Pidana

DPR Dorong Percepatan Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA

22 November 2026 · Justisio Editorial Team

DPR Dorong Percepatan Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA

Photo by Husniati Salma on Unsplash

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR akan segera merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Revisi ini dinilai mendesak menyusul maraknya kasus perundungan terhadap anak, baik di lingkungan sekolah, ruang publik, maupun ruang siber, agar penanganannya dapat lebih optimal.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung agenda revisi kedua undang-undang tersebut. Sahroni menilai bahwa maraknya kekerasan terhadap anak telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. "Saya setuju dan sangat mendukung percepatan pembahasan Revisi UU Perlindungan Anak dan UU SPPA karena memang kebutuhannya sudah sangat urgent," ujar Sahroni dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Sahroni mengakui bahwa dirinya hampir setiap hari menerima laporan masyarakat dan permintaan pendampingan atas kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang semakin tidak masuk akal. "Jadi memang UU Perlindungan Anak yang ada sekarang sudah tidak cukup lagi untuk melindungi anak-anak kita. Belum lagi kejahatan digital yang juga makin berkembang, ini kan membutuhkan kerangka hukum yang lebih kuat," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko juga mendukung usulan tersebut. Menurutnya, pembaruan regulasi penting untuk menjawab berbagai tantangan perlindungan anak yang semakin kompleks, mulai dari kekerasan fisik, perundungan, eksploitasi, hingga kekerasan di ruang digital. "Pola kekerasan terhadap anak terus berkembang, menuntut negara untuk terus memperkuat instrumen hukum dan sistem perlindungan. Apalagi, saat ini anak-anak menghadapi berbagai risiko yang tidak hanya muncul di lingkungan keluarga dan sekolah, tetapi juga melalui media sosial dan ruang digital," kata Singgih saat dihubungi, Minggu (22/11/2026).

Sahroni menegaskan bahwa revisi kedua undang-undang tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat keberpihakan hukum kepada anak korban kekerasan. Ia mencontohkan kasus bapak tiri memperkosa anak atau kekerasan oleh anggota keluarga yang sering kali penyelesaiannya diarahkan secara kekeluargaan. "Ini sangat tidak bisa diterima dan tidak boleh ada lagi. Anak merupakan korban yang juga harus dilindungi, bukan persoalan yang bisa diselesaikan begitu saja dengan proses damai paksa. Jadi kami di Komisi III juga akan mendorong percepatan ini," ujar Sahroni.

Singgih menjelaskan bahwa revisi UU Perlindungan Anak sebenarnya telah tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029. Dalam daftar Prolegnas DPR RI, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tercatat berada pada tahap penyusunan oleh DPR. "Artinya, ini bukan lagi sekadar wacana. RUU Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak sudah masuk dalam Prolegnas dan tercatat dalam tahap penyusunan. Sekarang yang perlu didorong adalah bagaimana proses tersebut berjalan secara terukur, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan menghasilkan regulasi yang benar-benar menjawab persoalan di lapangan," jelasnya.

Singgih juga menekankan bahwa perlindungan anak tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan setelah terjadi kekerasan. Regulasi yang diperbarui harus memperkuat aspek pencegahan, mekanisme pelaporan, pendampingan korban, pemulihan psikologis, serta jaminan agar anak tidak kembali menjadi korban. "Jangan sampai negara baru hadir setelah anak menjadi korban. Kita membutuhkan sistem yang mampu mencegah kekerasan sejak awal, memberikan perlindungan ketika terjadi kasus, sekaligus memastikan korban mendapatkan pendampingan dan pemulihan," tegasnya.

Selanjutnya, Singgih menyambut baik dorongan agar sekolah, organisasi siswa, keluarga korban, serta lembaga perlindungan anak dilibatkan dalam proses penyusunan regulasi. Menurutnya, partisipasi publik sangat penting agar aturan yang dihasilkan tidak hanya baik secara normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif. "Masukan dari anak-anak sendiri harus didengar. Kita perlu mengetahui apa yang mereka alami, apa yang membuat mereka tidak aman, dan perlindungan seperti apa yang mereka butuhkan. Jangan sampai undang-undang dibuat tanpa mendengarkan suara anak sebagai pihak yang paling berkepentingan," katanya.

Berita Lainnya