Pidana

Kejagung Buka Opsi Tuntut Hukum Mati Riza Chalid Lewat Sidang In Absentia

22 November 2026 · Justisio Editorial Team

Kejagung Buka Opsi Tuntut Hukum Mati Riza Chalid Lewat Sidang In Absentia

Photo by Ivan Samudra on Unsplash

Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons desakan untuk segera menyidangkan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Mohamad Riza Chalid, secara in absentia. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi menyatakan pihaknya membuka opsi untuk menuntut hukuman mati terhadap Riza Chalid melalui sidang tanpa kehadiran terdakwa tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyebut ada sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum mengajukan persidangan in absentia. Tahapan itu meliputi pengumuman, penetapan sebagai daftar pencarian orang (DPO), dan pengajuan red notice ke Interpol. Ia menjelaskan bahwa penyidik dan penuntut umum telah berupaya menghadirkan para tersangka yang melarikan diri ke luar negeri, termasuk Riza Chalid dan buron kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, Jurist Tan.

Mohamad Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 10 Juli 2025. Karena tidak pernah memenuhi panggilan penyidik, Kejagung memasukkannya ke dalam DPO dan mengajukan permohonan red notice. Interpol telah menerbitkan red notice terhadap Riza Chalid sejak 23 Januari 2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun, red notice tersebut diterbitkan oleh negara Prancis dan telah diterima oleh Mabes Polri.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sebelumnya mendesak sidang in absentia terhadap Riza Chalid. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyoroti bahwa Riza Chalid telah masuk DPO sejak 19 Agustus 2025 setelah tiga kali mangkir panggilan, namun hingga lebih dari satu tahun belum ada pelimpahan perkara ke pengadilan. Boyamin juga menyinggung dugaan penggunaan paspor negara lain oleh Riza Chalid saat bepergian melalui Balikpapan pada 2023.

Jampidsus Kuntadi menyampaikan bahwa pertimbangan tuntutan berat ini didasarkan pada kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah. Selain nilai kerugian yang besar, Kejagung juga menyoroti objek korupsi yang menyasar sektor bahan bakar minyak yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sikap tidak kooperatif dari tersangka yang melarikan diri juga menjadi faktor pemberat dalam rencana penuntutan.

Anang Supriatna memastikan bahwa meskipun keberadaan Riza Chalid masih diburu, proses pidana dan penelusuran asetnya tetap berjalan. Ia juga menyebut bahwa perkara para pihak lain yang berkaitan dengan Riza Chalid dan Jurist Tan sudah terbukti di persidangan dan saat ini dalam tahap upaya hukum. Terkait kemungkinan tuntutan hukuman mati, Anang menyatakan hal tersebut dimungkinkan secara aturan namun penerapannya bergantung pada syarat-syarat dalam undang-undang.

Kejagung akan terus berupaya menghadirkan Riza Chalid dan menyiapkan persidangan secara in absentia. MAKI menyatakan siap menempuh jalur praperadilan jika tidak ada tindak lanjut terhadap desakan sidang in absentia tersebut.

Berita Lainnya