Anak Usaha KAI Dituntut Bayar Denda dan Uang Pengganti Rp2,6 Miliar

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut PT KA Properti Manajemen (PT KAPM) untuk membayar denda sebesar Rp200 juta dan uang pengganti sebesar Rp2,4 miliar dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera tahun 2022. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11).

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, jaksa menyatakan PT KAPM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Perusahaan ini dinilai melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

Apabila pidana pokok berupa denda sebesar Rp200 juta tidak dibayar, maka akan diganti dengan pencabutan izin usaha jasa konstruksi selama satu tahun. Sementara itu, jika uang pengganti Rp2,4 miliar tidak dibayar, maka diganti dengan penutupan seluruh perusahaan PT KAPM selama satu tahun. Jaksa menghitung uang pengganti tersebut dikurangi dengan uang yang telah disita sebesar Rp1,5 miliar.

Dalam tuntutannya, jaksa menguraikan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan. Keadaan memberatkan adalah PT KAPM dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta telah melakukan korupsi dengan kehendak aktif yang bertujuan memperoleh keuntungan di luar kewajaran. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum pidana dan bersikap kooperatif selama persidangan.

Sebelumnya, PT KAPM didakwa memberikan suap senilai Rp1,3 miliar terkait proyek pembangunan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera tahun 2022. Suap tersebut diberikan agar PT KAPM menjadi pelaksana atau memenangkan lelang proyek tersebut. Perbuatan itu dilakukan PT KAPM bersama-sama dengan Yoseph Ibrahim selaku Direktur Utama PT KAPM tahun 2022 dan Parjono selaku Vice President PT KAPM tahun 2022. Rincian suap terdiri dari Rp1,125 miliar yang diberikan kepada Harno Trimadi dan Fadliansyah, serta Rp240 juta kepada Hamdan, Edi Purnomo, dan Budi Prasetiyo.

Perkara ini bermula dari dugaan penyuapan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Dari proyek tersebut, perusahaan diduga meraup keuntungan sebesar Rp2,4 miliar. Sidang selanjutnya akan menentukan apakah majelis hakim akan mengabulkan tuntutan jaksa atau memberikan putusan yang berbeda terhadap PT KAPM.