Kepala BRAN Paparkan Cakupan Reforma Agraria dan Soroti Konflik Tanah
21 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Sandy Zebua on Unsplash
Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, menyatakan bahwa reforma agraria tidak hanya menyangkut tanah pertanian, melainkan juga perlindungan masyarakat pesisir, penyelesaian konflik agraria, dan pemenuhan kebutuhan perumahan di perkotaan. Hal ini disampaikannya dalam diskusi publik Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bertema 'Jati Diri dan Tantangan BRAN dalam Mewujudkan Reforma Agraria Sejati' di Yogyakarta pada Sabtu, 21 November 2026.
Dedi menjelaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penataan tanah serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan beriringan. Ia menegaskan bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026, reforma agraria harus dijalankan secara menyeluruh, mencakup kehidupan nelayan, masyarakat pesisir, kawasan hutan, kebutuhan perumahan, hingga ruang hidup masyarakat perkotaan.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah ketidakpastian hak tanah masyarakat di Cianjur, Jawa Barat. Menurut informasi dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sebagian warga telah bermukim lebih dari 20 tahun tetapi belum memperoleh kepastian pengakuan hak. Dedi mengungkapkan adanya perbedaan pendekatan antara sektor kehutanan dan pertanahan dalam mengakui kepemilikan tanah masyarakat, di mana SK Biru belum diakui kepemilikannya oleh Kementerian ATR/BPN yang mensyaratkan sertifikat sebagai bukti hak.
Dedi menekankan bahwa kepastian hak perlu disertai dukungan agar tanah dapat meningkatkan produktivitas petani, termasuk hak mereka untuk mendapat fasilitas pemberdayaan, bibit, pupuk, alsintan, hingga off-taker. Ia juga menyoroti penataan kawasan Pantai Utara Jawa, dengan informasi sekitar 14.000 hektare kawasan yang dilepaskan dari sektor kehutanan, sementara laporan KPA mengindikasikan persoalan agraria mencakup sekitar 18.000 hektare. Di perkotaan, Dedi menyoroti konflik pemanfaatan tanah yang melibatkan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI), masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, terkait kebutuhan perumahan yang dekat dengan sumber penghidupan.
Guru Besar Hukum Agraria FH UGM, Maria Sri Wulani Sumardjono, menyoroti kesiapan BRAN dalam menjalankan amanat UU No. 10 Tahun 2026. Meski undang-undang tersebut telah berlaku sejak 30 September 2026, sejumlah perangkat kelembagaan BRAN dinilai belum siap, termasuk struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Maria menilai pembentukan BRAN harus diawali dengan pemetaan persoalan yang menghambat pelaksanaan reforma agraria, dan mempertanyakan dasar pembentukan BRAN karena nomenklatur lembaga tersebut tidak tercantum dalam rancangan UU yang dibahas sebelumnya.
Dedi menegaskan bahwa BRAN bertugas menyelaraskan kebijakan kementerian dan lembaga, bukan mengambil alih kewenangan masing-masing instansi. Ia juga menanggapi anggapan bahwa BRAN merupakan lembaga sementara, dengan menyatakan bahwa ia tidak membaca satu pasal pun yang menyebutkan BRAN sebagai lembaga ad hoc, dan menegaskan bahwa BRAN adalah lembaga yang kuat, langsung di bawah Presiden. Dedi menekankan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari luas tanah yang ditata atau jumlah konflik yang diselesaikan, melainkan juga dari kepastian hak, produktivitas, perlindungan mata pencaharian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ke depannya, BRAN dihadapkan pada pekerjaan besar untuk memastikan pelaksanaan reforma agraria berjalan sesuai mandat undang-undang, dengan berbagai tantangan kelembagaan yang masih perlu diselesaikan. Dedi menyatakan bahwa BRAN harus melihat fakta objektif di lapangan dan menekankan bahwa keberpihakan BRAN adalah kepada rakyat, sehingga harus ada solusi-solusi terbaik. Diskusi publik tersebut turut menghadirkan akademisi, anggota DPR, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan sejumlah kementerian untuk membahas tantangan pelaksanaan reforma agraria setelah terbitnya UU Nomor 10 Tahun 2026.
Berita Lainnya
- Rumah Dinas Bupati Kupang Digeledah, Polisi Sita Kasur dan Bantal
- Polres Bogor Gagalkan Perekrutan 22 WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia
- Polda NTT Periksa 13 Saksi di Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang
- Polri Kantongi Informasi WNI Jadi Tentara Bayaran di Ukraina
- Empat Tersangka Penyadapan Jadi Saksi dalam Kasus Dugaan Makar Prabowo