Kejagung Tetap Proses Hukum Riza Chalid Meski Berada di Luar Negeri
22 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Christian Harb on Unsplash
Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan proses hukum terhadap pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid tetap berjalan meskipun tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina (Persero) tersebut saat ini berada di luar negeri. Kejagung juga tengah mempertimbangkan opsi persidangan secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa penyidik dan penuntut umum telah berupaya menghadirkan para tersangka yang melarikan diri ke luar negeri untuk menjalani proses persidangan. Upaya tersebut mencakup kemungkinan penerapan mekanisme persidangan in absentia bagi Riza Chalid dan tersangka lainnya yang berinisial Juristan.
"Penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung sudah beberapa bulan lalu sedang berusaha menghadirkan para pelaku atau tersangka yang melarikan diri yang berada di LN dan juga untuk dilakukan persidangan secara in absentia, baik itu MRC ataupun Juristan," kata Anang.
Meskipun para tersangka belum berhasil dihadirkan, Anang menegaskan penyidik dan penuntut umum tetap melanjutkan proses pidana. Selain itu, Kejagung juga terus melakukan penelusuran terhadap aset milik para tersangka. Kejagung turut memproses perkara pihak lain yang diduga terlibat, termasuk perkara yang menjerat anak Riza Chalid dan Nadiem Makarim bersama sejumlah pihak lainnya. Perkara-perkara tersebut telah melalui proses persidangan dan saat ini berada dalam tahap upaya hukum.
Untuk dapat mengajukan persidangan in absentia, terdapat sejumlah tahapan yang harus dipenuhi. Di antaranya, pengumuman kepada tersangka, penetapan dalam daftar pencarian orang (DPO), serta pengajuan red notice melalui Interpol. Jaksa juga harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk keterangan para pelaku dan saksi lainnya.
"Dalam mengajukan persidangan in absentia ada tahapan atau proses dua kali yang harus dilakukan seperti diumumkan dan di-DPO-kan, diajukan red notice ke Interpol, di samping itu mempertimbangkan fakta-fakta persidangan termasuk para pelaku dan saksi lainnya," ujar Anang.
Mengenai kemungkinan tuntutan hukuman mati terhadap Riza Chalid, Anang mengatakan bahwa ketentuan tersebut dimungkinkan dan diatur dalam undang-undang. Namun, penerapannya harus memenuhi parameter dan persyaratan hukum. Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi, menyatakan pihaknya membuka peluang untuk menuntut hukuman mati terhadap Riza Chalid. Opsi tersebut tengah dikaji oleh tim jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan besarnya dampak yang ditimbulkan dari kasus dugaan korupsi tersebut.
"Terkait tuntutan mati dapat dimungkinkan dilakukan dan itu ada dan diatur dalam UU, namun demikian ada parameter/syarat dan ketentuan dalam menerapkan tuntutan mati," katanya. Anang menambahkan bahwa tuntutan hukuman mati tidak bisa diajukan begitu saja. Jaksa harus terlebih dahulu memastikan bahwa fakta dan kondisi yang terungkap dalam persidangan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Berita Lainnya
- Polri Mutasi 704 Personel, Enam Kapolda dan Enam Wakapolda Baru
- Jasad Pria Membusuk Ditemukan di Menara ATC Eks Bandara Kemayoran
- Polisi Tangkap Dua Pelaku Pengeroyokan Anggota Polres Jakbar di PIK
- Polri Sita 600 Ton Narkotika, Nilai Capai Ratusan Triliun
- Tiga Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Dimutasi ke Yanma Polri