mengungkapkan Ma'ruf menerima akun trading dari salah satu korporasi pialang yang ditunjuk memenangkan paket pekerjaan di lingkungan Setjen MPR, dengan nilai akun diperkirakan mencapai Rp 14,4 miliar. Selain itu, Ma'ruf membuka rekening nominee atas nama Fauzul Akhyar dari PT Valbury Ecapital International, perusahaan penyedia alat tulis kantor di lingkungan Setjen MPR. Antara tahun 2021-2022, Ma'ruf diduga menerima sejumlah uang sebesar Rp 16,4 miliar melalui rekening dan akun tersebut. Sehingga total dugaan gratifikasi yang diterima Ma'ruf mencapai sekitar Rp 30 miliar.
Ma'ruf disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Taufik menyampaikan bahwa Ma'ruf tidak dapat membuktikan semua penerimaan tersebut berasal dari sumber yang sah dan tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi itu kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja.
Saat ini, perkara telah memasuki tahap persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan pada 26 November 2026. Proses selanjutnya akan berjalan sesuai jadwal persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Berita Lainnya
- Satpam Naik di Kap Mobil Polisi di PIK Berujung Penganiayaan Anggota
- KPK Periksa Kepala Bea Cukai Tanjung Emas Terkait Penyitaan Kontainer
- Polisi Sita Pakaian Dalam Korban, Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang Naik ke Penyidikan
- Advokat Subhan Palal Laporkan Ahli Ina Liem ke Polda Metro Terkait Kesaksian di Sidang MK
- RUU Perampasan Aset Ditargetkan Selesai Desember 2026, RKB Apresiasi Dasco