Pidana

Fadli Zon Ungkap Jadi Korban Penyadapan Ilegal Sejak 2021

22 November 2026 · Justisio Editorial Team

Fadli Zon Ungkap Jadi Korban Penyadapan Ilegal Sejak 2021

Photo by Francois Olwage on Unsplash

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan bahwa dirinya menjadi salah satu korban penyadapan ilegal yang kini tengah disidik oleh kepolisian. Fadli menyebut nomor telepon selulernya telah disadap sejak tahun 2021 hingga 2026. Pengakuan tersebut disampaikan melalui unggahan di akun media sosial X miliknya pada Sabtu, 21 November 2026.

Fadli mengaku telah dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan oleh pihak kepolisian terkait kasus tersebut. "Beberapa hari lalu, saya dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan polisi sebagai salah seorang yang disadap secara ilegal oleh pihak yang kini tengah disidik," tulis Fadli dalam unggahannya. Berdasarkan pemeriksaan, nomor pribadinya tercatat sebagai salah satu target dengan durasi penyadapan terpanjang.

"Ternyata nomor handphone saya telah disadap sejak 2021 hingga 2026. Termasuk yang paling lama disadap. Saya disadap sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra," ujar Fadli. Ia belum merinci lebih jauh mengenai identitas pihak yang diduga melakukan penyadapan maupun motif di balik tindakan ilegal tersebut.

Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, tokoh politik lainnya, jurnalis, pengusaha, media, tokoh ormas, dan LSM.

Saat ini, tiga tersangka yaitu Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta telah ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan. Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada 10 November 2026 dan Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026. Majelis Komisi Kode Etik Polri memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan terhadap keduanya.

Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi. Para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya. Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE.

Ke depannya, pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini. Teranyar, Polri mengumumkan dua nama baru yang diduga terkait dalam kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto, yaitu Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman Imanuddin. Proses hukum terhadap para tersangka dan kemungkinan adanya tersangka baru masih berlanjut sesuai dengan penyidikan yang dilakukan.

Berita Lainnya