Pidana

UU Perampasan Aset Tak Berlaku untuk Kasus Pidana Lama, Ini Aturan Pasal 72

20 November 2026 · Justisio Editorial Team

UU Perampasan Aset Tak Berlaku untuk Kasus Pidana Lama, Ini Aturan Pasal 72

Photo by Frederic Köberl on Unsplash

Undang-Undang tentang Perampasan Aset yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 pada Kamis, 19 November 2026. Namun, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam naskah undang-undang tersebut, aturan ini tidak dapat digunakan untuk menjerat kasus-kasus pidana yang terjadi sebelum undang-undang ini diberlakukan.

Ketentuan mengenai batasan waktu penerapan itu diatur dalam Pasal 72. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa perampasan aset dan pengelolaan aset hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang ini diberlakukan. Dengan demikian, aset yang berasal dari tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku tidak dapat dirampas menggunakan mekanisme yang diatur dalam UU baru ini.

Selain itu, UU Perampasan Aset tidak langsung berlaku setelah disahkan. Pasal 73 mengatur bahwa peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 12 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Selanjutnya, Pasal 74 menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan dan setelah terbentuknya badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61.

DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 pada Kamis, 19 November 2026. Seluruh fraksi di DPR menyepakati pengesahan aturan yang telah masuk dalam pembahasan legislasi selama sekitar 18 tahun tersebut. Pengesahan dilakukan lebih cepat dari target awal yang menargetkan penyelesaian paling lambat pada 15 Desember 2026.

Dengan adanya Pasal 72, penerapan UU Perampasan Aset dibatasi hanya untuk perkara dengan tindak pidana yang terjadi setelah aturan tersebut berlaku. Hal ini berarti kasus-kasus korupsi atau tindak pidana lain yang sudah terjadi sebelumnya tidak dapat dijerat menggunakan mekanisme perampasan aset dalam undang-undang baru ini.

Ke depannya, undang-undang ini baru dapat diberlakukan secara efektif setelah seluruh peraturan pelaksanaan ditetapkan dalam waktu maksimal 12 bulan sejak diundangkan, serta setelah dua badan yang bertugas mengelola dan mengawasi aset sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini terbentuk. Masa tunggu ini menjadi syarat agar mekanisme perampasan aset dapat berjalan sesuai ketentuan.

Berita Lainnya